Gubernur Banten Minta Kemenhub Cabut Izin 2 Bus karena Ugal-ugalan

Kompas.com - 08/05/2019, 13:59 WIB
Kecelakaan yang melibatkan dua bus Murni dan Murni Jaya di Kota Serang, Sabtu  (4/5/2019) Dok. Polda BantenKecelakaan yang melibatkan dua bus Murni dan Murni Jaya di Kota Serang, Sabtu (4/5/2019)

SERANG, KOMPAS.com - Gurbernur Banten Wahidin Halim meminta Kementerian Perhubungan memberikan sanksi kepada perusahaan otobus (PO) Murni dan PO Murni Jaya.

Sanksi paling berat untuk kedua PO bus tersebut adalah pencabutan izin operasional.

Permintaan sanksi tersebut sudah disampaikan oleh Wahidin kepada Kementerian Perhubungan lewat surat rekomendasi yang dikirimkan Selasa (7/5/2019).

"Sudah saya sampaikan kemarin, namun belum ada tanggapan," kata Wahidin Halim kepada Kompas.com di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten, Kota Serang, Rabu (8/5/2019).

Mantan wali kota Tangerang tersebut mengatakan, surat rekomendasi pencabutan izin dilayangkan atas permintaan dari masyarakat pengguna dua bus rute Jakarta-Labuan, Pandeglang.

Baca juga: Usai Cek Kelayakan Kendaraan, Menhub Budi Kesulitan Keluar dari Kolong Bus

Kata Wahidin, masyarakat sudah resah dengan kelakuan sopir bus PO Murni dan Murni Jaya yang mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dan ugal-ugalan hingga menimbulkan kecelakaan.

Kecelakaan terbaru yang melibatkan dua PO bus ini terjadi pada Sabtu (4/5/2019), hingga menyebabkan satu orang meninggal.

"Kecelakan ini bukan pertama kali, bahkan cukup sering. Korbannya juga ada yang sampai kehilangan nyawa dan luka-luka berat. Jadi saya harap bisa ditindak tegas," kata Wahidin.

Dalam surat rekomendasi pembekuan izin PO Murni Jaya dan PO Murni dengan nomor 551/1548-DISHUB/19 tertulis dua usulan yang disampaikan Wahidin kepada Kementerian Perhubungan.

Rekomendasi tersebut berdasarkan Pasal 108 Permenhub nomor PM 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek.

Rekomendasi pertama adalah sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 bulan.

Kemudian berikutnya adalah rekomendasi sanksi pencabutan izin penyelenggaraan PO Murni dan Murni Jaya jika tidak melakukan perbaikan pelanggaran berat dalam kurun waktu pembekuan izin.

Baca juga: Satu Orang Tewas, 6 Lain Luka dalam Kecelakaan Bus vs Truk

Kendati demikian, Wahidin menginginkan agar kedua manajemen PO itu melakukan pembenahan, terutama memberi pembinaan kepada para sopir agar tidak ugal-ugalan.

"Tapi paling enggak kan tidak harus dicabut izinnya tapi sopirnya dilatih lagi, tapi seperti apa keputusan akhirnya, itu ada di Kementerian Perhubungan di Dirjen Darat," ujar dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertahun-tahun Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Bima Nekat Terjang Sungai

Bertahun-tahun Jembatan Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Bima Nekat Terjang Sungai

Regional
Teriak 'Bunuh..Bunuh', Pedemo Rumah Mahfud MD Ditetapkan Tersangka

Teriak "Bunuh..Bunuh", Pedemo Rumah Mahfud MD Ditetapkan Tersangka

Regional
Anggota DPRD Diduga Jadi Penadah Hasil Rampokan Oknum Polisi di Lampung

Anggota DPRD Diduga Jadi Penadah Hasil Rampokan Oknum Polisi di Lampung

Regional
Cerita Nenek Lumpuh di Pematangsiantar Pasrah Tenggelam Saat Banjir

Cerita Nenek Lumpuh di Pematangsiantar Pasrah Tenggelam Saat Banjir

Regional
Bunuh Anak Tirinya, Perempuan Ini Sempat Mengaku Korban Meninggal karena Sakit

Bunuh Anak Tirinya, Perempuan Ini Sempat Mengaku Korban Meninggal karena Sakit

Regional
13 Pejabat Bantaeng Positif Covid-19, Alami Gejala Demam dan Batuk

13 Pejabat Bantaeng Positif Covid-19, Alami Gejala Demam dan Batuk

Regional
Sudah 2 Pekan Jalan Penghubung Rohul-Bengkalis Terendam Banjir

Sudah 2 Pekan Jalan Penghubung Rohul-Bengkalis Terendam Banjir

Regional
Gunung Ile Lewotolok Meletus 3 Kali pada Hari Ini

Gunung Ile Lewotolok Meletus 3 Kali pada Hari Ini

Regional
62 Kades di Jateng Langgar Netralitas Pilkada, Bawaslu Lapor ke Mendagri

62 Kades di Jateng Langgar Netralitas Pilkada, Bawaslu Lapor ke Mendagri

Regional
Sesosok Mayat Ditemukan Mengambang di Perairan Pulau Komodo

Sesosok Mayat Ditemukan Mengambang di Perairan Pulau Komodo

Regional
Ambisi Sumedang Jadikan Waduk Jatigede Wisata Kelas Dunia, Ingin Kalahkan Banyuwangi

Ambisi Sumedang Jadikan Waduk Jatigede Wisata Kelas Dunia, Ingin Kalahkan Banyuwangi

Regional
Viral Video Warga Bermain Genangan Air Setinggi Paha di Pinggir Jalan, Ini Respons Pemkot Cilegon

Viral Video Warga Bermain Genangan Air Setinggi Paha di Pinggir Jalan, Ini Respons Pemkot Cilegon

Regional
Polrestabes Surabaya Beri Hadiah Rp 5 Juta bagi Warga, Jika Ungkap Politik Uang Jelang Coblosan

Polrestabes Surabaya Beri Hadiah Rp 5 Juta bagi Warga, Jika Ungkap Politik Uang Jelang Coblosan

Regional
Dua Polisi dan Seorang Pecatan Brimob Berkomplot Rampok Truk Kompos

Dua Polisi dan Seorang Pecatan Brimob Berkomplot Rampok Truk Kompos

Regional
Zairullah Azhar-Muhammad Rusli Soroti Minimnya Infrastruktur di Pedesaan

Zairullah Azhar-Muhammad Rusli Soroti Minimnya Infrastruktur di Pedesaan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X