Kelelahan, Sejumlah Petugas KPPS Sumedang Dirawat di Rumah Sakit

SUMEDANG, KOMPAS.com - Sejumlah anggota KPPS di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat jatuh sakit akibat kelelahan menjalankan tugas pada Pemilu 2019.

Bahkan, beberapa di antaranya harus menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Sumedang.

Rata-rata anggota KPPS jatuh sakit akibat kelelahan selama menjalankan tugasnya dari mulai tahapan persiapan H-1 pencoblosan hingga proses rekapitulasi hasi pemungutan suara di tingkat PPK.

"Ada sejumlah anggota kami yang jatuh sakit, beberapa di antaranya harus menjalani perawatan di ruang ICU. Tapi Alhamdulillah, kondisi mereka berangsur membaik, rawat jalan hingga bisa pulang ke rumah," ujarnya Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi saat ditemui Kompas.com saat menerima logistik pemilu dari tingkat PPK di kantor KPU Sumedang, Senin (22/4/2019) malam.

Baca juga: Empat Petugas KPPS di Sumsel Meninggal, 1 Masih Kritis

Ogi bersyukur, kondisi seluruh angggotanya berangsur membaik.

KPU Sumedang, kata Ogi, sangat terbantu dengan upaya dari Polres Sumedang yang dalam beberapa waktu terakhir bersama tim medis dari Dokkes Polres Sumedang, berkeliling memeriksa kondisi kesehatan anggota Pam dan petugas KPPS di tingkat PPK.

Ogi mengatakan, terkait progres hasil rekapitulasi suara dan penerimaan logistik, hingga Senin malam, pihaknya telah menerima dari lima PPK yang telah menyelesaikan pleno di tingkat PPK.

Lima PPK tersebut yakni dari Kecamatan Situraja, Rancakalong, Cibugel, Ujungjaya, dan Tanjungmedar.

Baca juga: Anggota KPPS di Magetan Meninggal Saat Bantu Rekap di Kecamatan

Ogi menambahkan, secara umum pihaknya tidak mengalami kendala berarti. Terkait progres ditentukan oleh banyaknya desa di tiap kecamatan.

KPU Sumedang menargetkan logistik dari seluruh PPK di Sumedang bisa diterima tanggal 25 April 2019.

"Tidak ada kendala berarti di tingkat PPK, dari 26 kecamatan memang baru 5 yang telah menyerahkan logistiknya ke KPU. Dari PPK yang lain bukan berarti lambat, tapi semata karena di tiap kecamatan itu kondisinya berbeda-beda. Khususnya di kecamatan yang jumlah desanya memang banyak," ucapnya.

"Target kami setelah tanggal 25 April itu bisa langsung menggelar rapat pleno di tingkat kabupaten," kata Ogi menambahkan.