Mulai Tunjukkan Hasil, Jumlah Kawasan Kumuh di Jateng Berkurang

KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menghilangkan kawasan permukiman kumuh mulai menunjukkan hasil. Sebab tahun demi tahun, jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng terus mengalami penurunan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng Budi Wibowo mengatakan, pada 2014 lalu jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebanyak 3.982 hektar (ha).

Namun setelah seluruh bupati dan wali kota di Jateng melakukan pengecekan dan update data, kawasan permukiman kumuh di Jateng jauh lebih tinggi dari data RPJMN itu, yakni mencapai 6.981 ha.

"Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius dan pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 ha saja," ucap Budi seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Dengan demikian, ucap Budi, sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 ha kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan.

Budi sendiri mengatakan itu saat ditemui dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, Senin (25/3/2019).

Adapun sisa kawasan permukiman kumuh tersebut, lanjut Budi, akan dikeroyok bersama-sama untuk penyelesaiannya. Sesuai target, hingga 2024 semua kawasan kumuh di Jateng akan dihapuskan.

"Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada," ucapnya.

Ini karena, kata dia, jika kawasan permukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir pula di acara tersebut mengatakan, fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja. Namun juga memperhatikan aspek kultural dan sosial masyarakat .

"Mohon maaf, di lokasi kawasan permukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya merubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga dirubah," kata dia.

Menurutnya, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Karena dirinya mengaku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

"Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkotika, ada yang ngelem, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kesejahteraan masyarakat, lanjut Ganjar, salah satunya diukur dari ada tidaknya kawasan kumuh. Maka di negara-negara maju, aspek ini benar-benar diperhatikan.

"Hampir tidak ada di negara maju itu kawasan kumuh, tapi sebaliknya lingkungannya bersih, tertata rapi dan aman. Mari kita mewujudkan hal itu secara pelan namun pasti, karena menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan," ungkapnya.