Bawaslu Kota Tasik Bentuk Tim Investigasi Ungkap Dugaan Politik Uang "Paketan"

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tasikmalaya, membentuk tim investigasi hingga ke tingkat kelurahan untuk menjaring laporan dan bukti dugaan merebaknya politik uang "paketan" secara masif.

Pembentukan tim investigasi menyusul pelaporan puluhan warga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terkait dugaan kasus politik uang paketan untuk mencoblos salah satu calon anggota DPR dan DPRD Jabar.

"Dalam merespon informasi dari media terkait politik uang paketan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg DPRD provinsi, caleg DPR RI dan capres cawapres tertentu, kami sudah membentuk tim investigasi yang melibatkan seluruh jajaran pengawas sampai level kelurahan. investigasi ini untuk mencari bukti permulaan yang cukup dan mencari saksi penerima paket politik uang ini," jelas Komisoner Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rino Sundawaputra, di kantornya Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Warga Tasikmalaya Laporkan Dugaan Politik Uang Paketan Caleg Gerindra ke Bawasalu

Menurut Rino, pihaknya sampai sekarang masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi terkait kasus ini. Tanpa bukti permulaan yang cukup dan kemauan saksi penerima untuk memberikan kesaksiannya, Bawaslu akan kesulitan dalam mengungkap petistiwa ini.

"Kita kerahkan semua anggota sampai tingkat bawah," tambahnya.

Selain itu, pihaknya pun masih terus menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan fenomena politik uang. Laporan masyarakat yang membawa bukti dan saksi politik uang paketan akan langsung diproses sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Bagi siapa saja masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki informasi terkait politik uang paketan ini sesegera mungkin memberikan informasinya kepada kami," ujarnya.

Masyarakat bentuk posko pengaduan

Setelah sebelumnya, PMII STISIP Tasikmalaya yang membentuk posko pengaduan dan perlindungan saksi politik uang paketan, kini kelompok masyarakat menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Pemilih Cerdas membuka posko pengaduan politik uang di Kota Tasikmalaya.

"Ini bentuk ketidakpercayaan kami terhadap Bawaslu. Ada kesan tutup mata soal caleg bagi-bagi amplop. Jika sungkan, biar kami membongkar kebobrokan para oknum politisi busuk ini," kata Ketua koalis, Asep Rizal.

Baca juga: Klaim Real Count Prabowo-Sandiaga, Begini Cara Kerja BPN di Daerah

Posko ini berlokasi di area Taman Kota Tasikmalaya, sehingga mudah ditemukan oleh masyarakat yang akan menjadi saksi dan mendapatkan informasi temuan politik uang paketan tersebut.

Saksi dan pelapor nantinya akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum sampai ke tahap persidangan.

"Jangan takut untuk melaporkan ke kami. Jika memiliki alat buktinya, bawa. Kalau tidak ada, cukup testimoni saja," tambahnya.

Langkah ini sebagai upaya memperbaiki demokrasi di Tasikmalaya. Jika, caleg yang membeli suara duduk di parlemen, tentunya bukannya bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, tapi pasti sibuk untuk mengembalikan modal kampanyenya terlebih dahulu.

Hal ini sangat mempengaruhi kualitas legislatif yang dipilih oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.

"Aksi politik uang masif akan berpengaruh pada kualitas para politisi yang duduk di parlemen. Sebab yang ada di benak para pembeli suara lebih fokus pada mengembalikan modal," ujarnya.