Kapolda Sebut Tiga Kabupaten di Papua Rawan Konflik Pemilu, Ini Penyebabnya

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kapolda Papua Irjen Pol Martuamin Sormin menyebut, dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 di Papua, ada tiga kabupaten yang dianggap rawan konflik.

Tiga kabupaten yang diangap rawan adalah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo tengah, dan Kabupaten Paniai.

"Untuk Kabupaten Nduga, kerawanan karena masalah KKB, kalau Mamteng dan Paniai karena masalah penetapan komisioner KPU yang baru, tapi kami optimis semua bisa kami kendalikan," ujarnya di Hotel Sahid Papua, Kota Jayapura, Kamis (11/04/2019).

Baca juga: Jakarta Utara Masuk 10 Besar Lokasi Rawan Konflik Pemilu

Sormin menyatakan, Polri telah berkoordinasi dan siap untuk mengamankan semua potensi gangguan yang mungkin terjadi, termasuk gangguan dari pihak KKB.

Terkait dengan masih diperbolehkannya sistem noken/ikat, ia menganggap potensi konflik yang ada masih dapat dikendalikan oleh aparat TNI dan Polri.

"Kan tiga kabupaten yang rawan itu, semuanya pakai sistem noken/ikat, jadi saya pikir potensi ricuh antar sesama pendukung relative kecil, yang kita kuatirkan justru gangguan dari KKB, namun kami sudah siapkan strategi khusus untuk mengatasi hal tersebut," katanya.

Baca juga: Jokowi Yakin Imbauan ke TPS Pakai Baju Putih Tak Timbulkan Konflik

Secara keseluruhan, untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 di Papua, TNI-Polri di Papua mengerahkan sedikitnya 15 ribu aparat gabungan.

Jumlah tersebut, kata Sormin, masih kurang bila melihat luasnya wilayah Papua, dan kondisi geografisnya sangat menantang.

"Papua ini kan sangat luas, mulai dari daerah pegunungan sampai pantai, luasnya bahkan tiga kali pulau jawa, dengan jumlah personil 15 ribu masih kurang untuk mengawal pelaksanaan pemilu di Papua, kalau saya bagi ya.., rata-rata satu distrik hanya akan dikawal sekitar puluhan anggota saja," tuturnya.

Baca juga: Cegah Konflik Kepentingan, KPU Tak Lagi Undang Menteri dalam Debat

Dengan kondisi tersebut, ia pun meminta semua pihak untuk saling mendukung menciptakan situasi yang kondusif saat pelaksanaan Pemilu 2019.

Sormin pun menegaskan, TNI dan Polri siap mengamankan situasi dan menindak tegas siapa saja yang mencoba mengacaukan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.