KILAS DAERAH

MoU dengan LKPP, Pemkot Makassar Bentuk E-Katalog Untuk Cegah Korupsi

Kompas.com - 08/04/2019, 18:57 WIB
Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan e-Katalog usai melakukan MoU dengan LKPP di Ruang Sombere City Galery, Balai Kota Makassar, Senin (8/4/2019).KOMPAS.com / HENDRA CIPTO Pemerintah Kota Makassar akan menerapkan e-Katalog usai melakukan MoU dengan LKPP di Ruang Sombere City Galery, Balai Kota Makassar, Senin (8/4/2019).

MAKASSAR, KOMPAS.com – Untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar membentuk katalog elektronik atau e-katalog.

E-katalog untuk proyek pengadaan barang dan jasa ini diluncurkan setelah Pemkot Makassar melakukan MoU dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Sombere City Galery, Balai Kota Makassar, Senin (8/4/2019).

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, e-katalog merupakan fasilitas yang baik untuk pelaku ekonomi, pemerintah dan aparat penegak hukum. Sebab, dengan e-katalog dapat mencegah terjadinya korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa.

"Jadi semua lebih ringan, lebih jelas, lebih transparan, semua satu dalam sistem yang terbaru," ungkap pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini.


Lebih dari itu, lanjut Danny, keberadaan e-katalog ini nantinya bakal memprioritaskan penyedia barang dan jasa dari daerah setempat, seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi lokal. 

Danny yang tinggal menyisakan satu bulan masa jabatannya ini kemudian memastikan bahwa setelah e-katalog dilancurkan, Unit Layanan Pengadaan (ULP) segera melakukan standarisasi harga.

"Kita masih punya pekerjaan besar, kita harus standarisasi harga, semua harga-harga lokal. Kita cari rumusnya, sehingga sebelum masa jabatan saya berakhir e-katalog sudah bisa diterapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala LKPP Rony Dwi Susanto menyebut, Pemkot Makassar merupakan Pemda pertama yang membentuk e-Katalog di Indonesia bagian timur. Sistem ini diyakini bisa mempercepat katalogisasi produk dan jasa yang akan dibeli oleh pemerintah.

"Intinya satu bagaimana meningkatkan layanan pengadaan barang dan jasa dengan cara harga lebih jelas, barang tersedia dengan jelas, kapan dibutuhkannya juga jelas," kata dia. 

Selain itu, Rony mengatakan, e-Katalog juga akan menjadi instrumen baru dalam menciptakan keterbukaan dan persaingan bisnis yang sehat. Sebab informasi harga menjadi lebih terbuka,

Dengan penandatangan ini, Rony berharap dapat memotivasi daerah lain untuk segera mengoptimalkan pelaksanaan e-katalog lokalnya. Alhasil, ke depan sistem e-katalog lokal ini dapat diterapkan di seluruh pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Jadi Korban Kekerasan Kelompok SMB, Kades Minta Polisi Tangkap Pelaku

Regional
Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Risma Alokasikan APBD Sebanyak 32 Persen untuk Pendidikan, Ini Alasannya

Regional
Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Walhi Sebut Kalsel Tak layak Jadi Ibu Kota Baru, Ini Alasannya

Regional
Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Tertangkap Curi Sapi, Seorang Pria Babak Belur Dihajar Warga

Regional
Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Istri Korban Mutilasi Gelisah Pelaku Lain Belum Ditangkap

Regional
Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Ini Alasan Ayah Aniaya Anaknya yang Derita Gizi Buruk hingga Patah Tulang

Regional
DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

DKPP Jatuhkan Sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Cianjur

Regional
Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Jerat Kawat Sling Masih Melekat di Kaki Depan, Harimau Palas Akan Dioperasi

Regional
Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Aturan Tes Narkoba Sebelum Menikah, Ini Kata Para Calon Pengantin hingga Alasan Kemenag Jatim

Regional
Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Pesawat Garuda Bermasalah, Ribuan Calon Jemaah Haji di Asrama Sudiang Makassar Terlantar

Regional
4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

4 Kota Ini Segera Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Regional
Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Berikut 7 Poin Fatwa MPU Aceh tentang Hukum Permainan PUBG

Regional
Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Risma Belum Tentukan Bentuk Pengelolaan Aset YKP Bernilai Rp 10 Triliun

Regional
Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Puluhan Polisi Gendut Digembleng Program Diet di SPN Mojokerto

Regional
Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Viral Bangunan Sekolah Miris di Minahasa Selatan, Ini Penjelasan Wabup

Regional
Close Ads X