Bawaslu: Siapapun yang Merubah Hasil Perhitungan Suara di TPS Bisa Dipidana

Kompas.com - 25/04/2019, 15:36 WIB
Ilustrasi penjara. .Ilustrasi penjara.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan, mengimbau ke seluruh jajan pengawas pemilu se-Riau, agar memastikan berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara tidak diubah-ubah.

Setelah pencoblosan dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak Tahun 2019. Sejumlah masyarakat meminta kepada  Bawaslu Provinsi Riau, untuk melakukan pengawasan terkait hasil dan rekap pemungutan suara yang berasal dari TPS, kata Rusidi, dalam keterangan tertulis kepada kompas.com, Kamis (25/4/2019).

"Kondisi ini kita lihat dari alotnya pleno rekakapitilasi di tingkat PPK dan banyaknya kecemasan dari caleg," ungkap Rusidi.

Baca juga: Diduga Terlibat Politik Uang, Bawaslu Klarifikasi 2 Caleg Wonogiri

Sehingga, Bawaslu menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas melalui group jejaring (WhatsApp) ditingkat kabupaten/kota untuk memastikan hasil perhitungan dan rekapitulasi suara tidak berubah dari tiap TPS diwilayahnya.

Rusidi menambahkan, apabila ditemukan pelanggaran dapat dikenakan Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017.

Yang menegaskan kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

Baca juga: Ketua KPPS Mencoblos Lebih dari Sekali, Bawaslu Rekomendasi PSU di Polman

"Selain itu menurut Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017, menjelaskan kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan, perhitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta," jelas Rusidi.

"Dilihat dari 2 pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapapun, termasuk penyelenggara, KPU, Bawaslu dan jajarannya yang merusak, menghilangkan, bahkan merubah hasil perhitungan suara dari TPS, akan dipidana paling lama 1 tahun dan denda Rp.12 juta," tegas Rusidi.

Penegasan ini menurutnya, agar pengawas, penyelenggara, dan peserta pemilu benar-benar menjaga amanat rakyat Indonesia demi terciptanya pemilu yang jujur, bersih, dan adil.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobilitas Tinggi, Seratusan Polisi di Tegal Jalani Tes Usap Massal

Mobilitas Tinggi, Seratusan Polisi di Tegal Jalani Tes Usap Massal

Regional
Saat Kades Kesurupan, Raih Keris Penari Jaipong di Indramayu

Saat Kades Kesurupan, Raih Keris Penari Jaipong di Indramayu

Regional
Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Lari Liar Mulai Muncul di Wonogiri, Bupati: Kami Kaji Daya Tariknya

Regional
Terungkap, Anggota DPRD Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Residivis

Terungkap, Anggota DPRD Palembang yang Ditangkap BNN Ternyata Residivis

Regional
Ditolak Menikah, Bambang Nekat Culik Bayi Pujaan Hatinya

Ditolak Menikah, Bambang Nekat Culik Bayi Pujaan Hatinya

Regional
Fakta Bupati Berau Meninggal Positif Covid-19, Sempat Dampingi Menteri KKP Lepas Tukik

Fakta Bupati Berau Meninggal Positif Covid-19, Sempat Dampingi Menteri KKP Lepas Tukik

Regional
[POPULER NUSANTARA] Fakta Terkini Banjir Bandang Sukabumi | IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu

[POPULER NUSANTARA] Fakta Terkini Banjir Bandang Sukabumi | IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu

Regional
Di Makassar, Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Kamar Hotel, Ini Faktanya

Di Makassar, Mahasiswi Diperkosa Bergilir di Kamar Hotel, Ini Faktanya

Regional
Kronologi Status Positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Malang, Negatif Saat Tes Swab Ulang

Kronologi Status Positif Covid-19 Bakal Calon Bupati Malang, Negatif Saat Tes Swab Ulang

Regional
'Kalau Masyarakat Sudah Kena Covid-19, Tenaga Medis Juga, Siapa Mau Rawat Siapa?'

"Kalau Masyarakat Sudah Kena Covid-19, Tenaga Medis Juga, Siapa Mau Rawat Siapa?"

Regional
Pemberian Sanksi kepada Maskapai Dikritik DPR, Gubernur Kalbar: Kalau Kasusnya Melonjak Memang Dia Peduli Sama Kita

Pemberian Sanksi kepada Maskapai Dikritik DPR, Gubernur Kalbar: Kalau Kasusnya Melonjak Memang Dia Peduli Sama Kita

Regional
Akses Data Nasabah dengan Leluasa, Relationship Manager BRI Bobol Rekening 11 Orang, Total Rp 2,1 Miliar

Akses Data Nasabah dengan Leluasa, Relationship Manager BRI Bobol Rekening 11 Orang, Total Rp 2,1 Miliar

Regional
IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu dan Minta Pj Wali Kota Makassar Lakukan Tes Swab

IDI Anggap Hasil Rapid Test Palsu dan Minta Pj Wali Kota Makassar Lakukan Tes Swab

Regional
Kasus Covid-19 di RSUD Soedono Madiun, Direktur: Asal Muasalnya Kami Duga dari Luar

Kasus Covid-19 di RSUD Soedono Madiun, Direktur: Asal Muasalnya Kami Duga dari Luar

Regional
Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Ganjar Minta KPU dan Bawaslu Tindak Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X