Berkaca dari Kasus Mantan Kapolsek Pasirwangi, Keraguan Soal Netralitas Bukan Hanya pada Polri...

Kompas.com - 02/04/2019, 06:53 WIB
Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz mencabut keterangannya yang menyebut Kapolres Garut perintahkan untuk memenangkan Jokowi-Maruf, di Mapolda Metro Jabar, Senin (1/4/2019).Tribunjabar.id/Daniel Andreand Damanik Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz mencabut keterangannya yang menyebut Kapolres Garut perintahkan untuk memenangkan Jokowi-Maruf, di Mapolda Metro Jabar, Senin (1/4/2019).

GARUT, KOMPAS.com - Pascapengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sukman Aziz soal ketidaknetralan lembaga kepolisian di kantor hukum dan HAM Lokataru, milik Haris Azhar yang juga aktivis Kontras pada Minggu (31/3/2019).

Hanya selang satu hari, Sukman Aziz akhirnya mencabut pernyataannya yang disampaikan di kantor Hukum dan HAM Lokataru soal netralitas lembaganya.

Menanggapi hal tersebut, pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padjadjaran Garut, Hasanuddin melihat soal keraguan netralitas lembaga dalam Pemilu, bukan hanya terjadi pada lembaga kepolisian. Tapi, juga dirasakan oleh TNI, aparat pemerintah hingga KPU.

"Keraguan terhadap netralitas, tentu tidak hanya menimpa Kepolisian. Tapi juga TNI, KPU dan Birokrasi. Keraguan ini tidak hanya terjadi pada Pemilu ini, sebelumnya pun demikian," jelas Hasanuddin, Senin (1/4/2019) malam.


Baca juga: Mantan Kapolsek Pasirwangi Cabut Keterangan soal Kapolres Garut Perintahkan Menangkan Jokowi

Karenanya, dirinya berharap aparat kepolisian bisa tetap menjalankan tugasnya mengamankan Pemilu sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Jangan sampai, gara-gara pernyataan Sukman Aziz, kepolisian menjadi ragu.

Hasanuddin berharap, peristiwa Sukman Aziz tidak dipolitisir terlalu jauh. Apalagi, yang bersangkutan telah mengklarifikasi dan mencabut ucapannya soal netralitas Polri.

Sebetulnya, menurut Hasanuddin semua pihak telah mengetahui persis netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilu. Polri, netral karena tidak memiliki hak suara dalam Pemilu.

Adapun segala aktivitas Polri dalam penyelenggaraan Pemilu, menurut Hasanuddin hal tersebut dilakukan semata-mata terkait dengan tugas pengamanan pelaksanaan Pemilu yang melekat pada Polri.

Karena, Pemilu tidak hanya harus berlangsung Jurdil. Tapi, keamanan juga hak yang penting.

Baca juga: Kapolres Garut Bantah Tudingan Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi

Hasanuddin melihat, upaya-upaya mempolitisasi kasus Sukman Aziz ini, bisa dilihat sebagai upaya memanfaatkan lembaga kepolisian secara politis dalam bentuk yang lain.

"Upaya mempolitisasi ini, selain tidak etis, juga berdampak tidak baik," tegasnya.

Hasanuddin mengajak, semu pihak untuk menyerahkan masalah yang dilakukan oleh Sukman Aziz diserahkan kepada aparat kepolisian untuk mengkaji unsur-unsur pelanggaran yang terjadi.

Menurut Hasanuddin, kinerja aparat kepolisian juga diawasi oleh Kompolnas dan Bawaslu untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara jernih.

"Jika kemudian ia (Sulman) meralat apa yang diucapkannya, ini jadi fakta baru dari peristiwa yang sebenarnya, karena dia perwira yang sehat jasmani dan rohani," tegasnya. 

Baca juga: Mantan Kapolsek Pasirwangi Cabut Keterangan soal Kapolres Garut Perintahkan Menangkan Jokowi

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Upaya Bebaskan 23 ABK KM Mina Sejati yang Disandera, Personel Tambahan Dikerahkan

Upaya Bebaskan 23 ABK KM Mina Sejati yang Disandera, Personel Tambahan Dikerahkan

Regional
Protes, Warga Gelar Upacara di Tepi Lubang Bekas Tambang Batu Bara

Protes, Warga Gelar Upacara di Tepi Lubang Bekas Tambang Batu Bara

Regional
Kericuhan di Halaman DPR Aceh Dipicu Penurunan Paksa Bendera Merah Putih

Kericuhan di Halaman DPR Aceh Dipicu Penurunan Paksa Bendera Merah Putih

Regional
LBH Surabaya Kecam Tindakan Represif terhadap Mahasiswa Papua

LBH Surabaya Kecam Tindakan Represif terhadap Mahasiswa Papua

Regional
Soal Usul Pemakzulan Dirinya, Gubernur Sulsel Anggap Itu Pembunuhan Karakter

Soal Usul Pemakzulan Dirinya, Gubernur Sulsel Anggap Itu Pembunuhan Karakter

Regional
PKB Bentuk Tim Kajian Amandemen UUD 45 dan GBHN, Diketuai Profesor

PKB Bentuk Tim Kajian Amandemen UUD 45 dan GBHN, Diketuai Profesor

Regional
Tak Temukan Bukti Perusakan Bendera Merah Putih, Polisi Pulangkan 43 Mahasiswa Papua

Tak Temukan Bukti Perusakan Bendera Merah Putih, Polisi Pulangkan 43 Mahasiswa Papua

Regional
Mayat Pria Bersimbah Darah Ditemukan Dekat Sungai Tallo Makassar

Mayat Pria Bersimbah Darah Ditemukan Dekat Sungai Tallo Makassar

Regional
Usai Jalani Operasi 5 Jam, Polisi Korban Penyerangan Terduga Teroris di Surabaya Disebut Membaik

Usai Jalani Operasi 5 Jam, Polisi Korban Penyerangan Terduga Teroris di Surabaya Disebut Membaik

Regional
Kibarkan Merah Putih Tanpa Seragam, Puluhan Anggota Paskibra Menangis

Kibarkan Merah Putih Tanpa Seragam, Puluhan Anggota Paskibra Menangis

Regional
Lebih dari 24 Jam, TNI AL Belum Berhasil Bebaskan Sandera di KM Mina Sejati

Lebih dari 24 Jam, TNI AL Belum Berhasil Bebaskan Sandera di KM Mina Sejati

Regional
KM Mina Sejati yang Dibajak Alami Kebocoran dan Nyaris Tenggelam

KM Mina Sejati yang Dibajak Alami Kebocoran dan Nyaris Tenggelam

Regional
72 TKI Asal NTT Meninggal di Luar Negeri Sepanjang 2019

72 TKI Asal NTT Meninggal di Luar Negeri Sepanjang 2019

Regional
74 Tahun Indonesia Merdeka, Suku Terasing di Maluku Ini Akhirnya Gelar Upacara

74 Tahun Indonesia Merdeka, Suku Terasing di Maluku Ini Akhirnya Gelar Upacara

Regional
Khofifah Minta Warga Jatim Waspada Aksi Terorisme

Khofifah Minta Warga Jatim Waspada Aksi Terorisme

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X