Mahasiswa Desak Mabes Polri Ungkap Mafia Penyelundupan Komodo

KUPANG, KOMPAS.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus penyelundupan komodo di depan Kantor Polda NTT dan Kantor Gubernur NTT, Kamis (4/4/2019). 

Dalam orasinya, mereka meminta Mabes Polri untuk turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini, karena tindakan kejahatan penyelundupan dan perdagangan Ilegal Komodo ini telah melibatkan jaringan Internasional.

Ketua Umum Mahasiswa Manggarai Barat Kupang Alexius Easton Ance mengatakan, pihaknya mendukung penuh pihak kepolisian untuk membongkar mafia penyundupan komodo.

Mereka menilai khasus penyeludupan 41 ekor komodo, merupakan tindakan kejahatan transaksional dan salah satu bentuk mafia yang luar biasa, terstruktur dan sistematis karena jaringan ini melibatkan pihak lokal, nasional dan internasional.

Baca juga: Kapal Keluar Masuk Taman Nasional Komodo, Polisi: Sangat Berbahaya

Selanjutnya kata Alexius, pihaknya menilai pemerintah pusat tidak mampu mengelola dan mengawasi Taman Nasional Komodo (TNK) dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penanggung jawab.

"Kami mendesak Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang ada di Manggarai Barat untuk segera dievaluasi kinerjanya, dimintai pertanggungjawabannya dan segera dicopot dari jabatannya. Karena dengan terjadinya peristiwa ini menunjukan bahwa kepala BTNK lalai dan tidak mampu menjalakan tugas dengan baik," kata Alexius.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Provinsi NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, untuk serius dalam memperhatikan sistem pengawasan dan keberlangsungan hidup satwa komodo.

Pemerintah Provinsi NTT, katanya, harusnya turut mengambil andil dengan tindakan nyata untuk berupaya mengembalikan satwa komodo ke habitatnya.

Baca juga: Penyelundupan Komodo dan Pencurian Rusa Bukti Kurangnya Pengawasan...

Mereka mengecam keras atas ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam menjaga wilayah kedaulatannya.

Terkait tuntutan itu, Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, yang sempat menemui para demonstran, mengaku mendukung aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.

"Kita mendukung apa yang mereka lakukan, karena itu adalah spririt kita untuk menjaga Taman Nasional Komodo," kata Marius.

Pihaknya lanjut Marius, mengharapkan pemerintah pusat segera memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi NTT, sehingga rentang kendali pengelolaan Taman Nasional Komodo lebih dekat.

"Kalau wewenangnya sudah diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT, tentu kita bisa mendesain tata kelola dan juga managemen Taman Nasional Komodo dengan bagus," ucapnya.

Baca juga: Berhasil Ungkap Kasus Penyelundupan 41 Komodo, KLHK Apresiasi Polri

Aksi demo tak berizin

Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, saat aksi berlangsung, semua perwira di Polda NTT sedang mengikuti kegiatan di Polair di Tenau, sehingga tidak bisa menemui para pedemo.

Apalagi kata Jules, para demonstran juga tidak memberikan surat pemberitahuan aksi tersebut kepada Polda NTT.

"Mereka tidak ada izin untuk demo. Namun begitu, aksi mereka kemarin, tetap dikawal oleh Kapolres Kupang Kota bersama anggotanya," ucap Jules.

Pantauan Kompas.com, dalam aksinya itu, mahasiswa membawa sejumlah poster dan spanduk dan menggelar orasi secara bergantian, di pintu gerbang Polda NTT dan halaman kantor Gubernur NTT.

Baca juga: Komodo Akan Kembali Liar, Jumlah Wisatawan Masuk Dibatasi