Bupati Talaud Ditahan KPK, Wakil Bupati Jabat Pelaksana Tugas

Kompas.com - 02/05/2019, 14:59 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sri Wahyumi Maria Manalip mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/5/2019) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip), BNL (Benhur Lalenoh) dan BHK (Bernard Hanafi Kalalo) serta mengamankan barang bukti senilai Rp500 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption *** 
Dhemas ReviyantoBupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, Sri Wahyumi Maria Manalip mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/5/2019) dini hari. KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip), BNL (Benhur Lalenoh) dan BHK (Bernard Hanafi Kalalo) serta mengamankan barang bukti senilai Rp500 juta terkait kasus dugaan suap pengadaan barang atau jasa di Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2019. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/pd. *** Local Caption ***

MANADO, KOMPAS.com - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Petrus Tuange resmi menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Talaud menyusul penangkapan Sri Wahyumi Manalip oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), pada Selasa (30/4/2019) lalu.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Jemmy Kumendong mengatakan, surat dari gubernur kepada Wakil Bupati Petrus Tuange untuk menjadi Plt Bupati Talaud sudah diserahkan.

"Itu sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah yang ditahan tidak boleh melaksanakan aktivitas pemerintahan," ujar Jemmy, saat dikonfirmasi Kompas.com via telepon, Kamis (2/5/2019).

Baca juga: Bupati Talaud Sri Wahyuni Ditangkap KPK, Anak-anak Tinggal di Kontrakan dan Suami Dirawat

Menurut dia, langkah ini untuk mengisi kekosongan.

"Jadi, harus ditunjuk Plt, dan Plt adalah Wakil Bupati. Tadi sudah diserahkan di ruangan kerja Wakil Gubernur Steven Kandouw. Yang menyerahkan Pak Wakil Gubernur sekitar pukul 13.15 Wita," kata dia.

Ditanya soal sampai kapan Plt tersebut, Jemmy menyebut menyesuaikan status dari Bupati.

"Tapi kalau dia (Sri Wahyumi Manalip) terus ditahan, berarti sampai akhir Juli. Kan masa jabatan berakhir 31 Juli," sebut dia.

Ia menambahkan, ada beberapa pesan dari Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Plt Bupati saat ini.

Baca juga: KPK: Bupati Talaud Tak Mau Dibelikan Tas yang Sama dengan Pejabat Perempuan Lain

"Pertama, jaga kondusifitas daerah, baik keamanan dan ketertiban. Kedua, kawal proses rekapitulasi Pilpres dan Pileg di Talaud agar dapat berlangsung aman. Ketiga, segera melakukan konsolidasi birokrasi dan koordinasi dengan forkopimda untuk keamanan dan ketertiban di Talaud," ujar dia.

Sementara, Juru Bicara Sri Wahyumi Manalip, Jimmy Tindi menyatakan, tidak mempermasalahkan penujukan Plt Bupati Talaud.

"Kan mekanismenya memang begitu. Itu kan hal biasa. Kami tidak mungkin mencampuri urusan pemerintahan. Kerena pemerintahan di Talaud harus tetap berjalan," kata pria yang juga Wakil Ketua I DPC Partai Hanura Talaud.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X