Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Dugaan Pelecehan Mahasiswa KKN UGM, Ini Laporan Ombudsman DIY

Kompas.com - 12/04/2019, 14:30 WIB
Wijaya Kusuma,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Ombudsman Perwakilan DIY telah menyelesaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP). Laporan dengan total 44 halaman ini diserahkan Ombudsman kepada Ambar Kusumandari sebagai Kepala Subdit KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Kamis (11/4/2019). 

Kepala Ombudsman Perwakilan DIY Budhi Masthuri mengatakan telah menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan berkenaan dengan penanganan kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh HS di lokasi KKN UGM pada 2017.

"LAHP ini berisi pendapat, kesimpulan, dan saran tindakan kolektif. LAHP ini ada 44 halaman dan tadi diterima oleh Ambar Kusumandari, Kepala Subdit KKN UGM," ujar Budhi Masthuri, Kamis. 

Budhi Masthuri menyampaikan, Ombudsman berpendapat bahwa merujuk pada kesimpulan tim evaluasi KKN-PPM UGM, perilaku HS sebagai terduga pelaku terhadap penyintas merupakan tindakan pelecehan seksual.

Baca juga: Fakta Kasus Pelecehan Seksual KKN UGM, Tolak Istilah Damai hingga Alasan Hentikan Proses Hukum

Termasuk dalam kategori perbuatan asusila seusai dengan Pasal 5 huruf M juncto Pasal 24 Peraturan Rektor Nomor 711/2013 yang dapat dikenai sanksi berat.

"Dapat dikenai sanksi berat berupa diberhentikan secara tidak hormat sebagai mahasiswa. Dapat ya, di situ bahasannya," katanya.

Ombudsman juga berpendapat ada ketidakcermatan dalam pemberian persetujuan pengunduran diri HS dari lokasi KKN.

Di dalam persetujuan pengunduran diri, alasan HS karena telah melakukan pelanggaran dalam bentuk meninggalkan lokasi KKN untuk kepentingan keluarga.

Baca juga: Korban Pelecehan Seksual KKN UGM Keberatan dengan Istilah Damai

Alasan pengunduran diri, lanjutnya, justru bukan karena telah melakukan perbuatan asusila atau pelecehan seksual sebagaimana yang telah diakuinya, baik secara lisan maupun pernyataan tertulis.

"Ini memberikan kesan seakan-akan ada upaya untuk mengaburkan pelanggaran yang sebenarnya. Surat ini diajukan lewat fakultas kemudian diajukan ke DPKM dan disetujui oleh direktur DPKM," katanya.

Ombudsman berpendapat tindakan rektor memberikan disposisi kepada direktur DPKM untuk mengeluarkan nilai KKN HS merupakan tindakan yang kurang mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. sebab belum memastikan rekomendasi tim evaluasi terkait HS apakah sudah dijalankan.


Baca juga: Korban Pelecehan Seksual saat KKN UGM Dapat Bantuan Biaya Pendidikan

Keluarnya nilai KKN tersebut membuat HS dapat melakukan proses mendaftar wisuda secara online sehingga namanya masuk dalam calon wisudawan November 2018.

"Padahal HS belum menyelesaikan seluruh sesi mandatori konseling yang secara penuh dengan status memuaskan untuk mendapatkan surat keterangan lulus," ungkapnya.

Tahapan penanganan yang dilakukan oleh rektor sangat panjang dan tidak mengacu pada kerangka penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 711/2013. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com