Jateng Terapkan Pendidikan Antikorupsi di 23 Sekolah

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi. Sebagai langkah awal, pendidikan antikorupsi pun bakal diterapkan di 23 sekolah di Jawa Tengah.

Pergub ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama kepala daerah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi pada semua jenjang pendidikan. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan telah menandatangani Pergub ini pada Jumat 5 April lalu.

“Jadi tahun ini per Juni 2019 ada 10 provinsi yang mulai menerapkan kurikulum pendidikan antikorupsi. Kami para gubernur diminta membuat Pergub-nya, dan kayaknya Jateng yang pertama karena Pergub sudah saya teken pekan lalu,” kata Ganjar saat meninjau Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMAN 1 Maos, Cilacap, Senin (8/4/2019).

Pergub ini, lanjut Ganjar, selain mengatur teknis penerapan dan lembaga pelaksana, juga perihal kerja sama, monitoring evaluasi dan pelaporan, serta pembiayaan.

Kurikulum pendidikan antikorupsi, menurut Ganjar sangat penting karena sekolah merupakan tempat ditempanya calon pemimpin bangsa. Maka setiap satuan pendidikan harus disiapkan menjadi tempat untuk menyemai manusia unggul dalam akademik, maupun karakter.

Kondisi ini disadari karena Perilaku koruptif ditandai oleh hilangnya nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu.

“Sederhananya begini, pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran, tapi diintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, juga kurikuler, co-kurikuler dan ekstrakurikuler.Selain itu juga diterapkan model-model hubungan sesama warga sekolah yang mencerminkan perilaku antikorupsi," jelas gubernur.

Dengan demikian, kata Ganjar, antikorupsi menjadi kebiasaan sejak dini, yang kemudian menjadi nafas dalam hubungan sosial kemasyarakatan. 

Selaras dengan itu, sejak 2018 Pemprov Jateng telah menunjuk 23 sekolah di 23 kabupaten atau kota sebagai piloting sekolah penyelenggara pendidikan berintegritas yang melaksanakan program pendidikan antikorupsi. Ke-23 sekolah SMA dan SMK inilah yang akan menjadi titik penerapan pendidikan antikorupsi.

“Secara bertahap akan dilakukan replikasi ke sekolah lain sehingga nanti semua sekolah di Jateng akan menerapkan kurikulumnya. Kami juga akan mendorong dan menerapkan keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data pendidikan dan pengelolaan satuan pendidikan yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi,” jelas Ganjar.

Untuk penerapan, selain menggandeng KPK Ganjar menjelaskan, telah menjalin komunikasi dengan forum guru dan forum OSIS. Kurikulum yang sudah dimiliki KPK, akan dipadukan dengan masukan dari guru dan OSIS tersebut, baik materi classical maupun secara praktik.

" Ini pemanasan dulu, dan sudah saya komunikasikan dengan beberapa guru dan siswa dari forum OSIS. Pasti dari mereka akan muncul kreativitas. Secara efektif setelah 21 April lah (kami terapkan). Ini kami wajibkan, kami memaksa orang untuk belajar tentang kejujuran itu," katanya.

Dalam kunjungan ke SMAN 1 Maos itu, selain meninjau pelaksanaan UNBK Ganjar memasuki pula beberapa ruang kelas serta memberikan pengajaran terkait pendidikan antikorupsi.

Di kelas XI IPS, misalnya, Ganjar menantang salah satu siswa untuk mengampanyekan antikorupsi dengan bahasa Jawa Banyumasan atau ngapak.

"Assalamualaikum. Ayo sedulur aja pada korupsi. Korupsi iku ala, korupsi iku dosa," kata Haya Syafa Kamila, siswa kelas XI IPS.

Suara antikorupsi juga diajarkan Ganjar saat memasuki ruang kelas XI akselerasi.