Kata Mahasiswa Unsri Palembang soal Pemilu 2019

PALEMBANG, KOMPAS.com - Pesta Pemilu pada 17 April 2019 ternyata banyak menyisakan polemik di masyarakat. Antara lain, dari mulai logistik pemilu yang kurang hingga gugurnya ratusan petugas KPPS akibat kelalahan. 

Hal lain dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun ini adalah soal surat suara. Dalam Pemilu kali ini, ada lima surat suara yang harus dicoblos, yakni untuk Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kota/ Kabupaten.

Bagi pencoblos, setidaknya, butuh waktu sekitar lima menit untuk mencoblos seluruh surat suara tersebut di dalam bilik. Bagi KPU, proses distribusi dan pelipatannya juga butuh waktu. 

Kompas.com mewawancarai sejumlah mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) di Palembang untuk mengetahui pendapat mereka soal Pemilu 2019. 

Baca juga: Kata Mahasiswa Universitas Brawijaya Soal Pemilu 2019 dan Pahlawan Demokrasi yang Gugur

Berikut hasil wawancaranya: 

1. Nanda Rizka Saputri

HANDOUT Nanda Rizka Saputri Mahasiswi Unsri

Bahkan, kertas suara pun menurutnya baru datang ke TPS saat Pemilu akan dilakukan.

"Surat suara juga baru dilipat, banyak yang tidak bisa mengikuti Pemilu,"kata Nanda.

Ditengah pelik kisruh pemilu itu, Nanda berpendapat jika quick count dan real count  dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memanipulasi data.

"Menurut saya, jadi ada isu-isu di kedua belah pihak tentang manipulasi data.Saya hanya ingin pemimpin yang bertanggung menegakkan keadilan, tegas dan jujur," ujarnya.

Baca juga: Orasi Syukuran Kemenangan, Prabowo Minta Lembaga Survei Pindah ke Antartika

2. Sigit

HANDOUT Sigit, mahasiswa Unsri Palembang jurusan Ekonomi.

Hal yang sama diutarakan oleh Sigit, mahasiswa Unsri semester VI jurusan Ekonomi. Ia mengatakan, surat suara juga masih banyak kekurangan di TPS saat Pemilu berlangsung.

Kejadian itupun menjadi tanda tanya besar oleh masyarakat soal kesiapan KPU sebagai penyelenggara.

Sigit pun mengaku akan tetap menunggu keputusan dari KPU siapa pemenang dalam Pilpres 2019 ini.

"Biarkan quick count dan real count memberikan pendapat mereka masing masing, kita hanya perlu menunggu keputusan KPU. Presiden yang dibutuhkan Indonesia untuk 5 tahun ke depan adalah amanah dan bertanggung jawab," ujarnya.

Baca juga: 14 TPS di Palembang Batal Gelar Pemungutan Suara Lanjutan, Ini Sebabnya