15 Anggota DPRD Bekasi Jadi Saksi Sidang Kasus Suap Meikarta

Kompas.com - 01/04/2019, 12:30 WIB
Bupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin tengah menjalani persidangan Kasus Suap Proyek Perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/AGIEPERMADIBupati Bekasi Nonaktif Neneng Hasanah Yasin tengah menjalani persidangan Kasus Suap Proyek Perizinan Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).

KOMPAS.com - Sebanyak 15 anggota DPRD Bekasi, Jawa Barat, jadi saksi kasus suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, Senin (1/4/2019).

Para anggota DPRD Bekasi ini menjadi saksi dengan terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili, Kadis PMPTSP Dewi Tisnawati dan Kadis Damkar Sahat Banjarnahor.

Pantauan Tribun Jabar, saksi dari DPRD Bekasi yang hadir yakni Sunandar (Ketua DPRD Kabupaten Bekasi), Mustakim (Wakil Ketua DPRD Kabupaten), H Daris (anggota), Jejen Sayuti (anggota), Yudi Darmansyah (anggota).

H Taih Minarno (anggota), Abdul Rosyid (anggota), H Anden (anggota), Haryanto (anggota), Edi Kurtubi (anggota), Syaifulloh (anggota), Mamat Hidayat (anggota), Nyumarno (anggota), Suganda (anggota), H Khairan (anggota).

Lalu dari unsur ASN Sekretariat DPRD Bekasi yakni Endang Setiani (Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), Ika Kharismasari (Kasubag Persidangan Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi), dan Mirza Suandaru Riatno (Kasubag TU Sekwan DPRD Kabupaten Bekasi).

Serta Sartika Komalasari (Kasubag Umum/Staf Bagian Keuangan Setwan DPRD Kabupateb Bekasi) serta seorang ASN dari Inspektorat Wilayah III yang sebelumnya menjabat staf Sekretariat DPRD Bekasi.

Baca juga: Deddy Mizwar Pernah Beritahu Jokowi soal Masalah Meikarta

Kehadiran mereka untuk diperiksa berkaitan dengan pembahasan revisi Raperda RDTR yang membahas perubahan tata ruang di Bekasi.

Perubahan itu sekaligus mengakomodir kepentingan proyek Meikarta.

Mantan Sekretaris Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Henry Lincoln pada persidangan Rabu (20/3/2019) menjelaskan soal proses Revisi Raperda RDTR.

Raperda RDTR diusulkan Pemkab Bekasi ke DPRD oleh Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili yang kini jadi terdakwa.

"Ketika Raperda RDTR itu masuk ke DPRD Bekasi, saya dan Bu Neneng Rahmi‎ diundang pimpinan DPRD Bekasi ke kantor dan membahas pembahasan raperda tersebut. Malam harinya, mereka meminta bertemu kembali di sebuah cafe," ujar Henry saat bersaksi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X