[POPULER NUSANTARA] KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya | Kisah Noldus, Penyandang Disabilitas Nyaleg dengan Modal Rp 10 Juta

Kompas.com - 25/04/2019, 07:19 WIB
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, seusai keluar dari ruangannya dan diperiksa penyidik KPK hampir selama delapan jam lebih, Rabu (24/4/2019) malam.KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman, seusai keluar dari ruangannya dan diperiksa penyidik KPK hampir selama delapan jam lebih, Rabu (24/4/2019) malam.

KOMPAS.com - Noldus Pandin (40) merupakan penyandang disabillitas dengan kaki kanan polio di Kota Makassar. Kisah di balik perjuangan menjadi caleg menyita perhatian pembaca Kompas.com.

Caleg yang berasal dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) nomor urut 9 ini mengaku hanya menghabiskan dana Rp 10 juta selama kampanye. Dirinya merasa peluang untuk duduk di kursi DPR memang tipis, apalagi di TPSnya ia hanya memperoleh 15 suara.

Sementara itu, berita tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah kantor Wali Kota Tasikmalaya pada Rabu (24/4/2019) mendapat sorotan. Setelah itu, KPK membawa Budi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 

Berikut ini berita populer nusantara secara lengkap:


1. Kisah Noldus, penyandang disabilitas yang nyaleg dengan modal 10 juta

Noldus Pandin, caleg difabel untuk DPRD Kota Makassar dari Partai PSIFacebook Noldus Pandin Noldus Pandin, caleg difabel untuk DPRD Kota Makassar dari Partai PSI
Noldin Pandin mengakui bahwa peluang untuk duduk di kursi DPR memang tipis, apalagi di TPSnya ia hanya memperoleh 15 suara.

Namun, ia masih menunggu finalisasi penetapan rekapitulasi dari KPU kota Makassar.

"Kalau persoalan apakah ada peluang tentu kita optimis saja. Nanti kita tunggu hasilnya saja dari KPU bagaimana penetapannya. Tapi kalkulasi kasarnya ada 700 suara yang saya dapatkan," kata Noldus saat diwawancara Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Noldus menceritakan, selama masa kampanye, ia hanya menghabiskan dana sekitar Rp10 juta. Itu pun dari hasil pundi-pundi yang dikumpulkan dari keluarganya. Ia sama sekali tidak menggunakan dana partai.

Baca berita selengkapnya: Kisah Caleg Difabel dari Makassar, Habiskan Rp 10 Juta hingga Tak Miliki Saksi di TPS

2. KPK periksa Wali Kota Tasikmalaya

Tim KPK masih berada di ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait dugaan korupsi suap DAK dan DID Kementerian Keuangan RI, Rabu (24/4/2019)KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHA Tim KPK masih berada di ruang kerja Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terkait dugaan korupsi suap DAK dan DID Kementerian Keuangan RI, Rabu (24/4/2019)

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman langsung dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke Jakarta setelah diperiksa secara maraton selama hampir 8 jam, Rabu (24/4/2019).

Setelah petugas KPK meninggalkan ruang wali kota, Budi sempat bertemu awak media saat dirinya keluar dari ruangan dengan didampingi Wakil Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf dan Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dikcsan.

"Saya serahkan saja proses hukumnya ke KPK," kata Budi dengan kepala menunduk.

Baca berita selengkapnya: Diperiksa KPK, Ini Komentar Wali Kota Tasikmalaya

3. BPN: Penghitungan Formulir C1 dihitung di kantor DPP

Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad SyafiiKOMPAS.com / MEI LEANDHA Dewan Penasehat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafii

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, penghitungan Formulir C1 atau catatan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari seluruh Indonesia dikumpulkan dan dihitung di kantor Dewan Pimpinan Pusat Parta Gerindra.

Penghitungan C1 kemudian disebut dipindahkan ke rumah calon presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, pihaknya tidak melakukan penghitungan C1 di provinsi. Data yang dikumpulkan di setiap kecamatan langsung disetor ke pusat.

Halaman Berikutnya
Halaman:



Close Ads X