Bawaslu Kota Tasik Bentuk Tim Investigasi Ungkap Dugaan Politik Uang "Paketan"

Kompas.com - 24/04/2019, 10:32 WIB
Puluhan warga mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, untuk meminta politik uang paketan DPR RI dan DPRD Jabar dari salah seorang pengusaha untuk ditindaklanjuti, Senin (22/4/2019). KOMPAS.com/IRWAN NUGRAHAPuluhan warga mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, untuk meminta politik uang paketan DPR RI dan DPRD Jabar dari salah seorang pengusaha untuk ditindaklanjuti, Senin (22/4/2019).

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tasikmalaya, membentuk tim investigasi hingga ke tingkat kelurahan untuk menjaring laporan dan bukti dugaan merebaknya politik uang "paketan" secara masif.

Pembentukan tim investigasi menyusul pelaporan puluhan warga di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, terkait dugaan kasus politik uang paketan untuk mencoblos salah satu calon anggota DPR dan DPRD Jabar.

"Dalam merespon informasi dari media terkait politik uang paketan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih caleg DPRD provinsi, caleg DPR RI dan capres cawapres tertentu, kami sudah membentuk tim investigasi yang melibatkan seluruh jajaran pengawas sampai level kelurahan. investigasi ini untuk mencari bukti permulaan yang cukup dan mencari saksi penerima paket politik uang ini," jelas Komisoner Bawaslu Kota Tasikmalaya, Rino Sundawaputra, di kantornya Rabu (24/4/2019).

Baca juga: Warga Tasikmalaya Laporkan Dugaan Politik Uang Paketan Caleg Gerindra ke Bawasalu

Menurut Rino, pihaknya sampai sekarang masih berupaya mengumpulkan bukti-bukti dan saksi terkait kasus ini. Tanpa bukti permulaan yang cukup dan kemauan saksi penerima untuk memberikan kesaksiannya, Bawaslu akan kesulitan dalam mengungkap petistiwa ini.

"Kita kerahkan semua anggota sampai tingkat bawah," tambahnya.

Selain itu, pihaknya pun masih terus menunggu pihak-pihak yang akan melaporkan ke Bawaslu terkait dugaan fenomena politik uang. Laporan masyarakat yang membawa bukti dan saksi politik uang paketan akan langsung diproses sesuai aturan yang telah ditetapkan.

"Bagi siapa saja masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki informasi terkait politik uang paketan ini sesegera mungkin memberikan informasinya kepada kami," ujarnya.

Masyarakat bentuk posko pengaduan

Setelah sebelumnya, PMII STISIP Tasikmalaya yang membentuk posko pengaduan dan perlindungan saksi politik uang paketan, kini kelompok masyarakat menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Pemilih Cerdas membuka posko pengaduan politik uang di Kota Tasikmalaya.

"Ini bentuk ketidakpercayaan kami terhadap Bawaslu. Ada kesan tutup mata soal caleg bagi-bagi amplop. Jika sungkan, biar kami membongkar kebobrokan para oknum politisi busuk ini," kata Ketua koalis, Asep Rizal.

Baca juga: Klaim Real Count Prabowo-Sandiaga, Begini Cara Kerja BPN di Daerah

Posko ini berlokasi di area Taman Kota Tasikmalaya, sehingga mudah ditemukan oleh masyarakat yang akan menjadi saksi dan mendapatkan informasi temuan politik uang paketan tersebut.

Saksi dan pelapor nantinya akan mendapatkan perlindungan dan pendampingan hukum sampai ke tahap persidangan.

"Jangan takut untuk melaporkan ke kami. Jika memiliki alat buktinya, bawa. Kalau tidak ada, cukup testimoni saja," tambahnya.

Langkah ini sebagai upaya memperbaiki demokrasi di Tasikmalaya. Jika, caleg yang membeli suara duduk di parlemen, tentunya bukannya bekerja memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, tapi pasti sibuk untuk mengembalikan modal kampanyenya terlebih dahulu.

Hal ini sangat mempengaruhi kualitas legislatif yang dipilih oleh masyarakat Kota Tasikmalaya.

"Aksi politik uang masif akan berpengaruh pada kualitas para politisi yang duduk di parlemen. Sebab yang ada di benak para pembeli suara lebih fokus pada mengembalikan modal," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gedung Telkom di Pekanbaru Terbakar, Jaringan Telkomsel Mati Total

Gedung Telkom di Pekanbaru Terbakar, Jaringan Telkomsel Mati Total

Regional
Kritik Kebijakan Bupati Lewat Facebook, Ketua PGRI Jember Diperiksa Inspektorat

Kritik Kebijakan Bupati Lewat Facebook, Ketua PGRI Jember Diperiksa Inspektorat

Regional
Jual 20 Gadis Lewat MiChat, Penjual Mainan Anak Ditangkap

Jual 20 Gadis Lewat MiChat, Penjual Mainan Anak Ditangkap

Regional
Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Sawit Luwu Utara, Ini Hasil Penyelidikan Polisi

Kerangka Manusia Ditemukan di Kebun Sawit Luwu Utara, Ini Hasil Penyelidikan Polisi

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 11 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 11 Agustus 2020

Regional
PDI-P Umumkan Calon Pengganti Risma pada 19 Agustus 2020, Siapa Dia?

PDI-P Umumkan Calon Pengganti Risma pada 19 Agustus 2020, Siapa Dia?

Regional
Anggota DPRD Tak Percaya Covid-19, Walkot Ambon: Tinggal Saja di Lokasi Karantina

Anggota DPRD Tak Percaya Covid-19, Walkot Ambon: Tinggal Saja di Lokasi Karantina

Regional
Ayah Bunuh Bayi 40 Hari karena Ditolak Istri Saat Minta Berhubungan Badan, Begini Kronologinya

Ayah Bunuh Bayi 40 Hari karena Ditolak Istri Saat Minta Berhubungan Badan, Begini Kronologinya

Regional
CCTV Rusak, Penyebab Hilangnya 33 Tiang Pembatas Jembatan Ampera Masih Misterius

CCTV Rusak, Penyebab Hilangnya 33 Tiang Pembatas Jembatan Ampera Masih Misterius

Regional
Sisi Jalan Tol Palindra Ogan Ilir Terbakar, Jarak Pandang Pengendara Sempat Terganggu

Sisi Jalan Tol Palindra Ogan Ilir Terbakar, Jarak Pandang Pengendara Sempat Terganggu

Regional
Merasa Dihina di Medsos, Anggota DPRD Ciamis Laporkan Anak Gadisnya ke Polda Jabar

Merasa Dihina di Medsos, Anggota DPRD Ciamis Laporkan Anak Gadisnya ke Polda Jabar

Regional
Ngajar di Pedalaman, Guru Honorer Ini Dihadiahi Rp 15 Juta dari Jokowi

Ngajar di Pedalaman, Guru Honorer Ini Dihadiahi Rp 15 Juta dari Jokowi

Regional
Uji Klinis Fase 3 Resmi Dimulai, Erick Thohir Pastikan Calon Vaksin Covid-19 Halal

Uji Klinis Fase 3 Resmi Dimulai, Erick Thohir Pastikan Calon Vaksin Covid-19 Halal

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 11 Agustus 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 11 Agustus 2020

Regional
Seorang Wartawan di Kalsel Divonis 3 Bulan Penjara karena Berita

Seorang Wartawan di Kalsel Divonis 3 Bulan Penjara karena Berita

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X