Tak Dampingi AHY Saat Kampanye di Banten, Wahidin Halim Bilang "Saya Gubernur Bukan Timses"

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir saat Partai Demokrat menggelar kampanye di Kota Serang, Banten, Sabtu (30/3/2019).

Kampanye tersebut dihadiri oleh Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Wahidin beralasan dirinya tidak perlu hadir dalam kampanye tersebut lantaran saat ini bukan tim sukses (timses) Demokrat.

"Orang saya Gubernur, saya bukan timses, jadi tidak hadir. Cuma pribadi itu bukan urusan partai," kata Wahidin saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang Banten, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Sekjen Demokrat Bantah Wahidin Halim dan Soekarwo Dukung Jokowi-Maruf

Mantan Walikota Tangerang itu menyebut tidak masalah jika dirinya dianggap sebagai kader Demokrat yang tidak patuh. Bahkan jika ada opsi pemecatan terhadap dirinya dari Demokrat.

Menurut Wahidin, tidak penting untuk meladeni anggapan negatif dari orang-orang terhadap dirinya. Sekarang dan ke depan, kata dia, lebih baik fokus terhadap tugasnya sebagai gubernur.

"Di era eskalasi politik kayak gini orang bisa ngomong apa saja. Saya nggak pernah ladenin, saya mah konsen membangun Banten saat ini dan seterusnya," kata dia.

Sebelumnya, ketidakhadiran Wahidin saat kampanye Demokrat di Serang, Banten, dianggap oleh DPD Demokrat Provinsi Banten sebagai pribadi yang tidak tahu berterima kasih.

"Ya menunjukkan kalau dia tidak cinta pada Demokrat, dan tidak terima kasih pada Demokrat," kata Ketua DPD Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya kepada media di Serang, Sabtu.

Baca juga: Gubernur Banten Sebut Hibah dari DKI Kecil

Dalam kiprahnya di Partai Demokrat, Wahidin Halim pernah menjabat sebagai Ketua DPD Banten. Pada Pilgub Banten 2017 lalu, Wahidin juga diusung oleh Demokrat.

Kendati sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPD, Iti mengatakan Wahidin saat ini masih tercatat sebagai kader Demokrat di Provinsi Banten. Untuk itu, opsi sanksi akan diberikan oleh DPP Demokrat di Jakarta.

"Nanti partai akan memberi sangsinya, mangkanya nanti sampai kumpulkan bukti-buktinya. Nanti partai akan menindaklanjut, kan kapasitasnya kalau gubernur adalah yang menindaklanjuti adalah DPP," ujar Iti.