Sohibul Iman Kritik Megawati dan "Tax Amnesty' yang Diberikan Jokowi

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menghadiri kampanye rapat umum PKS di Lapangan Sidolig, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/4/2019).

Dalam orasinya, Sohibul mengkritik kebijakan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

“Saya menyampaikan apa yang sudah terjadi. Ibu Megawati dulu memberikan privilege, memberikan sesuatu yang luar biasa bagi pengemplang BLBI. Kerugian negara saat itu mencapai Rp 600 triliun, dinyatakan release and discharge, dianggap sudah bebas,” ujar Sohibul, Kamis siang.

Selain Megawati, Sohibul juga mengkritik kebijakan tax amnesty atau pengampunan yang dilakukan saat pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Kebijakan tersebut, kata Sohibul, membuat negara mengalami kerugian triliunan rupiah. 

“Pak Jokowi memberikan pengampunan pajak kepada pemilik kekayaan Rp 11.000 triliun yang mereka kalau bayar normal seharusnya di atas 20 persen,” ujarnya.

Baca juga: Sohibul Iman: Pilpres 2014 dan Pilgub 2018 Jadi Modal Prabowo-Sandiaga Menang di Jabar

“Sekarang mereka cuma disuruh bayar 2,5 persen, maka sekitar Rp 2.000 triliun itu diberikan kepada para pengusaha itu,” katanya melanjutkan.

Sohibul mengatakan pihaknya ingin memberikan keadilan kepada masyarakat Indonesia lewat program SIM seumur hidup, STNK gratis dan penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta.

“Kami PKS ingin memberikan rasa keadilan. Kalau yang kaya-kaya sudah diberi oleh negara, kenapa orang kecil enggak diberi. Yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya ya sudah lah,” jelasnya.

Baca juga: Presiden PKS Minta Prabowo Lebih Tegas saat Debat Capres Putaran Empat

Sohibul menjelaskan, pihaknya telah melakukan kajian bahwa dengan program STNK gratis bakal memberikan manfaat sebesar Rp 33 triliun kepada rakyat. Sementara program penghapusan pajak penghasilan kepada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta akan memberikan manfaat Rp 25 triliun kepada rakyat.

“Kami ke depan ingin beri perhatian ke rakyat kecil supaya rakyat betah di Indonesia. Mereka merasa tidak adil. Bisa-bisa membuat mereka tidak merasa negeri ini negeri mereka,” ujarnya.