Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Dewan Pers untuk Media Jelang Pemilu 2019

Kompas.com - 22/03/2019, 17:57 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pers mengingatkan media akan pentingnya klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi dalam penulisan berita menjelang Pemilu 2019.

Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, media harus berhati-hati menulis berita yang kemudian disebarkan di media sosial atau menuliskan informasi di media sosial menjadi sebuah berita.

"Tolong hati-hati membuat berita yang kemudian disebarkan di media sosial atau sebaliknya. Perlakukan seluruh yang ada di media sosial itu sebagai informasi," ujar Yosep yang biasa disapa Stanley di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (22/3/2019).

Ia mengatakan, informasi di media sosial bisa dijadikan bahan awal untuk penulisan berita, tetapi perlu dilakukan klarifikasi, verifikasi, dan konfirmasi.

Dia mencontohkan, kasus pelaporan Tim Kampanye Nasional (TKN) atas berita Indopos yang dinilai merugikan paslon nomor urut 01.

Dalam kasus ini, Dewan Pers menemukan bahwa Indopos tidak melakukan konfirmasi dalam berita yang dimuat.

"Tidak ada konfirmasi sehingga berita yang dibantah oleh kedua pihak dimuat menjadi berita," kata Stanley.

Ia mengingatkan agar pekerja media melakukan pemeriksaan detail setiap akun yang menjadi rujukan informasi. Sebab, banyak akun yang dikelola oleh buzzer.

"Verifikasi dulu, apakah itu akun palsu atau bukan. Produk jurnalistik harus memverifikasi," ujar Stanley.

Stanley mengatakan, dengan fenomena masyarakat yang sulit membedakan berita dan hoaks, media diharapkan menjadi clearing house

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com