Kompas.com - 24/04/2019, 14:46 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.

SEMARANG, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

PSU direkomendasikan karena diduga anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat mencoblos surat suara di bilik TPS.

Koordiantor Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jawa Tengah Rafiudin mengatakan, Bawaslu telah mengusut temuan salah seorang anggota KPPS yang mencoblos surat suara di bilik TPS di Boyolali.

Baca juga: Kisah Ketua KPPS yang Melahirkan Saat Akan Hadiri Pleno Perhitungan Suara

Temuan anggota KPPS mencoblosi surat suara diduga terjadi di TPS 8 Desa Karangjati, Dukuh Winong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Kejadian itu sempat terekam kamera hingga ramai di media sosial.

"Anggota KPPS ikut ada di bilik suara untuk mencoblos surat suara yang dimiliki oleh orang lain pada saat pemungutan suara pemilu 17 April 2019," kata Rafiudin, dalam siaran tertulisnya, Rabu (24/4/2019).

Bawaslu lalu melakukan klarifikasi atas temuan itu. Hasilnya,anggota KPPS tersebut ternyata tidak hanya ikut mencoblos satu kali, melainkan telah lebih dari 10 kali.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Surat suara yang dicoblos, kata Rofi, juga tidak hanya surat suara presiden, tetapi juga surat suara pemilu legislatif.

Dijelaskan Rofi, kasus di Boyolali masuk pelanggaran prosedur terhadap pemungutan suara karena tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilihan umum.

Pemilu harus digelar dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Tindakan mencobloskan yang dilakukan salah satu anggota KPPS tersebut melanggar peraturan karena tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Baca juga: Kerap Pulang Pagi hingga Kelelahan, Ketua KPPS di Bogor Meninggal Usai Kawal Pemilu

Bawaslu meminta KPU menggelar pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Hal itu sesuai dengan Pasal 372 Ayat (2) UU Pemilu.

Pasal itu menegaskan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti ada keadaan yang salah satunya adalah pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bawaslu Kabupaten Boyolali sudah merekomendasikan kepada KPU untuk memerintahkan KPPS melaksanakan PSU di TPS tersebut, selambat-lambatnya 10 hari semenjak hari pemungutan suara serentak secara nasional," katanya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalankan Program 'Sarjana Mengajar', Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Jalankan Program "Sarjana Mengajar", Bupati Luwu Utara Rekrut SDM Berkualitas

Regional
Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Tinjau Ujian Sekolah di Daerah Terpencil, Bupati Luwu Utara: Alhamdulilah Berjalan dengan Baik

Regional
Bupati IDP Resmikan 'SPBU Satu Harga' di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Bupati IDP Resmikan "SPBU Satu Harga" di Seko, Masyarakat Kini Bisa Beli BBM Murah

Regional
Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Pengusaha Langgar Aturan, Walkot Bobby Robohkan Bangunan di Atas Drainase

Regional
100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

100 Hari Kerja Walkot Bobby Fokus Atasi Sampah, Walhi: Ini Langkah Tepat

Regional
Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Kejar Medali Emas, Provinsi Papua Kirim 14 Atlet Sepak Takraw ke PON XX 2021

Regional
Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Wabup Luwu Utara Resmikan Program Air Bersih untuk 60 KK di Desa Pombakka, Malangke Barat

Regional
Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Tinjau Vaksinasi di Tanjung Emas, Walkot Hendi Pastikan Vaksin Covid-19 Aman Digunakan

Regional
Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Kejari Semarang Bantu Selamatkan Aset Negara Rp 94,7 Miliar, Pemkot Berikan Apresiasi

Regional
Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Penanganan Covid-19 di Kota Medan Dinilai Sudah “On the Track”, Pengamat Kesehatan Puji Kinerja Bobby

Regional
Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Ada 499 Pasien Covid-19 dari Luar Semarang, Walkot Hendi Siapkan Hotel untuk Karantina

Regional
Apresiasi Penanganan Covid-19  di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Apresiasi Penanganan Covid-19 di Luwu Utara, Kapolda Sulsel: Protokol Kesehatan Jangan Kendor

Regional
Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Bupati IDP Harap Kedatangan Pangdam XIV Hasanuddin dan Rombongan Bisa Bantu Pulihkan Luwu Utara

Regional
Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi 'Drive Thru'

Antisipasi Kerumunan, Wali Kota Hendi Batasi Kuota Vaksinasi "Drive Thru"

Regional
Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Pemkab Luwu Utara Genjot Pembangunan 1.005 Huntap Bagi Korban Banjir Bandang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X