Soal Tolak Wisata Halal, Wagub NTT: Semata-mata untuk Menjaga Toleransi yang Sudah Baik

KUPANG, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi, secara tegas menolak wacana wisata halal yang diberlakukan di NTT.

"Sederhana saja, kalau halal berarti ada haram. Jangan bikin dikotomi yang ngak-ngak di NTT ini," tegas Josef saat diwawancarai Kompas.com, di Hotel Neso Aston Senin (6/5/2019).

Baca juga: Pemerintah Provinsi NTT Tolak Wisata Halal, Ini Alasannya...

Menurut Josef, di Indonesia ini ada toleransi dogmatis yang mana keyakinan seseorang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun, dan begitu berhadapan dengan orang lain, maka lahirlah apa yang dinamakan toleransi sivilius.

Josef meminta pihak yang akan memberlakukan wisata halal di NTT, agar tidak merusak toleransi yang selama ini sudah dibangun dengan baik.

"Masih ada lagi yang lebih besar lagi yang mau diurus dan tidak usah ngomong lagi halal dan haram, karena itu kami menolak dengan keras pariwisata halal untuk masuk di NTT," ujar Josef.

Kehidupan di NTT lanjut Josef, sudah serasi, seimbang dan selaras. Karena itu, dengan adanya label halal, maka serasi, seimbang dan selaras itu akan berubah.

"Kami akan jadi stres, karena mesti tulis di sana dan di sini, kemudian sakit stroke sehingga akhirnya stop atau meninggal," ujar Josef.

Baca juga: Di Kota Kupang, Prabowo-Sandi Hanya Unggul di Dua Kelurahan

Alasan pihaknya menolak, bukan karena di wilayah NTT mayoritas penduduknya nasrani atau bagian dari pemerintah untuk melindungi usaha dari warga yang selama ini sudah berjalan, tapi semata-mata untuk menjaga toleransi yang sudah baik di NTT.

"Selama ini, saudara-saudara dari Kristen dan Islam tidak ada masalah. Kok ini datang orang dari luar mau kasih label di NTT. Viktor Laiskodat (Gubernur NTT) dan Josef ini akan berada paling depan untuk menolak wisata halal," jelasnya. 

Josef menyebut, dia dan Viktor adalah orang pusat. Pihaknya dilantik oleh presiden sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Baca juga: Bawaslu Kupang Temukan Seorang Anak Ikut Nyoblos Saat Pemungutan Suara Ulang

Karena itu, jika ada pihak yang mewakili pemerintah pusat, jika hendak datang ke NTT, harus melalui gubernur atau wakil gubernur.

"Kalau tidak melalui kami, maka kami akan usir," katanya.

Masyarakat di NTT selama ini sudah hidup aman dan baik, sehingga tidak perlu membuat kebijakan yang berpotensi merusak kerukunan masyarakat itu.