Surat Suara Tercoblos di Lombok Tengah, KPU NTB Siapkan Pemungutan Suara Ulang

Kompas.com - 18/04/2019, 16:32 WIB
Ketua KPU NTB, Suharsi Soud, menunjukkan hasil rekapitulasi sementara dari sejumlah TPS di NTB, Kamis (18/4/2019) KOMPAS. Com/Fitri.RKetua KPU NTB, Suharsi Soud, menunjukkan hasil rekapitulasi sementara dari sejumlah TPS di NTB, Kamis (18/4/2019)

Mataram, Kompas.com - Temuan 28 surat suara calon legislatif DPRD Provinsi yang tercoblos di TPS 15, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, saat Pemilu serentak (17/4/2019), disikapi langsung oleh KPU NTB.

KPU NTB, telah menerima laporan dan rekomendasi Bawaslu Lombok Tengah, dan NTB, untuk menyiapkan Pemungutan Suara Ulang ( PSU) di TPS 15 tersebut.


"Laporan ini sudah kami terima dari Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah dan Bawaslu NTB, hasil rekomendasi mereka adalah PSU di TPS yang dilaporkan ada surat suara tercoblos. Bagi kami karena itu sudah tercoblos dan telah dilakukan pengecekan, harus dilakukan PSU, kami akan segera menyiapkannya, karena memang ditemukan pelanggaran," terang Suhardi Soud, Ketua KPU NTB, pada Kompas.com di Kantor KPU NTB, Kamis (18/4/2019).

Baca juga: Bawaslu Lombok Tengah Temukan Surat Suara Pileg Tercoblos

Suhardi menyebutkan, bahwa apa yang terjadi di TPS 15 Desa Pengembur, Lombok Tengah, merupakan pelanggaran pelaksanaan pemilu dan harus dilakukan PSU, untuk memastikan bahwa proses di TPS itu harus memenuhi azas langsung umum bebas rahasia.

Dijelaskannya, PSU bukan hanya pada surat suara jenis calon legislatif saja yang akan dilakukan, tetapi seluruh pemilihan atau 5 surat suara akan dicoblos ulang, baik surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi.

Semua harus dicoblos ulang, 5 surat suaranya, karena ini PSU, dan mengunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS tersebut, aturannya sudah seperti itu.

Baca juga: KPU Jatim soal Kericuhan Pemilu di Sampang: PSU Dimungkinkan Terjadi, tetapi...

Terkait waktu pelaksanaan PSU, Suhardi menjelaskan, bahwa sesuai aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Undang Undang Pemilu, paling telat 10 hari setelah pemungutan suara 17 April.

"Hari ini (Kamis) kita sedang konsolidasi untuk memastikan kapan pelaksanaan PSU, kita ingin memastikan lampiran detailnya dari KPU Kabupaten/Kota, hingga kita bisa melaksanakan PSU secara bersama-sama di sejumlah TPS yang bermasalah dan diharuskan melaksanakan PSU," jelas Suhardi.

Logistik Aman

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X