Soal Tolak Wisata Halal, Wagub NTT: Semata-mata untuk Menjaga Toleransi yang Sudah Baik

Kompas.com - 06/05/2019, 17:36 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi, secara tegas menolak wacana wisata halal yang diberlakukan di NTT.

"Sederhana saja, kalau halal berarti ada haram. Jangan bikin dikotomi yang ngak-ngak di NTT ini," tegas Josef saat diwawancarai Kompas.com, di Hotel Neso Aston Senin (6/5/2019).

Baca juga: Pemerintah Provinsi NTT Tolak Wisata Halal, Ini Alasannya...

Menurut Josef, di Indonesia ini ada toleransi dogmatis yang mana keyakinan seseorang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, dan begitu berhadapan dengan orang lain, maka lahirlah apa yang dinamakan toleransi sivilius.

Josef meminta pihak yang akan memberlakukan wisata halal di NTT, agar tidak merusak toleransi yang selama ini sudah dibangun dengan baik.

"Masih ada lagi yang lebih besar lagi yang mau diurus dan tidak usah ngomong lagi halal dan haram, karena itu kami menolak dengan keras pariwisata halal untuk masuk di NTT," ujar Josef.

Kehidupan di NTT lanjut Josef, sudah serasi, seimbang dan selaras. Karena itu, dengan adanya label halal, maka serasi, seimbang dan selaras itu akan berubah.

"Kami akan jadi stres, karena mesti tulis di sana dan di sini, kemudian sakit stroke sehingga akhirnya stop atau meninggal," ujar Josef.

Baca juga: Di Kota Kupang, Prabowo-Sandi Hanya Unggul di Dua Kelurahan

Alasan pihaknya menolak, bukan karena di wilayah NTT mayoritas penduduknya nasrani atau bagian dari pemerintah untuk melindungi usaha dari warga yang selama ini sudah berjalan, tapi semata-mata untuk menjaga toleransi yang sudah baik di NTT.

"Selama ini, saudara-saudara dari Kristen dan Islam tidak ada masalah. Kok ini datang orang dari luar mau kasih label di NTT. Viktor Laiskodat (Gubernur NTT) dan Josef ini akan berada paling depan untuk menolak wisata halal," jelasnya. 

Josef menyebut, dia dan Viktor adalah orang pusat. Pihaknya dilantik oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Baca juga: Bawaslu Kupang Temukan Seorang Anak Ikut Nyoblos Saat Pemungutan Suara Ulang

Karena itu, jika ada pihak yang mewakili pemerintah pusat, jika hendak datang ke NTT, harus melalui gubernur atau wakil gubernur.

"Kalau tidak melalui kami, maka kami akan usir," katanya.

Masyarakat di NTT selama ini sudah hidup aman dan baik, sehingga tidak perlu membuat kebijakan yang berpotensi merusak kerukunan masyarakat itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Pertama di Indonesia, Pemkot Cilegon Gandeng PLN Olah Sampah Kota untuk Gantikan Batu Bara

Regional
Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Harga Sawit Terus Turun, Gubernur Se-Sumatera Bertemu Carikan Solusi

Regional
Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Antisipasi Dampak Psikososial Pascabencana, Pemprov Papua Siagakan 360 Relawan

Regional
Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Pemprov Papua Cek Kondisi Sapi Kurban dari Presiden Jokowi

Regional
Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Bantu Penyintas APG Gunung Semeru, Dompet Dhuafa Dirikan 50 Huntara

Regional
Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Bekerja Sama dengan Komunitas Muslim Selandia Baru, Dompet Dhuafa Hadirkan Pos Gizi di Garut

Regional
Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Gubernur Khofifah Sebut Kompetensi ASN Jadi Kunci Perbaikan Kualitas Birokrasi

Regional
Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Pemprov Papua Berharap Pemda Hidupkan PMI yang Konsisten Jalankan Misi Kemanusiaan

Regional
Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Pemprov Papua Kerahkan 96 Nakes untuk Cek Kondisi Hewan Kurban Jelang Idul Adha

Regional
Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Wujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel, Pemprov Papua Maksimalkan Sistem E-Government

Regional
Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Optimalkan Pendidikan Anak, Pemkot Madiun Cegah Pernikahan Dini hingga Perangi Stunting

Regional
Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Dompet Dhuafa Kirimkan Tim QC ke NTT untuk Cek Kesehatan Hewan Kurban

Regional
Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Bupati Jekek: Saya Yakin PPPK Guru di Wonogiri Mampu Jawab Tuntutan Zaman

Regional
Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Dorong Pertumbuhan Industri, Pemprov Papua Akan Bangun PLTA Berkapasitas 100 MW di Jayawijaya

Regional
Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Kejar Target Perekaman E-KTP Wilayah Meepago, Pemprov Papua Buka Layanan di Paniai

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.