"Honor Petugas KPPS Sudah Kecil, Dipotong Pajak Lagi"

Kompas.com - 15/04/2019, 22:58 WIB
Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) memeriksa kelengkapan logistik Pemilu sebelum didistribusikan ke kelurahan di gudang logistik KPU Jakarta Pusat, GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (15/4/2019). KPU Jakarta Pusat mulai mendistribusikan kotak suara beserta logistik Pemilu serentak 2019 ke 481 TPS yang tersebar di tujuh kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan ditargetkan selesai sebelum hari pencoblosan 17 April 2019.

KUPANG, KOMPAS.com — Sejumlah pengurus Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kelurahan Kefamenanu Utara, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, mengeluh soal honor yang mereka terima.

Honor Rp 550.000 untuk ketua KPPS dan Rp 500.000 bagi anggota KPPS dirasakan terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban kerja mereka selama beberapa hari ke depan.

Ketua KPPS TPS 5 Kefamenanu Utara Marsel Suni mengatakan honor yang dia dan pengurus peroleh tidak layak.

"Honor petugas KPPS sudah kecil, dipotong pajak lagi," ujar Marsel saat mengubungi Kompas.com melalui sambungan telepon seluler, Senin (15/4/2019) malam.


Menurut Marsel, honor yang ia terima sebagai ketua Rp 550.000, kemudian dipotong pajak 3 persen menjadi Rp 500.000.

Baca juga: Formulir C-6 Tanpa Tanda Tangan Ketua KPPS Sudah Ditarik KPU Pesisir Selatan

Anggota KPPS menerima honor Rp 500.000 yang dipotong pajak 3 persen sehingga menjadi Rp 470.000.

Marsel mengatakan, dalam tiga hari ke depan, dia dan pengurus KPPS akan bekerja penuh waktu, dari sehari sebelum pemungutan suara hingga sehari setelah pemungutan suara.

Bahkan, lanjut Marsel, pihaknya juga akan dilibatkan dalam penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Menurutnya, beban kerja KPPS pemilu tahun ini jauh lebih berat ketimbang Pilkada Gubernur NTT tahun lalu. Pasalnya, ada lima surat suara yang harus dihitung seusai pemungutan suara dan penghitungan bakal memakan waktu cukup lama.

Marsel juga menyesalkan soal bayaran anggota saat mengikuti binbingan teknis oleh KPU beberapa waktu lalu. Saat itu, mereka mengikuti kegiatan, dari pagi sampai malam, hanya diberi uang duduk Rp 68.000.

Hal itu berbeda saat pemilihan gubernur NTT 2018. Mereka diberi uang duduk Rp 250.000.

"Kami ini sebagai penanggung jawab utama di tingkat lini paling bawah, terus kami dihargai seperti ini. Sangat disayangkan," ucap Marsel.

Idealnya, kata Marsel, honor untuk ketua KPPS Rp 1,5 juta dan anggota Rp 1 juta.

Baca juga: KPU Gunungkidul Anggarkan Rp 11,83 Miliar untuk Honor Ribuan KPPS

Terkait dengan keluhan itu, Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan, honor untuk petugas KPPS berlaku sama di seluruh Indonesia, yakni Rp 550.000 untuk ketua dan 500.000 untuk anggota. Semua honor itu, kata Thomas, dikenai pajak.

"Itu aturan dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Itu honor KPPS, bukan gaji. Hitungannya per kegiatan, bukan per bulan," ucap Thomas.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X