Belum Dapat Data Pengungsi, KPUD Papua Yakin Pemilu di Nduga Tetap Berjalan

JAYAPURA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua, hingga kini belum memiliki data mengenai jumlah pengungsi dari Kabupaten Nduga, ke Kabupaten Jayawijaya.

Namun, KPUD Papua meyakini, pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 diyakini masih bisa berjalan.

"Menurut informasi, yang masih rawan tetap dilaksanakan (Pemilu), hanya kami belum dapat infonya lebih lanjut (jumlah), pemilih yang mengungsi kami belum dapat," ujar Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay kepada wartawan di Swissbel Hotel Jayapura, Senin (8/04/2019).

Baca juga: Sewa Heli Rp 80 Juta Per Jam, KPU Percepat Distribusi Logistik Pemilu ke Wilayah Pegunungan Papua

Masalah tersebut, terang Theodorus, sudah ditindak lanjuti dengan di gelarnya Rapat Forkompinda. Dari rapat tersebut, di upayakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di bangun di wilayah perbatasan Nduga.

"Mudah-mudahan (pemungutan suara) bisa di lakukan di perbatasan Nduga-Jayawijaya, lalu masyarakat yang bergeser ke Lanny Jaya bisa di perbatasan Nduga - Lanny Jaya, masyarakat yang bergeser ke Mimika bisa di perbatasan Nduga-Mimika. Ini alternatif-alternatif yang sudah di siapkan dan sudah di konsultasikan ke KPU RI," tuturnya.

Baca juga: KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua Barat

Ia menyebut, total ada 12 Distrik di Nduga yang masyarakatnya mengungsi. Dan Komisioner KPUD Papua sudah turun untuk melihat kondisi di wilayah tersebut, namun. Hingga kini ia belum menerima laporannya.

Theodorus mengatakan, KPUD Nduga telah memastikan jumlah pemilih yang mengungsi.

Kabupaten Nduga merupakan salah satu dari 12 kabupaten di Papua yang di perbolehkan untuk menggunakan Sistem Noken dalam Pilpres dan Pileg 2019.

Aksi penembakan di Nduga pertama kali terjadi pada 2 Desember 2018. Pada saat itu 24 pekerja PT. Istaka Karya tewas.

Sejak saat itu, aksi penembakan yang menewaskan aparat keamanan beberapa kali terjadi dan masyarakat di 12 distrik mengungsi karena ketakutan.