Banyak KPPS Meninggal Kelelahan, Golkar Desak Pemilu Serentak Dievaluasi

Kompas.com - 19/04/2019, 21:26 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma?ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan hak suaranya di TPS 07,  Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Rabu (17/04/2019). Dokumentasi Dedi Mulyadi.Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma?ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan hak suaranya di TPS 07, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Rabu (17/04/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan pilpres dan pileg serentak.

Dedi mengatakan, usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar.

Persoalan paling mencolok, menurut dia, adalah banyaknya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal pada 17 April kemarin.

“Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses pemilu selesai ini harus dievaluasi segera oleh pemerintah,” kata Dedi melalui sambungan telepon, Jumat (19/4/2019).

Baca juga: #IndonesianElectionHeroes, Hormat untuk Para Pahlawan yang Gugur Saat Pemilu

Dedi menilai, kasus meninggal dunianya beberapa petugas KPPS merupakan potret dari proses Pemilu 2019 yang melelahkan semua pihak. Terutama saat proses pemungutan suara yang menggabungkan pemilihan presiden, DPR hingga DPRD tingkat kabupaten/kota. Penghitungan suara keseluruhan memakan waktu sangat lama.

“Ini pemilu paling melelahkan, memakan waktu dari pagi hingga malam,” ujarnya.

Lebih lanjut Dedi menambahkan, sejak proses pemilihan hingga penghitungan suara, banyak tempat pemungutan suara (TPS) baru menuntaskan sampai dini hari, bahkan hingga pagi hari. Belum jika terjadi pencoblosan ulang hingga penghitungan ulang.

Tak hanya KPPS, pemilu serentak tersebut, menurutnya, melahirkan banyak tekanan psikologis pada para calon legislatif yang juga menjadi tim sukses kampanye calon presiden.

“Tekanan psikologisnya jadi beragam, harus ngurus pilpres terus legislatif. Konsentrasi bisa terpecah,” katanya.

Baca juga: Diduga Kelelahan, Seorang Anggota KPPS di Karawang Meninggal Dunia

Hal lain yang harus menjadi bahan evaluasi adalah durasi kampanye yang terlalu panjang. Pemilu 2019, lanjut Dedi, menyebabkan masalah psikologi sosial yang begitu berat.

“Pemilu harus dibuat serileks mungkin bagi seluruh pihak,” tuturnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NUSANTARA] Kontak Senjata di Depan Kantor Bupati Intan Jaya | Ajudan Gubernur Maluku Aniaya Petugas Bandara

[POPULER NUSANTARA] Kontak Senjata di Depan Kantor Bupati Intan Jaya | Ajudan Gubernur Maluku Aniaya Petugas Bandara

Regional
Gara-gara Utang Judi Game Online Rp 766 Juta, Jefri Diculik dan Dianiaya hingga Tewas, Ini Kronologinya

Gara-gara Utang Judi Game Online Rp 766 Juta, Jefri Diculik dan Dianiaya hingga Tewas, Ini Kronologinya

Regional
Dari Arisan RT, 20 Warga Kulon Progo Terpapar Corona, Virus Menyebar hingga ke Pasar Tradisional

Dari Arisan RT, 20 Warga Kulon Progo Terpapar Corona, Virus Menyebar hingga ke Pasar Tradisional

Regional
Fakta Brigadir Kiki Pukul Petugas Bandara, Korban Pendarahan di Hidung, Berujung ke Jalur Hukum

Fakta Brigadir Kiki Pukul Petugas Bandara, Korban Pendarahan di Hidung, Berujung ke Jalur Hukum

Regional
Anggota DPRD Tegal Gelar Pentas Dangdutan Timbulkan Kerumunan, Ganjar: Tahan Diri

Anggota DPRD Tegal Gelar Pentas Dangdutan Timbulkan Kerumunan, Ganjar: Tahan Diri

Regional
Bakal Paslon Tak Lolos karena Status Mantan Koruptor, Ratusan Pendukung Demo KPU Dompu

Bakal Paslon Tak Lolos karena Status Mantan Koruptor, Ratusan Pendukung Demo KPU Dompu

Regional
Kisah Pilu Kakek Mauria, Tak Bisa Melihat karena Matanya Digigit Serangga, Butuh Biaya Berobat

Kisah Pilu Kakek Mauria, Tak Bisa Melihat karena Matanya Digigit Serangga, Butuh Biaya Berobat

Regional
Detik-detik Tahanan Narkoba Tewas Ditembak, Hampir Tabrak Petugas BNNP

Detik-detik Tahanan Narkoba Tewas Ditembak, Hampir Tabrak Petugas BNNP

Regional
Hujan Es Terjadi di Bogor, Ini Penjelasan BMKG

Hujan Es Terjadi di Bogor, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Hujan Es di Bogor, Berlangsung 15 Menit, Butirannya Sebesar Kelereng

Hujan Es di Bogor, Berlangsung 15 Menit, Butirannya Sebesar Kelereng

Regional
Timotius-Lagani Tantang Paslon Petahana di Pilkada Kepulauan Aru

Timotius-Lagani Tantang Paslon Petahana di Pilkada Kepulauan Aru

Regional
KPU Tetapkan 4 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar

KPU Tetapkan 4 Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar

Regional
Pandemi Belum Usai, Ada Konser Dangdut yang Timbulkan Kerumunan di Kota Tegal

Pandemi Belum Usai, Ada Konser Dangdut yang Timbulkan Kerumunan di Kota Tegal

Regional
Pilkada Asmat, Calon Petahana yang Didukung 9 Parpol Ditantang Paslon Independen

Pilkada Asmat, Calon Petahana yang Didukung 9 Parpol Ditantang Paslon Independen

Regional
Resmi, Calon Petahana dan Istri Mantan Bupati Bertarung di Pilkada Mojokerto

Resmi, Calon Petahana dan Istri Mantan Bupati Bertarung di Pilkada Mojokerto

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X