Pencoblosan, Ini Masalah Logistik Pemilu yang Masih Banyak Ditemukan

KOMPAS.com –  Hari pencoblosan sudah tiba hari ini, Rabu (17/4/2019). Masyarakat Indonesia sedianya merayakan demokrasi dengan mengikuti pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, juga anggota DPR dan DPD.

Namun ternyata, sebagian dari masyarakat itu mendapati kendala saat akan menggunakan hak pilihnya. Misalnya, proses pelaksaanaan pemilihan mengalami keterlambatan waktu, karena banyak logistik pemilu yang belum sampai di daerah-daerah tertentu.

Kejadian semacam itu banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, misalnya di daerah-daerah berikut ini:

Batam

Hingga pagi tadi pukul 03.40 WIB, penyaluran logistik pemilu belum tiba di sejumlah TPS di Batam, Kepulauan Riau. Salah satunya di TPS 37 Kelurahan Sei Harapan.

Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) setempat, Abas, mengaku kecewa atas keterlambatan ini. Karena hal ini membuat ia dan para anggota TPS lainnya harus berjaga di sepanjang malam menanti logistik diantar.

"Katanya pukul 20.00 WIB, Selasa (16/4/2019) logistik pemilu tiba. Tapi sampai pukul 03.40 WIB hari pencoblosan juga tidak sampai,” kata Abas.

Baca juga: Hingga Hari Pencoblosan, Logistik Pemilu di Batam Belum Juga Tiba

Hal yang sama juga terjadi di TPS 45 Kelurahan Sei Harapan. Kekecewaan juga sama-sama dirasakan oleh panitia KPPS di sana.

"Katanya satu jam lagi, tapi sampai pukul 03.45 WIB tidak kunjung tiba juga," kata Ketua KPPS 45 Sei Harapan, Doyo.

Akibat hal ini, para panitia tidak bisa menjalankan tugas dengan maksimal karena kondisi badan yang capek dan kurang tidur di malam hari.

Karena hal itu, Doyo berharap Bawaslu akan menyurati dan melaporkan seluruh Komisioner KPU Batam ke pihak Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu (DKPP) agar diberi sanksi berupa pemecatan.

Banyuasin, Sumatera Selatan

Masih dari Pulau Sumatera, kekacauan pengiriman logistik pemilu juga terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Tidak hanya di satu atau dua TPS, di kabupaten ini satu kecamatan, yakni Kecamatan Talang Kelapa seluruhnya belum menerima kiriman logistik pemilu hingga hari pemilihan tiba.

Hal ini pun dibenarkan oleh Ketua KPU Sumatera Selatan Kelly Mariana. Ia menyebut keterlambatan ini disebabkan oleh kekurangan sejumlah 3.500 surat suara untuk pilpres dan DPD.

"Sebanyak 3.500 itu untuk 10 sampai 20 TPS, jadi kekurangan sedikit-sedikit. Sehingga harus menunggu sampai lengkap baru didistribusikan," kata Kelly.

Baca juga: Satu Kecamatan di Banyuasin Belum Terima Logistik

Akan tetapi, Kelly menyebut logistik pemilu untuk Kecamatan Talang Kelapa sudah didistribusikan ke masing-masing TPS .

Logistik yang datang terlambat maka akan menyebabkan pelaksanaan pemilu akan mengalami kemunduran. Untuk itu, Kelly menyebut akan dirapatkan mengenai penambahan waktu pencoblosan di TPS-TPS.

Manokwari

Bergeser ke timur, masalah terkait logistik pemilu juga terjadi di wilayah Manokwari, Papua Barat. Hingga pukul 08.00 pagi, terdapat empat TPS yang belum juga memulai kegiatan pencoblosan.

Empat TPS itu adalah TPS 24, 21,16 dan TPS 65, di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat.

Sekitar pukul 08.00, petugas TPS baru membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara. Sementara proses pemilihan baru efektif dimulai pada pukul 09.00 pagi.

Baca juga: Kotak Suara Baru Dibuka, Pencoblosan di 4 TPS di Manokwari Molor

Padahal, sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019, TPS sudah dibuka sejak pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00.

Namun, meskipun demikian antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat mendatangi TPU meskipun proses pemilihan belum dimulai. Mereka memastikan nama mereka terdaftar di daftar pemilih TPS tersebut.

Jayapura

Selanjutnya, keterlambatan pengiriman logistik pemilu juga terjadi di Kota Jayapura, Papua. Dampak keterlambatan ini dirasakan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ia tidak jadi menyalurkan suaranya, karena saat datang ke TPS 043, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, logistik pemilu belum tersedia.

Ia menyebut hal ini tidak semestinya terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura karena akses  transportasi telah tersedia. Dan semestinya, informasi pelaksanaan pemilu di Jayapura dapat menjadi informasi pembuka proses pelaksanaan pemilu, karena wilayahnya yang ada di ujung timur Indinesia.

Baca juga: Gubernur Papua Kecewa, Mau Nyoblos Logistik Pemilu Belum Ad

Namun, masalah keterlambatan politik justru terjadi di wilayah ini. Akibat belum tersedianya logistik pemilu di tempatnya tercatat sebagai pemilih, Lukas pun memutuskan untuk berkeliling kota dan melakukan pemantauan pemilu.

Selain di TPS tempat Lukas memilih, beberapa TPS seperti TPS 43 dan 44 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura juga masih menunggu kedatangan logistilk pemilu sampai pukul 10.46 WIT.

Dua Kabupaten di Papua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut terdapat dua kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Intan Jaya, karena masih terdapat banyak distrik yang belum menerima distribusi logistik pemilu.

"Ternyata ada tujuh distrik di Intan Jaya yang belum terdistribusi, tiga (distrik) logistiknya di Nabire, dan empat ada di Sugapa (ibu kota kabupaten). Yahukimo masih ada 14 distrik yang belum terdistribusi," ujar Komisioner Bawaslu Papua Jamaluddin.

Saat ini, logistik pemilu masih ada di ibukota kabupaten sementara wilayah kabupaten tersebut sangat luas. Maka, Jamaluddin menyebut kecil kemungkinan  masyarakat di sana dapat melakukan pemilu serentak pada 17 April ini.

"Secara logika tidak mungkin (pemilu tepat waktu), jadi juknis 810 itu kan (menetapkan) pemungutan harus dilakukan di TPS, nah kalau umpamanya besok jam lima mulai jalan lalu sampai di distrik jam tujuh, belum bongkar muatnya, belum distribusinya ke TPS. Kemungkinan mereka akan aturnya di distrik, nah disitulah potensi konfliknya dan potensi PSU juga disitu," kata Jamaluddin.

Baca juga: Bawaslu Sebut Dua Kabupaten di Papua Terancam Gagal Laksanakan Pemilu Serentak