Bawaslu: Siapapun yang Merubah Hasil Perhitungan Suara di TPS Bisa Dipidana

Kompas.com - 25/04/2019, 15:36 WIB
Ilustrasi penjara. .Ilustrasi penjara.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, mengimbau ke seluruh jajan pengawas pemilu se-Riau, agar memastikan berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak diubah-ubah.

Setelah pencoblosan dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak Tahun 2019. Sejumlah masyarakat meminta kepada  Bawaslu Provinsi Riau, untuk melakukan pengawasan terkait hasil dan rekap pemungutan suara yang berasal dari TPS, kata Rusidi, dalam keterangan tertulis kepada kompas.com, Kamis (25/4/2019).

"Kondisi ini kita lihat dari alotnya pleno rekakapitilasi di tingkat PPK dan banyaknya kecemasan dari caleg," ungkap Rusidi.

Baca juga: Diduga Terlibat Politik Uang, Bawaslu Klarifikasi 2 Caleg Wonogiri

Sehingga, Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas melalui group jejaring (WhatsApp) ditingkat kabupaten/kota untuk memastikan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara tidak berubah dari tiap TPS diwilayahnya.

Rusidi menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran dapat dikenakan Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017.

Yang menegaskan kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

Baca juga: Ketua KPPS Mencoblos Lebih dari Sekali, Bawaslu Rekomendasi PSU di Polman

"Selain itu menurut Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017, menjelaskan kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan, perhitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta," jelas Rusidi.

"Dilihat dari 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun, termasuk penyelenggara, KPU, Bawaslu dan jajarannya yang merusak, menghilangkan, bahkan merubah hasil perhitungan suara dari TPS, akan dipidana paling lama 1 tahun dan denda Rp.12 juta," tegas Rusidi.

Penegasan ini menurutnya, agar pengawas, penyelenggara, dan peserta pemilu benar-benar menjaga amanat rakyat Indonesia demi terciptanya pemilu yang jujur, bersih, dan adil.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Bodong, Polda Jatum Sita 2 McLaren, hingga 4 Ferrari

Diduga Bodong, Polda Jatum Sita 2 McLaren, hingga 4 Ferrari

Regional
4 Desa di Dharmasraya Terendam Banjir 3 Meter, Ratusan KK Terisolasi

4 Desa di Dharmasraya Terendam Banjir 3 Meter, Ratusan KK Terisolasi

Regional
Polisi Pulangkan 3 Warga yang Terlibat Kerusuhan Saat Penggusuran Tamansari

Polisi Pulangkan 3 Warga yang Terlibat Kerusuhan Saat Penggusuran Tamansari

Regional
Tiba di Trenggalek, Jenazah TKI Korban Pembunuhan di Malaysia Disambut Ratusan Warga

Tiba di Trenggalek, Jenazah TKI Korban Pembunuhan di Malaysia Disambut Ratusan Warga

Regional
Warga Tamansari Digusur, Predikat Bandung Kota Peduli HAM Dikritisi

Warga Tamansari Digusur, Predikat Bandung Kota Peduli HAM Dikritisi

Regional
9 Bulan Tak Gajian, Petugas Kebersihan Demo di Jalan Trans Sulawesi

9 Bulan Tak Gajian, Petugas Kebersihan Demo di Jalan Trans Sulawesi

Regional
BBKSDA Riau Pasang Kamera Trap di Lokasi Temuan Jejak Harimau Sumatera

BBKSDA Riau Pasang Kamera Trap di Lokasi Temuan Jejak Harimau Sumatera

Regional
Ular Piton Sepanjang 1 Meter Berkeliaran di Balai Kota Surakarta

Ular Piton Sepanjang 1 Meter Berkeliaran di Balai Kota Surakarta

Regional
Bupati Bogor Sebut UN Jadi Masalah Besar bagi Siswa di Indonesia

Bupati Bogor Sebut UN Jadi Masalah Besar bagi Siswa di Indonesia

Regional
Menolak Diajak Pulang, Seorang Istri Tewas Ditusuk 8 Kali oleh Suaminya

Menolak Diajak Pulang, Seorang Istri Tewas Ditusuk 8 Kali oleh Suaminya

Regional
Kerap Resahkan Penumpang, 2 Calo Tiket di Pelabuhan Sekupang Ditangkap

Kerap Resahkan Penumpang, 2 Calo Tiket di Pelabuhan Sekupang Ditangkap

Regional
Kronologi Sopir Taksi Online Dibegal Penumpangnya dan Ditinggalkan di Pinggir Jalan

Kronologi Sopir Taksi Online Dibegal Penumpangnya dan Ditinggalkan di Pinggir Jalan

Regional
Cabuli Balita 3 Tahun di Kupang, Pria Asal Liliba Ini Ditangkap

Cabuli Balita 3 Tahun di Kupang, Pria Asal Liliba Ini Ditangkap

Regional
Angin Kencang Terjang Jember, Pohon Roboh di 7 Lokasi

Angin Kencang Terjang Jember, Pohon Roboh di 7 Lokasi

Regional
Ratusan Hektar Sawah di Kampar Terancam Gagal Panen Akibat Banjir

Ratusan Hektar Sawah di Kampar Terancam Gagal Panen Akibat Banjir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X