Ridwan Kamil Minta Pemerintah Kaji soal Daerah Otonomi Baru di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat mengkaji soal usulannya terkait pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat.

Hal itu dilakukan agar alokasi anggaran pemerintah pusat kepada Jabar lebih proporsional.

Pria yang akrab disapa Emil itu berpendapat, selama ini pembagian anggaran di Indonesia tak adil. Sebab, alokasi anggaran merujuk pada jumlah daerah bukan jumlah penduduk.

Baca juga: Ridwan Kamil Akui Banyak Ketimpangan di Jabar

"Ilustrasinya begini, dana alokasi umum Jawa Timur dengan Jabar Rp 10 triliun lebih banyak Jatim. Setelah buka statistiknya, saya menemukan adanya ketidakadilan. Penduduk Jabar mendekati 50 juta jiwa. Penduduk jatim hanya 40 juta. Kenapa penduduk yang sedikit diberi dana pusat lebih banyak," ungkap Emil, dalam acara Infrastructure Summit 2019, di Universitas Padjadjaran, Jumat (26/4/2019).

Usulan itu pun telah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Ia pun berharap usulan itu direspons secara serius oleh pemerintah pusat.

"Secara matematis, tidak masuk. Jatim yang penduduknya 40 juta diurus oleh 38 daerah. Kami, yang 50 juta itu hanya diurus oleh 27 daerah. Satu orang di Jatim, oleh negara dibiayai Rp 1 juta perkapita per tahun. Orang Cianjur, orang Soreang hanya Rp 600.000. Harusnya sama," tutur Emil.

Menurut dia, dengan jumlah penduduk mendekati 50 juta jiwa, idealnya Jabar punya 40 daerah. Hadirnya daerah otonomi baru bisa memberikan dampak positif bagi warga.

Baca juga: Pelayanan Publik Tak Maksimal, Jabar Harusnya Miliki 40 Kabupaten dan Kota

"Kalau itu terjadi, kami ingin mengajukan diri. Ada Kabupaten Cianjur Selatan, ada Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Indramayu Barat. Saat ini, pelayanan publik jauh. Ngurus KTP di Cianjur itu perjalanannya 8 jam. Contoh akibat dari pola pikir ini. Waste of time," kata Emil.

Ia menambahkan, usulan daerah otonomi baru merupakan langkah untuk mengikis ragam ketimpangan di Jabar.

"Kami memperjuangkan ketimpangan ekonomi ini dengan perjuangan politik. Memohon kepada pemerintah pusat agara fiskalnya berbanding lurus dengan proporsi penduduk, bukan proporsi daerah. Kedua, akan memperbanyak daerah otonomi baru, supaya pelayanan publik proporsional lebih baik seperti di Jatim," ujar dia.