KPPS di Boyolali Coblos Surat Suara Lebih dari 10 Kali, Bawaslu Minta PSU

Kompas.com - 24/04/2019, 14:46 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

SEMARANG, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

PSU direkomendasikan karena diduga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) setempat mencoblos surat suara di bilik TPS.

Koordiantor Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah Rafiudin mengatakan, Bawaslu telah mengusut temuan salah seorang anggota KPPS yang mencoblos surat suara di bilik TPS di Boyolali.

Baca juga: Kisah Ketua KPPS yang Melahirkan Saat Akan Hadiri Pleno Perhitungan Suara

Temuan anggota KPPS mencoblosi surat suara diduga terjadi di TPS 8 Desa Karangjati, Dukuh Winong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kejadian itu sempat terekam kamera hingga ramai di media sosial.

"Anggota KPPS ikut ada di bilik suara untuk mencoblos surat suara yang dimiliki oleh orang lain pada saat pemungutan suara pemilu 17 April 2019," kata Rafiudin, dalam siaran tertulisnya, Rabu (24/4/2019).

Bawaslu lalu melakukan klarifikasi atas temuan itu. Hasilnya,anggota KPPS tersebut ternyata tidak hanya ikut mencoblos satu kali, melainkan telah lebih dari 10 kali.

Surat suara yang dicoblos, kata Rofi, juga tidak hanya surat suara presiden, tetapi juga surat suara pemilu legislatif.

Dijelaskan Rofi, kasus di Boyolali masuk pelanggaran prosedur terhadap pemungutan suara karena tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilihan umum.

Pemilu harus digelar dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Tindakan mencobloskan yang dilakukan salah satu anggota KPPS tersebut melanggar peraturan karena tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Baca juga: Kerap Pulang Pagi hingga Kelelahan, Ketua KPPS di Bogor Meninggal Usai Kawal Pemilu

Bawaslu meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 372 Ayat (2) UU Pemilu.

Pasal itu menegaskan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti ada keadaan yang salah satunya adalah pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPPS melaksanakan PSU di TPS tersebut, selambat-lambatnya 10 hari semenjak hari pemungutan suara serentak secara nasional," katanya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kota Malang Kembali Zona Merah, Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Saat Akhir Pekan

Kota Malang Kembali Zona Merah, Sejumlah Ruas Jalan Ditutup Saat Akhir Pekan

Regional
Bupati Sukabumi Tetapkan Status Tanggap Darurat Selama 7 Hari

Bupati Sukabumi Tetapkan Status Tanggap Darurat Selama 7 Hari

Regional
Jerinx: Salah Saya Apa Sih, Apa Saya Berpotensi Membubarkan IDI?

Jerinx: Salah Saya Apa Sih, Apa Saya Berpotensi Membubarkan IDI?

Regional
'Mata Korban Perih Dioles Sambal oleh Pelaku dan Dipukuli...'

"Mata Korban Perih Dioles Sambal oleh Pelaku dan Dipukuli..."

Regional
Satu RT Diisolasi karena 16 Orang Positif Corona, Warga 1 Dukuh Kena Imbas, Tak Bisa Aktivitas

Satu RT Diisolasi karena 16 Orang Positif Corona, Warga 1 Dukuh Kena Imbas, Tak Bisa Aktivitas

Regional
Cemburu kepada Rekan Kerja Berujung Vonis 13 Tahun Penjara

Cemburu kepada Rekan Kerja Berujung Vonis 13 Tahun Penjara

Regional
Jamin Rasanya Enak, Bupati Semarang Minta Beras Bantuan Tak Dijual

Jamin Rasanya Enak, Bupati Semarang Minta Beras Bantuan Tak Dijual

Regional
4 Kantor Pemerintahan di Pemkab Bogor Jadi Klaster Penularan Covid-19

4 Kantor Pemerintahan di Pemkab Bogor Jadi Klaster Penularan Covid-19

Regional
Pesantren Ini Jadi Klaster Baru Corona, 10 Santri Positif Covid-19

Pesantren Ini Jadi Klaster Baru Corona, 10 Santri Positif Covid-19

Regional
2 Rumah Roboh dan Belasan Lainnya Rusak Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang di Ngawi

2 Rumah Roboh dan Belasan Lainnya Rusak Diterjang Hujan Disertai Angin Kencang di Ngawi

Regional
Sebanyak 210 KK Mengungsi akibat Banjir Bandang di Sukabumi

Sebanyak 210 KK Mengungsi akibat Banjir Bandang di Sukabumi

Regional
Bentrok Antar-pesilat, Polisi Tahan 6 Tersangka

Bentrok Antar-pesilat, Polisi Tahan 6 Tersangka

Regional
Brigadir DY Cabuli Pelanggar Lalu Lintas, Tergiur Tubuh Korban, Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Brigadir DY Cabuli Pelanggar Lalu Lintas, Tergiur Tubuh Korban, Terancam 15 Tahun Penjara dan Dipecat

Regional
Demi Ujian, Siswa MTs di Lereng Gunung Slamet Ini Jalan Kaki Berburu Sinyal dan Pakai Ponsel Bergantian

Demi Ujian, Siswa MTs di Lereng Gunung Slamet Ini Jalan Kaki Berburu Sinyal dan Pakai Ponsel Bergantian

Regional
6 Fakta Seputar Anggota DPRD Palembang Jadi Bandar Narkoba

6 Fakta Seputar Anggota DPRD Palembang Jadi Bandar Narkoba

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X