Cerita Penyandang Tunanetra Asal Aceh, Berjuang Jadi Caleg Demi Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas

BANDA ACEH, KOMPAS.com – 17 April 2019 menjadi pagi baru yang berbeda dari biasanya bagi Hamdanil (48), seorang penyandang tunanetra di Banda Aceh.

Hari pencoblosan tahun ini bukan lah hari biasanya baginya. Selain ikut memilih, Hamdanil juga merupakan peserta Pemilu 2019. Hamdanil mencalonkan diri sebagai caleg pertama dan satu-satunya penyandang disabilitas di Aceh.

Meski kesetaraan mulai dirasa sedikit demi sedikit, tapi untuk meraup suara cukup untuk menang sebagai caleg bukanlah hal yang mudah.

“Saya paham, masyarakat masih belum bisa percaya sepenuhnya pada kemampuan caleg penyandang disabilitas. Stigma ketidakmampuan pada diri seorang disabilitas, masih begitu tinggi. Namun demikian, saya harus memulai dari sekarang untuk mulai menghilangkan stigma tersebut,” kata Hamdanil, ditemui di TPS 05 Gampong Lamlagang, Banda Aceh, Rabu.

Baca juga: Quick Count Pilpres Kompas di Sumatera Bagian Selatan: Jokowi dan Prabowo Berbagi Suara

Meski punya keterbatasan, tak menyurutkan semangat Hamdanil untuk ikut pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2019. Dia maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Menyandang nomor pemilihan 2, Hamdanil bertarung di daerah pemilihan (Dapil) 4 Kecamatan Banda Raya dan Jaya Baru.

Hamdanil merupakan caleg tunanetra pertama di Aceh. Dia bukan kader partai PBB. Perjuangannya menjadi caleg bermula ketika mendapat panggilan telepon dari pengurus pusat PBB dan sekaligus pinangan untuk Hamdanil.

Faktanya saat itu, Hamdanil diminta menjadi perwakilan disabilitas dan menjadi caleg PBB tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ke Senayan, Jakarta, bukan untuk provinsi atau bahkan Kota Banda Aceh.

“Setelah mempertimbangkan banyak hal saya memutuskan menerima tawaran ini dan kemudian menyiapkan semua persyaratannya. Tapi sayang, setelah berkonsultasi dengan keluarga dan teman-teman, ternyata mereka merasa sangat berat untuk ke Senayan dan mengaku tidak mampu menjangkau semua wilayah yang termasuk dalam daerah pemilihan,” ujarnya.

Akhirnya, Hamdanil disarankan agar maju di tingkat lokal saja.

"Saat pendaftaran sempat terkendala saat uji baca Al-quran, karena tidak ada Al-quran huruf braile, dan saya harus mengikuti ulang uji baca Al-quran di kantor Komisi Independen Pemilihan, dan dinyatakan lulus,” jelas Hamdanil.

Motivasi jadi caleg

Motivasi utama Hamdanil ingin menjadi anggota legislatif, ingin memperjuangkan nasib penyandang disabilitas. Misalnya di bidang kesejahteraan, pendidikan, akomodasi, dan hak-hak disabilitas yang menurutnya selama ini masih didiskriminasi.

"Karena kita disabilitas, maka hak-hak disabilitas itu harus kita angkat," sebut Hamdanil.

Baca juga: Quick Count Charta Politika Data 97,9 Persen: Jokowi-Maruf 54,32 Persen, Prabowo-Sandiaga 45,68 Persen

Pelayanana bagi penyandang disabilitas

Pengamat politik di Banda Aceh, Aryos Nivada mengakui ada peningkatan untuk layanan bagi penyandang disabilitas pada pemilu kali ini, walau belum optimal.

“Misalnya untuk fasilitas, masih sangat minim fasilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai lokasi TPS. Di lokasi TPS saya memilih misalnya, tempatnya berundak-undak anak tangga tentu ini menyusahkan bagi penyandang disabilitas, meskipun jauh-jauh hari ada sosialisasi terkait hal ini, tapi belum optimal,” jelas Aryos.

Penyelenggara pemilu, sebut Aryos hendaknya juga bisa memberi fasilitas untuk memperkenalkan caleg disabilitas kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa memahami akan keberadaan caleg ini.

“Sama seperti halnya terhadap calon anggota DPD, mereka diperkenalkan kepada rakyat, harusnya caleg disabilitas juga difasilitasi seperti itu, mudah-mudahan kedepannya ada bagian ini dilakukan oleh penyelenggara,” kata Aryos.