KILAS DAERAH

Respon LKPJ Wali Kota Danny, Pansus DPRD Kota Makassar Beri 8 Rekomendasi

Kompas.com - 07/05/2019, 21:38 WIB
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ?Danny? Pomanto (kiri) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (7/5/2019). KOMPAS.com / Hendra CiptoWali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ?Danny? Pomanto (kiri) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (7/5/2019).


MAKASSAR, KOMPAS.com
- Pansus DPRD Kota Makassar menyampaikan hasil rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan periode 2014-2019.

Juru bicara Pansus LKPJ Wali Kota, Yeni Rahman mengatakan rekomendasi atas LKPJ ini merupakan hasil pemetaan dan harapan atas kinerja di masing-masing SKPD. Pansus memberikan 8 rekomendasi kepada Pemkot Makassar.

Rekomendasi pertama berkaitan dengan belum ada gambaran jumlah guru yang telah memiliki sertifikasi sebagai pendidik dari tahun 2014-2019.

Khususnya, untuk jenjang SD-SMP, sehingga tidak ada data riil terkait jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik.

"Ini penting karena pemberlakuan PP No. 74 tahun 2008 tentang guru mengatur secara tegas jumlah rasio ketersediaan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan jumlah peserta didik. Data ini boleh jadi audah ada di disdik, tapi tidak tertuang dalam LKPJ," kata Yeni dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi di Gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (7/5/2019).

Kemudian yang kedua, tidak terealisasinya 100 persen target pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD 2018, khususnya untuk target pajak dan retribusi daerah.

Menurut pansus, perlu ada uraian penjelasan faktor-faktor yang menjadi hanbatan dan kendala dalam pelaksanaan pencapaian PAD ini.

Rekomendasi selanjutnya, lanjut Yeni, pansus menitiberatkan belum update-nya website Pemkot Makassar khususnya tiap SKPD dalam menyajikan informasi kepada publik. Padahal hal ini penting dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.

Apalagi dengan jargon Makassar sebagai kota dunia, kepemerintahan wali kota Makassar harusnya bisa memperhatikan perkembangan teknologi informasi.

Oleh karenanya, perlu rekomendasi penyempurnaan terkait pengelolaan konten di masyarakat yang tersaji pada webiste Pemkot Makassar.

Pada rekomendasi kelima, pansus menekankan perlunya menampilkan uraian data detail terkait bagaimana capaian dan realisasi wali kota Makassar berserta wakilnya.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X