Pencoblosan, Ini Masalah Logistik Pemilu yang Masih Banyak Ditemukan

Namun, meskipun demikian antusiasme masyarakat terlihat tinggi saat mendatangi TPU meskipun proses pemilihan belum dimulai. Mereka memastikan nama mereka terdaftar di daftar pemilih TPS tersebut.

Jayapura

Selanjutnya, keterlambatan pengiriman logistik pemilu juga terjadi di Kota Jayapura, Papua. Dampak keterlambatan ini dirasakan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ia tidak jadi menyalurkan suaranya, karena saat datang ke TPS 043, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, logistik pemilu belum tersedia.

Ia menyebut hal ini tidak semestinya terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Jayapura karena akses  transportasi telah tersedia. Dan semestinya, informasi pelaksanaan pemilu di Jayapura dapat menjadi informasi pembuka proses pelaksanaan pemilu, karena wilayahnya yang ada di ujung timur Indinesia.

Baca juga: Gubernur Papua Kecewa, Mau Nyoblos Logistik Pemilu Belum Ad

Namun, masalah keterlambatan politik justru terjadi di wilayah ini. Akibat belum tersedianya logistik pemilu di tempatnya tercatat sebagai pemilih, Lukas pun memutuskan untuk berkeliling kota dan melakukan pemantauan pemilu.

Selain di TPS tempat Lukas memilih, beberapa TPS seperti TPS 43 dan 44 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura juga masih menunggu kedatangan logistilk pemilu sampai pukul 10.46 WIT.

Dua Kabupaten di Papua

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut terdapat dua kabupaten di Papua, yakni Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Intan Jaya, karena masih terdapat banyak distrik yang belum menerima distribusi logistik pemilu.

"Ternyata ada tujuh distrik di Intan Jaya yang belum terdistribusi, tiga (distrik) logistiknya di Nabire, dan empat ada di Sugapa (ibu kota kabupaten). Yahukimo masih ada 14 distrik yang belum terdistribusi," ujar Komisioner Bawaslu Papua Jamaluddin.

Saat ini, logistik pemilu masih ada di ibukota kabupaten sementara wilayah kabupaten tersebut sangat luas. Maka, Jamaluddin menyebut kecil kemungkinan  masyarakat di sana dapat melakukan pemilu serentak pada 17 April ini.

"Secara logika tidak mungkin (pemilu tepat waktu), jadi juknis 810 itu kan (menetapkan) pemungutan harus dilakukan di TPS, nah kalau umpamanya besok jam lima mulai jalan lalu sampai di distrik jam tujuh, belum bongkar muatnya, belum distribusinya ke TPS. Kemungkinan mereka akan aturnya di distrik, nah disitulah potensi konfliknya dan potensi PSU juga disitu," kata Jamaluddin.

Baca juga: Bawaslu Sebut Dua Kabupaten di Papua Terancam Gagal Laksanakan Pemilu Serentak