Wakil Ketua KPK Minta Kepala Daerah di Jabar Awasi Pendapatan Pajak Daerah

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta para kepala daerah di Jawa Barat (Jabar)untuk mengawasi dan mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak.

Hal itu dikatakan Basaria saat hadir dalam acara Penandatanganan Dokumen Kerja Sama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah Se-Jawa Barat di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Senin (29/4/2019).

"Hari ini kita mengumpulkan semua kepala daerah baik itu provinsi kabupaten dan kota, bersama dengan pihak pertanahan dan juga pihak pajak. Tujuannya mengoptimalkan pendapatan daerah itu bisa ditingkatkan dan semua pajak ini bisa diawasi. Semua terekap langsung masuk ke bank daerah yang ada di bank Jabar dalam hal ini," tutur Basaria, Senin.

Baca juga: Emil: Cianjur, Sukabumi dan Garut Jadi Daerah Rawan Bencana di Jabar

Ia menyarankan, tiap pemerintah daerah membuat sistem terpadu yang bisa mengawasi alur pajak dari pengusaha secara real time dan dibuat secara transparan.

Hal itu dilakukan agar semua pendapatan daerah bisa diawasi oleh kepala daerah melalui sistem. Bahkan bisa diawasi melalui ponsel.

Basaria menjelaskan, secara umum pengelolaan dan pengawasan pendapatan dari sektor pajak di Jabar sudah cukup baik. Hanya saja, kata dia, selama ini masih bersifat manual.

Selain itu, penghitungannya juga kurang tepat dan pengawasannya juga mungkin kurang baik.

"Ini yang kita coba tingkatkan sehingga dia makin optimal. Jadi ini bukan masalah bocor atau tidak. mengoptimalkan, itu konsepnya," jelasnya.

Baca juga: AWS Akan Bangun Pusat Data di Jawa Barat, Ini 3 Kisi-kisi dari Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir mengatakan, banyak temuan yang menunjukkan adanya kecurangan dalam pelaporan pajak yang dilakukan pengusaha.

"Banyak modus yang membuat pemasukan pendapatan daerah tidak optimal. Kalau istilah Bu Basaria menandakan praktik korupsi itu dari sisi perilaku bisnis masih ada dan berlangsung sehingga merugikan khususnya di pemerintah tingkat dua," kata Emil, sapaan akrabnya.

Ia pun menyambut baik bimbingan dari KPK soal optimalisasi pendapatan daerah serta pendampingan dalam penertiban aset daerah.

"Kami menyambut baik bimbingan dari KPK ini. Media mengamati seringkali kalau untuk aset dan barang daerah ada gugatan, ramai, kedudukan fisik dan yang lainnya. Sekarang kita akselerasi agar tidak ada aset-aset yang hilang dalam perjalannya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," jelasnya.