250 H Sawah di Katingan Terendam Banjir

KATINGAN, KOMPAS.com - Para petani di Desa Jaya Makmur, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah tidak bisa menanam padi karena lahan pertanian mereka seluas 250 hektare terendam banjir, akibat tingginya curah hujan di daerah itu.

Camat Katingan Kuala Surianto di Katingan, Sabtu (4/5/2019), mengatakan, untuk sementara waktu, sebagian lahan pertanian daerah setempat yang juga lumbung padi di Katingan itu, tidak bisa diolah karena banjir.

Petani harus menunggu hingga debit air turun dan curah hujan berkurang.

"Penyebab utamanya adalah curah hujan yang terlalu tinggi. Juga karena saluran kolektor tersumbat sebab tanggul penghalang belum ada, sehingga air dari hutan bisa masuk," katanya.

Namun demikian, petani di wilayah barat Desa Jaya Makmur tidak mengalami kendala dalam penanaman pagi, bahkan sudah mulai menanam sejak minggu pertama April 2019.

Sebenarnya, masalah banjir yang merendam lahan pertanian masyarakat tersebut bisa diantisipasi dengan sejumlah tindakan.

"Caranya adalah dengan melakukan normalisasi saluran air di sebelah timur dan mengolah tanggul sepanjang 3,2 kilometer sebagai penghalang masuknya air ke dalam lahan pertanian dari kawasan hutan," kata Surianto.

Sementara itu, Kepala Desa Jaya Makmur Ahmad Wahyudi mengungkapkan, warga setempat yang bekerja sebagai petani mencapai 95 persen dari total penduduk setempat.

Mereka, sebagian besar tidak bisa memulai aktivitas karena lahannya terendam banjir.

"Lahan banjir itu akibat tidak dibuatnya tanggul penghalang masuknya air sebelah timur, sehingga air hujan mudah masuk ke dalam lahan pertanian. Juga kurang dalamnya saluran sekunder lahan pertanian," kata dia.

Padahal, pihaknya sudah sering mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk dibuatkan tanggul sepanjang 3,2 kilometer, baik melalui musrenbang maupun secara langsung.

Namun, kata dia, sampai saat ini belum ada respons positif bagi warga dari pihak terkait.

"Seringnya terjadi banjir pada setiap musim penghujan, diharapkan menjadi perhatian serius dan mendapatkan tindakan cepat dari pemerintah untuk mengantisipasi," kata Ahmad Wahyudi.