Mulai Hari Ini, Para Camat di Cianjur Jadi “Tahanan Kecamatan”

CIANJUR, KOMPAS.com — Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menginstruksikan seluruh camat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk tidak meninggalkan wilayahnya sejak hari ini, Senin (8/4/2019).

Instruksi tersebut disampaikan Herman untuk menindaklanjuti imbauan Mendagri yang meminta gubernur, wali kota, dan bupati agar standby di wilayah masing-masing menjelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang akan dihelat pada 17 April.

“Ibaratnya para camat sekarang jadi tahanan kecamatan. Kalau saya, bupati dan Forkompimda jadi tahanan kota (kabupaten),” tutur Herman setelah melepas armada pendistribusian logistik Pemilu 2019 di gudang logistik KPU Cianjur, Kampung Sabandar, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (8/4/2019).

Imbauan Herman tersebut demi menciptakan situasi kondusif di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa, termasuk agar tetap bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Baca juga: Pertama Kali, OPD dan Camat se-Surabaya Teken Pakta Integritas Secara Elektronik

Selain itu, pihaknya menginstruksikan seluruh perangkat kecamatan untuk bekerja optimal dalam mendorong tingkat partisipasi pemilih agar target partisipasi sebesar 70 persen di Pemilu 2019 bisa tercapai di Kabupaten Cianjur.

“Saya juga terus mengajak seluruh warga Cianjur (yang punya hak pilih) untuk berbondong-bondong mendatangi TPS pada 17 April nanti,” katanya.

Pada kesempatan itu, Herman memastikan ASN di lingkungan Pemkab Cianjur tetap dalam posisi netral sehingga rumor yang sempat beredar adanya kesan mengarahkan ASN pada salah satu pasangan capres/cawapres adalah tidak benar.

Baca juga: Syahrul Limpo Sebut Video Dukungan 15 Camat ke Capres Sudah Diedit

Kalaupun ada ASN yang berkeliaran di lapangan, ditegaskan Herman, sedang menjalankan tugas atas instruksi kepala daerah dalam memantau situasi dan kondisi terkini jelang Pemilu 2019.

“Tujuannya hanya untuk membantu kelancaran persiapan Pemilu 2019 di tingkat kecamatan. Jadi, saya garansi tidak ada keberpihakan atau mengarah ke parpol tertentu, calon (legistlatif),  atau ke salah satu pasangan capres/cawapres,” kata Herman. ***