Kompas.com - 05/04/2019, 09:12 WIB
Puluhan mahasiswa  yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTT,  Kamis (4/4/2019) KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREPuluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda NTT, Kamis (4/4/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Manggarai Barat, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa terkait kasus penyelundupan komodo di depan Kantor Polda NTT dan Kantor Gubernur NTT, Kamis (4/4/2019). 

Dalam orasinya, mereka meminta Mabes Polri untuk turun tangan dalam menyelesaikan kasus ini, karena tindakan kejahatan penyelundupan dan perdagangan Ilegal Komodo ini telah melibatkan jaringan Internasional.

Ketua Umum Mahasiswa Manggarai Barat Kupang Alexius Easton Ance mengatakan, pihaknya mendukung penuh pihak kepolisian untuk membongkar mafia penyundupan komodo.

Mereka menilai khasus penyeludupan 41 ekor komodo, merupakan tindakan kejahatan transaksional dan salah satu bentuk mafia yang luar biasa, terstruktur dan sistematis karena jaringan ini melibatkan pihak lokal, nasional dan internasional.

Baca juga: Kapal Keluar Masuk Taman Nasional Komodo, Polisi: Sangat Berbahaya

Selanjutnya kata Alexius, pihaknya menilai pemerintah pusat tidak mampu mengelola dan mengawasi Taman Nasional Komodo (TNK) dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penanggung jawab.

"Kami mendesak Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang ada di Manggarai Barat untuk segera dievaluasi kinerjanya, dimintai pertanggungjawabannya dan segera dicopot dari jabatannya. Karena dengan terjadinya peristiwa ini menunjukan bahwa kepala BTNK lalai dan tidak mampu menjalakan tugas dengan baik," kata Alexius.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Provinsi NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, untuk serius dalam memperhatikan sistem pengawasan dan keberlangsungan hidup satwa komodo.

Pemerintah Provinsi NTT, katanya, harusnya turut mengambil andil dengan tindakan nyata untuk berupaya mengembalikan satwa komodo ke habitatnya.

Baca juga: Penyelundupan Komodo dan Pencurian Rusa Bukti Kurangnya Pengawasan...

Mereka mengecam keras atas ketidakmampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam menjaga wilayah kedaulatannya.

Terkait tuntutan itu, Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, yang sempat menemui para demonstran, mengaku mendukung aksi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Kasus Covid-19 di Luwu Utara Tinggi, Bupati Indah Instruksikan Kepala Wilayah Jadi Pemimpin Lapangan

Regional
Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Walkot Benyamin Pastikan Tangsel Tangani Pandemi di Hulu dan Hilir Secara Serampak

Regional
Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Tinjau Vaksinasi di Karawang dan Bekasi, Wagub Uu Optimistis Herd Immunity Akan Tercapai

Regional
Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Melalui Fintech, Kang Emil Minta Bank BJB Adaptasi Sistem Keuangan Masa Depan

Regional
Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X