Mahasiswa Protes Rencana Gelar Doktor Honoris Causa untuk Soekarwo

SURABAYA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi di depan depan Gedung Rektorat, Selasa (26/3/2019).

Mereka mendesak pihak rektorat membatalkan penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur, yang rencananya akan diberikan Rabu (27/3/2019) besok.

Kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiwa Pro Demokrasi itu berorasi dan dan menggelar spanduk di halaman depan gedung rektorat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Baca juga: Bus Rombongan Mahasiswa UMK Terbalik, Sejumlah Penumpang Terluka

Spanduk-spanduk berisi protes diantaranya, "Kampus UIN Adalah Benteng Moral", "Jangan Jual Kampus untuk Kepentingan Soekarwo", dan "Cacat Substansi dan Moralitas".

Eri Mahmudi, koordinator aksi menyebut elite kampusnya terlibat politik pragmatis jika memberikan gelar Honoris Causa kepada mantan Gubernur Soekarwo. "Karena itu kami minta transparansi proses pemberian gelar akademik itu," kata Eri.

Kabar yang dia dengar, pemberian gelar Honoris Causa karena Soekarwo dianggap berkontribusi dalam dunia pendidikan Islam karena selama 2 periode menjabat Gubernur Jawa Timur, telah menginisiasi Program Bantuan Operasional Daerah Madrasah Diniyah (Bosda Madin).

"Bantuan tersebut sebenarnya tidak istimewa, sama dengan bantuan yang ada di daerah-daerah lainnya," terang Eri.

Karena itu, dia mendesak pihak rektorat maupun senat universitas membatalkan surat keputusan pemberian gelar tersebut kepada Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur itu.

Terpisah, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Prof Masdar Hilmy, menyebut, penganugerahan gelar Honoris Causa sudah melalui prosedur yang berlaku di dunia pendidikan. "Bahkan prosesnya sejak belum saya menjabat," kata dia.

Dia menyebut, Soekarwo layak mendapatkan gelar Honoris Causa dalam bidang pendidikan agama Islam dari UIN Sunan Ampel.

Baca juga: UGM Buka 6.866 Kuota Mahasiswa Baru Lewat Tiga Jalur, Ini Rinciannya

"Tidak ada gubernur di Indonesia yang berani membuat program pemberdayaan madrasah diniyah dan pesantren seperti Soekarwo. Ada Rp 1,3 triliun yang dialokasikan untuk pesantren dan madrasah diniyah," terang dia.

Tidak hanya itu, kata Masdar, Soekarwo juga menginisiasi pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mini di lingkungan pesantren.

"Kebijakannya bahkan sudah melahirkan 5 disertasi yang mengangkat tema pendidikan madrasah diniyah," ujar dia.