Ngaji Kebangsaan, Mahfud MD Singgung Fenomena Golput dan Khilafah Jelang Pemilu 2019

SURABAYA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyinggung fenomena golput yang terus digaungkan beberapa kelompok menjelang Pemilu 2019.

Hal itu ia katakan saat mengisi kajian "Ngaji Kebangsaan" di hadapan puluhan ribu slankers yang datang memadati Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Sabtu (7/4/2019) malam.

Menurut Mahfud, warga negara yang memilih golput biasanya berpikir rasional dan memiliki pilihan dan menginginkan pemimpin yang baik. 

Baca juga: Bawakan 12 Lagu, Ini Pesan Slank saat Konser Ngaji Kebangsaan di Surabaya

Namun, apabila mereka tidak memilih, justru nanti yang akan terpilih adalah calon pemimpin yang lebih buruk.

Ia pun meminta kepada masyarakat supaya tidak golput dan menggunakan hak suaranya untuk memilih pada hari pemungutan suara 17 April 2019 nanti.

"Oleh sebab itu pilihlah yang tersedia, karena begitulah sejatinya demokrasi itu. Jangan sampai golput," kata Mahfud.

Demokrasi Indonesia

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga bercerita bagaimana sistem demokrasi jadi pedoman dalam bernegara di Indonesia.

Ia menyebut, sistem demokrasi di Indonesia dibahas dan didiskusikan oleh para pendiri negeri, termasuk Soekarno, usai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, yakni 74 tahun lalu atau 17 Agustus 1945.

Saat itu, ungkap Mahfud, para pendiri bangsa ada yang menginginkan demokrasi, ada yang menginginkan sistem kerajaan, dan sistem lain.

Baca juga: Ini Tiga Hal Istimewa di Konser Ngaji Kebangsaan bersama Slank

Setelah berdebat panjang, akhirnya 55 orang memilih demokrasi, enam orang memilih sistem kerjaan dan 1 orang lainnya menyatakan abstain.

"Sebab Indonesia ini disepakati dalam bentuk demokrasi, karena negara ini paling plural, beragam, sehingga agamanya beda-beda, sukunya ratusan dan bahasanya ratusan dan banyak berbagai ikatan primordial lain," ujar Mahfud.

Mahfud juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah merupakan kesepakatan final sebagai komponen bangsa yang tak boleh diotak-atik lagi.

"NKRI ini sudah cocok, karena sistem bernegara itu merupakan produk ijtihad yang sudah disepakati dan Pancasila paling cocok dengan bangsa ini," kata dia.

Khilafah