Gubernur Kalbar Minta Pemerintah Buat Aturan Percepatan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Kompas.com - 05/05/2019, 17:47 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito (kedua kanan), Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (ketiga kanan) dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono (keempat kanan) berada di depan sejumlah kapal nelayan Vietnam saat penenggelaman di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 13 dari 51 kapal nelayan asing asal Vietnam yang ditangkap karena mencuri ikan di Perairan Indonesia. ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSAMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito (kedua kanan), Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (ketiga kanan) dan Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono (keempat kanan) berada di depan sejumlah kapal nelayan Vietnam saat penenggelaman di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 13 dari 51 kapal nelayan asing asal Vietnam yang ditangkap karena mencuri ikan di Perairan Indonesia.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengapresiasi langkah pemerintah untuk memusnahkan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Bahkan ia menyarankan agar proses pemusnahan kapal ikan ilegal dipercepat, sesaat setelah ditangkap.

“Saya selaku gubernur, sangat sangat setuju dengan penenggelaman kapal ini. Bahkan ini prosesnya terlalu lama. Seharusnya tangkap, seminggu (kemudian) tenggelamkan. Udah selesai," kata Sutarmidji, di Stasiun PSDKP Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019).

Baca juga: Menteri Susi Pimpin Langsung Penenggelaman 13 Kapal Vietnam di Kalimantan Barat

Midji menjelaskan, dari sisi aspek hukumnya, ketika kapal itu jadi barang bukti dan tidak langsung dimusnahkan, pemilik kapal bisa banding. Kemudian jika kapal tangkapan sudah dalam kondisi lapuk mereka juga bisa menuntut.

"Itu belum dihitung biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk perawatan kapal selama jadi barang bukti. Maka sebaiknya langsung ditenggelamkan saja," ujarnya.

Midji yakin, dengan adanya kemauan kuat untuk menindak tegas pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia, maka pembuatan aturan yang lebih konkret akan dapat dilakukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Aturan kan kita yang buat, masa berhadapan dengan negara luar, aturan kita tidak berpihak pada kita sendiri," ucapnya.

Baca juga: Video Lengkap Penenggelaman 13 Kapal Vietnam oleh Menteri Susi

 

Merespons hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sependapat dan menyatakan akan mempertimbangkan untuk mendorong percepatan penindakan kapal nelayan.

"Saya setuju dengan Pak Gubernur. Dan itu tentunya akan jadi pertimbangan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti, memimpin penenggelaman 13 kapal nelayan asing berbendera Vietnam di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2018).

Baca juga: 5 Fakta Kapal TNI AL Ditabrak Kapal Vietnam di Natuna, Susi Janji Tenggelamkan Lebih Banyak Kapal Vietnam hingga Anggota TNI Tak Terprovokasi

Sedianya, ada 51 kapal yang siap ditenggelamkan, namun penenggelamannya akan dilakukan bertahap dalam satu bulan ini.

"Dalam satu bulan ini, ada 51 kapal asing yang akan kita tenggelamkan secara bertahap," kata Susi.

Menurut dia, kehadirannya dalam prosesi tersebut untuk memastikan kapal tersebut benar-benar ditenggelamkan.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Kapal Patroli TNI AL Ditabrak Kapal Vietnam | Caleg Gagal Tarik Kembali Bantuan Aspal

"Kita pernah menemukan kapal yang pernah ditangkap, itu ditangkap lagi," ucapnya.

Selain itu, dia juga ingin bertemu para penegak hukum di Kalbar dan memastikan perkara ini dtangani dengan baik.

"Saat ini masih ada 90 kapal asing yang belum inkrah. Ada yang dalam proses banding, ada yang kasasi," ujarnya.

Kompas TV Dua hari pasca insiden tabrakan kapal antara TNI AL dengan kapal <em>coast guard</em> Vietnam di Laut Natuna, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti angkat bicara. Dalam konferensi pers, Menteri Susi menyebut tindakan TNI AL yang menangkap kapal nelayan Vietnam karena melakukan <em>illegal fishing</em> telah benar. Kapal nelayan itu diyakini telah masuk wilayah perairan Indonesia meski pihak Vietnam menyatakan sebaliknya. Menteri Susi menyebut insiden pencurian ikan di Laut Natuna meningkat tajam dalam setahun belakangan. Salah satunya disebabkan terkait dengan wacana lelang kapal tangkapan. #KapalVietnam #Natuna #SusiPudjiastuti
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

ASN Dilarang Ambil Cuti Saat Libur Nataru, Kang Emil: Taat Saja

Regional
Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Terobosan Walkot Bobby Dorong UMKM Naik Kelas di Medan

Regional
Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Bantu Sumut Vaksinasi Pelajar SMA, Pemkot Medan Siapkan Logistik Vaksin

Regional
Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Pemkot Jabar Sambut Baik Vaksinasi Covid-19 Massal yang Diselenggarakan PT MUJ

Regional
Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Bobby Berhasil Percepat Pemulihan Ekonomi Medan, Akademisi USU Berikan Pujian

Regional
Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Komisi III DPRD Kalsel Setuju Kewenangan Pajak Pertambangan Dikendalikan Pemda

Regional
Lewat 'Wonderful Rongkong', Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Lewat "Wonderful Rongkong", Luwu Utara Perkenalkan Potensi Pariwisata kepada Investor

Regional
Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Bupati Jekek Optimistis Pembangunan 14.142 RTLH Wonogiri Selesai pada 2024

Regional
 Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Dorong Perputaran Ekonomi, Kang Emil Targetkan Seluruh Desa Miliki BUMDes pada 2023

Regional
Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Luncurkan Kredit Tanpa Agunan untuk Ibu-ibu Pedagang, Ganjar: Bunga Hanya 2 Persen Per Tahun

Regional
Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Dikunjungi Gus Halim, Ketua Adat Tidung Minta Salimbatu Dijadikan Desa Religi

Regional
Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Cegah Jual Beli Jabatan, Bupati Wonogiri Optimalkan Penerapan Sistem Meritokrasi

Regional
Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Walkot Bobby Ajak HMI Sumut Berkolaborasi Dukung Program Pembangunan

Regional
Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Panen Raya, Pimpinan DPRD Kota Bogor Turun ke Sawah Bersama Petani

Regional
Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Wonogiri Juara Satu IDSD, Bupati Jekek: Berkat Semangat Reformasi Pemangku Kepentingan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.