Surat Suara Kurang, 105 Warga Binaan Lapas Manokwari Tak Bisa Nyoblos

Kompas.com - 18/04/2019, 01:23 WIB
Petugas di Tempat Pemungutan Surat (TPS) 16 di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, yang sedang membuka kota surat suara, Rabu (17/4/2019). Kompas.Com/ Budy Setiawan Kontributor Kompas TV ManokwariPetugas di Tempat Pemungutan Surat (TPS) 16 di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, yang sedang membuka kota surat suara, Rabu (17/4/2019).

MANOKWARI, KOMPAS.com- Sebanyak 105 warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari dan Lembaga Permasyarakatan Perempuan (LPP) Manokwari, tidak dapat nyoblos pada Pemilu 2019.

Hal itu terjadi karena kurangnya surat suara yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari.

Ketua PPS pada TPS 26 Lapas, Jeremias Prawar mengatakan, dari 362 warga binaan, hanya 257 orang yang dapat menyalurkan hak politiknya.

"KPU hanya menyediakan 138 surat suara untuk Lapas Manokwari dan 119 surat suara untuk LPP Manokwari, di TPS 27, sehingga, yang namanya terdapat pada DPT dan memiliki e-KTP, yang diutamakan untuk memilih," ungkap Prawar.

Baca juga: Quick Count Pilpres Kompas di Sumatera Bagian Selatan: Jokowi dan Prabowo Berbagi Suara

Prawar mengaku, pihaknya sejak Maret telah berkoordinasi dengan pihak KPU untuk menyerahkan daftar perbaikan DPT. Namun, nama DPT yang dikeluarkan tidak berubah.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi warga binaan adalah proses pembuatan e-KTP.

"Kartu e-KTP tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, karena datanya ganda," ucap Prawar.

"Memang pengurusannya bisa dilayani, namun harus pindah domisi. Sedangkan surat domisi harus diurus sendiri ketempat asalnya. Padahal mereka ini statusnya warga binaan, sehingga tidak mungkin kartu domisi bisa diurus," tambahnya.

Baca juga: Quick Count Indo Barometer Data 97,67 Persen: Jokowi-Maruf 54,44 Persen, Prabowo-Sandiaga 45,56 Persen

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Anthonius, menyayangkan hal tersebut.

"Dari segi aturan, mereka sudah dimungkinkan untuk memilih, dilihat dari MoU yang ditandatangani antara Kemenkumham RI dan KPU RI, juga MoU antar Direktorat Jenderal," ujar Antonius.

Antonius mengatakan, Dukcapil tidak dapat melakukan input data bagi penduduk dari daerah lain yang menjalani pidana di Lapas Manokwari. Ini mungkin menjadi kelemahan sistem yang harus diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menantu Jokowi Dikabarkan Melahirkan Hari Ini, Gibran Siapkan Nama

Menantu Jokowi Dikabarkan Melahirkan Hari Ini, Gibran Siapkan Nama

Regional
Pelaku Penyerangan Mahasiswa UMI Makassar Jarang Ikuti Perkuliahan

Pelaku Penyerangan Mahasiswa UMI Makassar Jarang Ikuti Perkuliahan

Regional
Pasar Kuok Pesisir Selatan Terbakar, 32 Toko Ludes Dilalap Api

Pasar Kuok Pesisir Selatan Terbakar, 32 Toko Ludes Dilalap Api

Regional
Pascagempa Maluku Utara, BPBD: Belum Ada Laporan Kerusakan dan Korban Jiwa

Pascagempa Maluku Utara, BPBD: Belum Ada Laporan Kerusakan dan Korban Jiwa

Regional
Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Gubernur NTT: Pembagian Fee Blok Masela Kewenangan Pemerintah Pusat

Regional
Gempa Magnitudo 7,1, Turis di Manado Sempat Panik

Gempa Magnitudo 7,1, Turis di Manado Sempat Panik

Regional
7 Hal Penting Kasus 'Pembubaran' Piodalan, 9 Tahun Urus Izin hingga Polisi: Tak Ada Pembubaran

7 Hal Penting Kasus "Pembubaran" Piodalan, 9 Tahun Urus Izin hingga Polisi: Tak Ada Pembubaran

Regional
Kecelakaan Maut, Polisi Tetapkan Sopir Bus PO Sinar Jaya Tersangka

Kecelakaan Maut, Polisi Tetapkan Sopir Bus PO Sinar Jaya Tersangka

Regional
Biaya Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Keluarga Mahasiswa Korban Pembacokan Buka Donasi

Biaya Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Keluarga Mahasiswa Korban Pembacokan Buka Donasi

Regional
Wakil Ketua DPRD Jabar: Kolam Renang Pribadi Penting untuk Ridwan Kamil

Wakil Ketua DPRD Jabar: Kolam Renang Pribadi Penting untuk Ridwan Kamil

Regional
Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

Ketika Grup Kasidah dan Paduan Suara Gereja Berkolaborasi di Pesparani Katolik Papua

Regional
BMKG: Tercatat 28 Kali Gempa Susulan, Warga Diimbau Waspada Bangunan Retak dan Rusak

BMKG: Tercatat 28 Kali Gempa Susulan, Warga Diimbau Waspada Bangunan Retak dan Rusak

Regional
Warga Ungkap Perilaku Pasutri Terduga Teroris Cianjur sebelum Ditangkap

Warga Ungkap Perilaku Pasutri Terduga Teroris Cianjur sebelum Ditangkap

Regional
28 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Utara Pasca-gempa Magnitudo 7,1

28 Kali Gempa Susulan Guncang Maluku Utara Pasca-gempa Magnitudo 7,1

Regional
Fakta Para Calon Kades Sediakan 'Doorprize' Mobil hingga Umrah, Kalau Kalah Dikembalikan ke Diler

Fakta Para Calon Kades Sediakan "Doorprize" Mobil hingga Umrah, Kalau Kalah Dikembalikan ke Diler

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X