Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Akan Awali Kampanye Rapat Umum di Manado dan Makassar

Kompas.com - 23/03/2019, 23:28 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani menuturkan bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan mengawali kampanye rapat umum di dua kota, yakni Manado dan Makassar.

Adapun tahapan kampanye rapat umum akan berlangsung mulai 24 Maret hingga 13 April 2019.

"Rencananya Pak Prabowo akan mengawali kampanye pagi hari di kota Manado sore hari di kota Makassar," ujar Muzani saat memberikan keterangan seusai pertemuan antara pasangan Prabowo-Sandiaga dengan petinggi parpol koalisi, di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (23/3/2019).

Menurut jadwal, Prabowo akan mengawali kampanye rapat umum di Manado pada Minggu (24/3/2019).

Baca juga: Kubu Prabowo Sampaikan Keberatan soal Stasiun TV Penyelenggara Debat Keempat

Setelah itu, Prabowo akan berkampanye di Lapangan Karebosi, Makassar.

Kemudian, Senin (25/3/2019) Prabowo akan menggelar kampanye akbar di Merauke, Papua. Dilanjutkan rapat kampanye di Denpasar, Bali, pada Selasa (26/3/2019).

Sementara itu, lanjut Muzani, calon wakil presiden Sandiaga Uno akan mengawali kampanye rapat umum di Kabupatan Sragen, Jawa Tengah.

"Doa harapan dan dukungan dari para ulama, para Kyai, para habaib dan tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh yang lain termasuk dari pimpinan partai politik bagi Pak Prabowo dan Pak Sandi dan bagi kami, semuanya menjadi sangat penting," kata Muzani.

Baca juga: Kata Sudirman Said, Prabowo Akan Pilih Orang-orang yang Tak Mempan Disogok

"Karena tahapan kampanye terbuka yang akan dimulai besok adalah sesuatu yang penting akan memakan energi yang sangat besar," ucap Sekjen Partai Gerindra itu.

Selain Prabowo-Sandiaga, hadir seluruh sekjen parpol koalisi Indonesia Adil Makmur dalam pertemuan tersebut, yakni, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Selain itu hadir pula anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon dan Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com