CEK FAKTA: Pejabat dan Caleg Terjerat OTT Politik Uang

Kompas.com - 16/04/2019, 21:11 WIB
Himbauan tolak politik uang dipasang warga di daerah pemukiman penduduk di Sukabumi Utara, Jakarta, Sabtu (28/1/2017). Ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar berdasarkan pasal187 A UU No.10 tahun 2016, dapat dikenakan pada pemberi maupun penerima. KOMPAS/LASTI KURNIAHimbauan tolak politik uang dipasang warga di daerah pemukiman penduduk di Sukabumi Utara, Jakarta, Sabtu (28/1/2017). Ancaman pidana 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar berdasarkan pasal187 A UU No.10 tahun 2016, dapat dikenakan pada pemberi maupun penerima.

KOMPAS.com – Sejumlah kabar mengenai operasi tangkap tangan terhadap praktik politik uang beredar di media sosial menjelang Pemilu 2019.

Pada hari ini misalnya, Selasa (16/4/2019), setidaknya ada dua tangkapan layar menginformasikan OTT politik uang.

Foto artikel pertama berasal dari laman Tribun Medan. Artikel itu mengenai wakil bupati terkena OTT politik uang.

Foto artikel kedua berasal dari laman berita Viva.co.id, tentang caleg PKS di Lombok Timur yang juga terkait politik Uang.

Tangkapan layar dari kedua artikel itu diunggah dengan disertai narasi bahwa politik uang dilakukan untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.


Setelah ditelusuri, artikel di laman Tribun Medan diunggah pada Senin (15/4/2019) kemarin. Sementara, artikel di laman Viva.co.id diunggah pada Rabu (16/4/2019).

Namun, isi artikel tidak ada hubungannya dengan pemenangan salah satu calon presiden dan wakil presiden.

Kedua topik OTT pejabat pemerintahan itu juga pernah dimuat di laman Kompas.com. Artikel Tribun Medan sesuai dengan artikel Kompas yang berjudul "Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan "Money Politics"

Baca juga: Polres Karo Amankan Caleg dan Timses Partai Gerindra yang Diduga Lakukan Money Politics

Dalam berita dituliskan bahwa operasi tangkap tangan dilakukan terhadap tiga orang yang diduga tim sukses calon legislatif dari Partai Gerindra, terkait dugaan money politic. Setelah dilakukan pengembangan, polisi mengamankan dua orang caleg dari partai tersebut.

Sementara itu, artikel Viva.co.id sesuai dengan artikel "Caleg PKS yang Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang Bantah "Money Politics"

Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa seorang caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhamad Ali Akbar, tertangkap tangan atas tuduhan praktik politik uang. 

Dia ketahuan oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Peristiwa itu terjadi di wilayah Dengen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Senin malam (15/4/2019).

Namun, ia membantah segala tuduhan tersebut. Ali membantah jika tertangkap tangan, namun dia tak memungkiri jika melakukan kesalahan telah melakukan kampanye di masa tenang.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rektor IPB University Dinyatakan Sembuh dari Corona

Rektor IPB University Dinyatakan Sembuh dari Corona

Regional
Biarkan Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal, Polisi: Tak Elok Kami Naik Panggung Hentikan Paksa

Biarkan Konser Dangdut Hajatan Wakil Ketua DPRD Tegal, Polisi: Tak Elok Kami Naik Panggung Hentikan Paksa

Regional
Terjadi Lagi, Seorang Dokter di Riau Meninggal Dunia akibat Covid-19

Terjadi Lagi, Seorang Dokter di Riau Meninggal Dunia akibat Covid-19

Regional
Muncul Klaster Covid-19, Seluruh Ponpes di Banyumas Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Muncul Klaster Covid-19, Seluruh Ponpes di Banyumas Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Regional
8 Pasien dari 2 Klaster Keluarga Dinyatakan Sembuh, Salatiga Masih Zona Oranye

8 Pasien dari 2 Klaster Keluarga Dinyatakan Sembuh, Salatiga Masih Zona Oranye

Regional
Peraturan Wali Kota Bandung Akan Direvisi supaya Persib Bisa Bertanding

Peraturan Wali Kota Bandung Akan Direvisi supaya Persib Bisa Bertanding

Regional
Pemkab Karawang Tak Ingin Buat Tempat Isolasi Khusus, Ini Alasannya

Pemkab Karawang Tak Ingin Buat Tempat Isolasi Khusus, Ini Alasannya

Regional
Jalan Kaki dari Malaysia dan Hilang 8 Hari di Hutan, Syamsuddin Hanya Makan Garam dan Vetsin

Jalan Kaki dari Malaysia dan Hilang 8 Hari di Hutan, Syamsuddin Hanya Makan Garam dan Vetsin

Regional
Prasasti Soe Hok Gie Berdiri di Puncak Mahameru, Sempat Diturunkan karena Ada Pendaki Menaruh Plakat Nikah

Prasasti Soe Hok Gie Berdiri di Puncak Mahameru, Sempat Diturunkan karena Ada Pendaki Menaruh Plakat Nikah

Regional
Dikira Korban Laka, Ternyata Pria Ini Tewas Dibunuh, Polisi: Ada 12 Luka Tusukan

Dikira Korban Laka, Ternyata Pria Ini Tewas Dibunuh, Polisi: Ada 12 Luka Tusukan

Regional
31 Karyawan LG Tangerang Positif Corona

31 Karyawan LG Tangerang Positif Corona

Regional
Kronologi Munculnya Klaster Ponpes di Banyumas, Santri Mengeluh Batuk Pilek

Kronologi Munculnya Klaster Ponpes di Banyumas, Santri Mengeluh Batuk Pilek

Regional
Kasus Beras Bansos Campur Biji Plastik di Cianjur Dinilai Rawan Politisasi

Kasus Beras Bansos Campur Biji Plastik di Cianjur Dinilai Rawan Politisasi

Regional
'Saya Kaget, Tak Menyangka Tertular Covid, Muncul Ketakutan Akan Mati, Dikucilkan Masyarakat...'

"Saya Kaget, Tak Menyangka Tertular Covid, Muncul Ketakutan Akan Mati, Dikucilkan Masyarakat..."

Regional
Dinyatakan Bersalah, 12 Polisi yang Terlibat Penembakan Warga di Makassar Dihukum

Dinyatakan Bersalah, 12 Polisi yang Terlibat Penembakan Warga di Makassar Dihukum

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X