17 Kali Ikut Pemilu, Wali Kota Surakarta Anggap Tahun Ini Paling Berat

Kompas.com - 04/05/2019, 19:46 WIB
Wali Kota Surakarta yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/5/2019). KOMPAS.com/LABIB ZAMANIWali Kota Surakarta yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan, FX Hadi Rudyatmo di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/5/2019).


SOLO, KOMPAS.com - Wali Kota Surakarta yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo menceritakan pengalamannya 17 kali mengikuti pemilihan umum ( pemilu).

Dari 17 kali ikut pemilu, katanya, paling berat adalah pemilu serentak tahun 2019.

"Saya ikut pemilu sebanyak 17 kali. Pemilu paling berat itu ya Pemilu 2019. Selamanya saya tidak pernah sakit, namun kemarin saya diopname dua kali," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/5/2019).

Baca juga: KPU Surakarta Targetkan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota Selesai 3 Hari

Selain waktu kampanye yang terlalu lama, sekitar delapan bulan, sambung Rudy, petugas partai yang disiapkannya pun juga semakin banyak jumlahnya.

"Ada saksi presiden, partai dan DPD. Pembekalannya juga lebih banyak. Saya harus membekali saksi DPD sendiri, membekali saksi presiden, lalu saksi partai. Ini bukan pekerjaan yang ringan bagi ketua partai," terang Rudy.

Menurut dia, pembekalan dilakukan agar para saksi yang diterjunkan ke masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) mempunyai integritas, kapabilitas, dan dedikasi yang tinggi.

"Karena apa? Kalau menjadi saksi ya, saksi beneran. Bukan hanya hadir sah, sah. Tidak, tidak. Namun harus betul-betul mampu membawa tugas dari partai itu untuk kepentingan yang lebih besar," ujar dia.

Maka dari itu, Rudy meminta kepada penyelenggara pemilu untuk melakukan evaluasi. Hal ini agar pemilu serentak yang rencana juga akan diselenggarakan 2024 dapat berlangsung lancar dan tidak memakan banyak korban.

Baca juga: Jokowi-Maruf Unggul di Belitung Timur, Bangka Barat, dan Pangkal Pinang

Di samping itu, Rudy juga menyarankan agar petugas KPU tidak hanya lima orang, melainkan ditambah menjadi 15 orang. Tujuannya agar petugas KPU yang bertugas dapat membagi waktu dari satu shift menjadi tiga shift setiap harinya.

"Harus ada shift 1, 2 dan 3. Jangan sampai energinya terbuang habis hanya khusus untuk menunggu rekapitulasi selesai. Itu solusi yang paling sederhana," jelasnya.

Kemudian, evaluasi yang lain, ungkap Rudy, pemilu bisa dibagi menjadi tiga tahap. Pertama, pemilihan bupati/wali kota dan DPRD kota/kabupaten dilaksanakan pekan pertama.

Selanjutnya, pekan kedua, pemilihan gubernur dan DPRD provinsi, dan terakhir pemilihan DPR RI, DPD, presiden dan wakil presiden.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X