Produksi Miras Sophia, Anggota DPRD Sebut Pemprov NTT Abaikan Dampak Negatif

Kompas.com - 02/04/2019, 10:15 WIB
Gubernur dan Wakil Gubernur NTT bersama pejabat Undana dan sejumlah pejabat lainnya, berada di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/4/2019) KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREGubernur dan Wakil Gubernur NTT bersama pejabat Undana dan sejumlah pejabat lainnya, berada di Kantor Gubernur NTT, Senin (1/4/2019)

KUPANG, KOMPAS.com - Anggota DPRD NTT Anwar Hajral menyebut rencana produksi minuman keras (miras) Sophia yang dukung oleh pemerintah provinsi NTT telah mengabaikan dampak negatif yang muncul nantinya.

Pemerintah Provinsi NTT diminta jangan hanya melihat dari satu sisi saja, tapi juga melihat dari berbagai aspek terkait produksi miras. 

"Mungkin pemerintah hanya melihat dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya penghasil miras lokal. Tapi yang harus dipikirkan juga soal kelangsungan generasi kita ke depannya," ujar Anwar kepada Kompas.com di Kupang, Selasa (2/4/2019).

Menurut Anwar, tidak semua komponen masyarakat di NTT mempoduksi dan juga sebagai konsumen miras.

Baca juga: Gubernur NTT Ingin Miras Sophia Dijual Rp 1 Juta Per Botol

Yang lebih penting kata Anwar, pemerintah perlu melihat lebih jauh lagi soal harga komoditi masyarakat yang terus mengalami penurunan.

Anwar memberi contoh, soal masyarakat di Pulau Flores, yang saat ini sebagian besar mengeluh soal harga kopra yang terus merosot turun. Masalah itu yang perlu dipikirkan bersama.

"Bukan hanya dari sisi menciptakan satu produk baru miras, dengan alasan meningkatkan ekonomi masyarakat, tapi justru pemerintah mengabaikan dampak negatifnya," tegasnya.

"Kita juga perlu mendukung nawacita Presiden Jokowi soal revolusi mental," tambahnya.

Anwar pun yakin, kalau kecelakaan lalu lintas di NTT berdasarkan catatan kepolisian, itu tertinggi akibat karena mengonsumsi miras.

Baca juga: NTT Segera Luncurkan Miras Sophia dengan Kadar Alkohol 45 Persen

"Saya menolak dan pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan itu. Miras ini bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat. Apalagi dalam peluncurannya lebih ditekankan harga jual miras yang tinggi. Ini cuma dilihat dari sisi ekonomi. Sementara dampak sosial kemasyarakatan itu bagaimana," ujar dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pecat 109 Tenaga Medis, Bupati Ogan Ilir Persilakan Ombudsman Datang

Pecat 109 Tenaga Medis, Bupati Ogan Ilir Persilakan Ombudsman Datang

Regional
Untuk Pertama Kalinya, Jalur Gentong Tasikmalaya Tak Macet Saat Lebaran

Untuk Pertama Kalinya, Jalur Gentong Tasikmalaya Tak Macet Saat Lebaran

Regional
Ditunjuk Jokowi, Gorontalo Kaji Penerapan New Normal agar Masyarakat Tak Bingung

Ditunjuk Jokowi, Gorontalo Kaji Penerapan New Normal agar Masyarakat Tak Bingung

Regional
Polisi Sita 87 Balon Udara Milik Warga, Salah Satunya Berukuran 35 Meter

Polisi Sita 87 Balon Udara Milik Warga, Salah Satunya Berukuran 35 Meter

Regional
Kendaraan yang Diminta Putar Balik di Tol Jakarta-Cikampek Didominasi Mobil Pribadi

Kendaraan yang Diminta Putar Balik di Tol Jakarta-Cikampek Didominasi Mobil Pribadi

Regional
Usai Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Sempat Tak Mengaku

Usai Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Sempat Tak Mengaku

Regional
Pemprov DIY Susun Aturan Penerapan New Normal

Pemprov DIY Susun Aturan Penerapan New Normal

Regional
Video Viral Warga Desa 'Usir' Pendatang dengan Meriam Bambu, Ini Faktanya

Video Viral Warga Desa "Usir" Pendatang dengan Meriam Bambu, Ini Faktanya

Regional
Bupati Ogan Ilir Tegaskan Tidak Akan Menerima 109 Tenaga Medis yang Sudah Dipecat

Bupati Ogan Ilir Tegaskan Tidak Akan Menerima 109 Tenaga Medis yang Sudah Dipecat

Regional
Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

Regional
Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Antisipasi Arus Balik Lebaran, Masuk Bali via Pelabuhan Ketapang Harus Punya Surat Bebas Covid-19

Regional
Fakta Mobil Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Diduga Mabuk, Satu Balita dan Neneknya Tewas di Lokasi

Fakta Mobil Kapolsek Tabrak Rumah Warga, Diduga Mabuk, Satu Balita dan Neneknya Tewas di Lokasi

Regional
Disdukcapil Karawang: Pendatang Ajukan Surat Pindah Akan Ditolak Selama PSBB

Disdukcapil Karawang: Pendatang Ajukan Surat Pindah Akan Ditolak Selama PSBB

Regional
Tempat Wisata dan Makam Ditutup Jelang Perayaan Lebaran Topat di Mataram

Tempat Wisata dan Makam Ditutup Jelang Perayaan Lebaran Topat di Mataram

Regional
Klaster Pasar Raya Padang Terus Membesar, Bertambah 32 Kasus Covid-19 Baru, Total 148 Positif

Klaster Pasar Raya Padang Terus Membesar, Bertambah 32 Kasus Covid-19 Baru, Total 148 Positif

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X