Kilas Daerah Jawa Tengah
KILAS DAERAH

Mulai Tunjukkan Hasil, Jumlah Kawasan Kumuh di Jateng Berkurang

Kompas.com - 25/03/2019, 15:55 WIB
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, Senin (25/3/2019). Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa TengahGubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, Senin (25/3/2019).

KOMPAS.com - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menghilangkan kawasan permukiman kumuh mulai menunjukkan hasil. Sebab tahun demi tahun, jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng terus mengalami penurunan.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jateng Budi Wibowo mengatakan, pada 2014 lalu jumlah kawasan permukiman kumuh di Jateng berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebanyak 3.982 hektar (ha).

Namun setelah seluruh bupati dan wali kota di Jateng melakukan pengecekan dan update data, kawasan permukiman kumuh di Jateng jauh lebih tinggi dari data RPJMN itu, yakni mencapai 6.981 ha.

"Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan permukiman kumuh dengan serius dan pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 ha saja," ucap Budi seperti dalam keterangan tertulisnya. 

Dengan demikian, ucap Budi, sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 ha kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan.

Budi sendiri mengatakan itu saat ditemui dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh di Hotel Santika Premiere Semarang, Senin (25/3/2019).

Adapun sisa kawasan permukiman kumuh tersebut, lanjut Budi, akan dikeroyok bersama-sama untuk penyelesaiannya. Sesuai target, hingga 2024 semua kawasan kumuh di Jateng akan dihapuskan.

"Penghapusan kawasan kumuh ini penting karena tidak hanya membuat wajah daerah tertata rapi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang ada," ucapnya.

Ini karena, kata dia, jika kawasan permukiman kumuh, maka kesehatan, kesejahteraan dan faktor-faktor sosial lain tidak akan terwujud.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang hadir pula di acara tersebut mengatakan, fokus penghapusan kawasan permukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja. Namun juga memperhatikan aspek kultural dan sosial masyarakat .

"Mohon maaf, di lokasi kawasan permukiman kumuh itu banyak ditemui permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, narkotika, kriminalitas. Ini harus diperhatikan, jadi jangan hanya merubah tampilannya saja, namun kultural masyarakat harus juga dirubah," kata dia.

Menurutnya, banyak masalah yang timbul di kawasan permukiman kumuh. Karena dirinya mengaku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.

"Saya menemukan ada anak kecil sudah mengenal narkotika, ada yang ngelem, seks bebas dan lainnya. Maka penataan kawasan permukiman kumuh ini penting selain demi keindahan juga untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kesejahteraan masyarakat, lanjut Ganjar, salah satunya diukur dari ada tidaknya kawasan kumuh. Maka di negara-negara maju, aspek ini benar-benar diperhatikan.

"Hampir tidak ada di negara maju itu kawasan kumuh, tapi sebaliknya lingkungannya bersih, tertata rapi dan aman. Mari kita mewujudkan hal itu secara pelan namun pasti, karena menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan," ungkapnya.

Baca tentang

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Covid-19 Setelah Pulang Takziah dari Jakarta, Guru TK Sempat ke Sekolah

Positif Covid-19 Setelah Pulang Takziah dari Jakarta, Guru TK Sempat ke Sekolah

Regional
Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Angka Covid-19 Jateng Tertinggi Nasional, Ganjar: Itu Karena Satgas Pusat Telat Input Data

Regional
Pemprov Jatim Siapkan 3 Jalan Penghubung dari Tol Trans Jawa ke Jalur Lintas Selatan

Pemprov Jatim Siapkan 3 Jalan Penghubung dari Tol Trans Jawa ke Jalur Lintas Selatan

Regional
Dua Pegawai KAI Positif Covid-19, Salah Satunya Masinis

Dua Pegawai KAI Positif Covid-19, Salah Satunya Masinis

Regional
3 Guru dan 2 Murid di Yogyakarta Positif Covid-19, Diduga Tertular di Sekolah

3 Guru dan 2 Murid di Yogyakarta Positif Covid-19, Diduga Tertular di Sekolah

Regional
Pemkot Probolinggo: Pesan Berantai Wakil Wali Kota Meninggal Hoaks

Pemkot Probolinggo: Pesan Berantai Wakil Wali Kota Meninggal Hoaks

Regional
Gara-gara Menangis Ditinggal Masak Ibunya, Bocah 2 Tahun Dianiaya Ayah hingga Tangannya Patah

Gara-gara Menangis Ditinggal Masak Ibunya, Bocah 2 Tahun Dianiaya Ayah hingga Tangannya Patah

Regional
Libur Panjang Akhir Oktober Dituding Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng

Libur Panjang Akhir Oktober Dituding Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19 di Jateng

Regional
Gigi Bangkai Paus yang Terdampar di Bali Hilang, KKP: Seluruh Tubuh Paus Tak Boleh Dimanfaatkan

Gigi Bangkai Paus yang Terdampar di Bali Hilang, KKP: Seluruh Tubuh Paus Tak Boleh Dimanfaatkan

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Satu Anggotanya Diperiksa Polisi, Ini Penyebabnya

Ketua FPI Pekanbaru dan Satu Anggotanya Diperiksa Polisi, Ini Penyebabnya

Regional
UMK 2021 Kepri Ditetapkan, Tertinggi di Batam, Terendah di Tanjungpinang

UMK 2021 Kepri Ditetapkan, Tertinggi di Batam, Terendah di Tanjungpinang

Regional
Usai Acara Tur ke Bromo, 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19

Usai Acara Tur ke Bromo, 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19

Regional
KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

KPK Ajukan 600 Izin Penyadapan, buat Pantau Pilkada hingga Anggaran Covid-19

Regional
Dipanggil Polda Jabar soal Rizieq Shihab, Bupati Bogor Ade Yasin: Saya Sakit...

Dipanggil Polda Jabar soal Rizieq Shihab, Bupati Bogor Ade Yasin: Saya Sakit...

Regional
Dinkes Salatiga Sebut Penambahan Kasus Covid-19 karena Gencar Tracing Kontak

Dinkes Salatiga Sebut Penambahan Kasus Covid-19 karena Gencar Tracing Kontak

Regional
komentar di artikel lainnya