Mahfud MD Sebut Pembahasan RUU-PKS Perlu Diteruskan, Ini Sebabnya

Kompas.com - 02/05/2019, 18:53 WIB
Pakar hukum tata negara, Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Kamis (2/5/2019).             KOMPAS.com/MOH. SYAFIIPakar hukum tata negara, Mahfud MD, saat menjadi pembicara dalam Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di Pesantren Tebuireng Jombang Jawa Timur, Kamis (2/5/2019).

JOMBANG, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang saat ini sudah masuk Prolegnas DPR RI, perlu diteruskan.

Namun, dalam pembahasan RUU sebelum disahkan menjadi Undang-undang, berbagai masukan terkait RUU tersebut perlu dipertimbangkan. Salah satunya, terkait potensi tumpang tindih dengan undang-undang atau peraturan lainnya yang sudah ada.

Hal itu disampaikan Mahfud MD, usai menjadi pembicara dalam Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), di Pesantren Tebuireng Jombang, Kamis (2/5/2019).

"Saya mendukung itu diteruskan. Tetapi masukan-masukan harus terus diolah, karena ada yang berbenturan konsep antar bidang hukum, baik hukum administrasi dan hukum pidana," katanya saat ditemui Kompas.com di Pesantren Tebuireng Jombang.

Baca juga: Aliansi Muslimah Aceh, Tolak RUU PKS

Menurut Guru Besar UII Yogyakarta ini, sejumlah pasal dalam RUU-PKS berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang atau peraturan yang sudah ada.

Karena itu, lanjut Mahfud MD, DPR RI dan unsur pemerintah yang menangani RUU-PKS perlu merespon berbagai masukan, serta melakukan penyisiran terhadap pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih.

"Misalnya, sudah diatur di peraturan lain, tapi masuk di undang-undang ini. Itu semua disisir ulang, sehingga Undang-undang ini tidak berbenturan satu sama lain," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menambahkan, regulasi yang secara khusus mengatur tentang penanganan kasus pelecehan dan kekerasan seksual memang diperlukan.

"Menurut saya urgensinya bagus, karena memang di Indonesia ini belum punya undang-undang terhadap pelecehan seksual, terutama kekerasan seksual," ungkap Mahfud MD.

Baca juga: Komnas Perempuan: Ada yang Salah Memahami Definisi RUU PKS

Pada Kamis (2/5/2019), digelar Seminar Membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di Pesantren Tebuireng Jombang. Mahfud MD tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Rohani Ketika Suaminya Disebut Mirip Jokowi dan Viral

Cerita Rohani Ketika Suaminya Disebut Mirip Jokowi dan Viral

Regional
Sepatu dan Helm Klub Moge Jadi Barang Bukti Pengeroyokan 2 Anggota TNI di Bukittinggi

Sepatu dan Helm Klub Moge Jadi Barang Bukti Pengeroyokan 2 Anggota TNI di Bukittinggi

Regional
Diduga Sedang Tertidur Pulas, Satu Keluarga Tewas Terbakar

Diduga Sedang Tertidur Pulas, Satu Keluarga Tewas Terbakar

Regional
Terungkap Penyebab Kematian Karyawati SPBU di Kupang, Bukan Kecelakaan

Terungkap Penyebab Kematian Karyawati SPBU di Kupang, Bukan Kecelakaan

Regional
Disebut Covid-19 Usai 'Rapid Test', Pasien Melahirkan Merasa Dipingpong Rumah Sakit

Disebut Covid-19 Usai "Rapid Test", Pasien Melahirkan Merasa Dipingpong Rumah Sakit

Regional
Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Bukittinggi, 14 Motor Gede Diamankan Polisi

Kasus Pengeroyokan Anggota TNI di Bukittinggi, 14 Motor Gede Diamankan Polisi

Regional
Anggota Klub Moge Diduga Menganiaya dan Mengancam 2 Prajurit TNI

Anggota Klub Moge Diduga Menganiaya dan Mengancam 2 Prajurit TNI

Regional
Cemburu Buta Berujung Pembunuhan Berencana

Cemburu Buta Berujung Pembunuhan Berencana

Regional
Buruh di DIY Kecewa walaupun UMP Ditetapkan Naik, Apa Sebabnya?

Buruh di DIY Kecewa walaupun UMP Ditetapkan Naik, Apa Sebabnya?

Regional
Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2021, Berapa Besarnya?

Regional
Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Bawa Kabur Biaya Pernikahan Rp 10 Juta, Makcomblang di Lampung Ditangkap Polisi

Regional
Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Mendapat Berkah dari Hidroponik Barokah

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 31 Oktober 2020

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 31 Oktober 2020

Regional
Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Polisi Masih Dalami Motif Penumpang Perempuan yang Tusuk Sopir Taksi Online

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X