Sidang Kasus Suap Meikarta, Aher, Deddy, dan Soni Akui Tak Terima Suap, hingga Aher Bertemu Neneng di Moskwa

Kompas.com - 21/03/2019, 14:50 WIB
Foto arsip suasana pembangungan proyek kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/9/2017). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/sgd/foc/18. Hafidz Mubarak AFoto arsip suasana pembangungan proyek kawasan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/9/2017). Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/sgd/foc/18.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung, Aher mengaku pernah bertemu Neneng di Moskwa.

Saat itu, Aher diundang Kementerian Perdagangan untuk perhelatan bisnis ekonomi di Moskwa. Aher mengaku tak mengetahui bahwa Neneng turut diundang dalam acara tersebut.

Ketika makan pagi di suatu hotel di Moskwa, Aher bertemu Neneng dan berbincang terkait perlu tidaknya rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Saat makan pagi kami bertemu dan berbincang. Itu Neneng yang membuka perbincangan, tetapi saya tidak ingat sebelumnya. Tapi intinya perbincangan itu soal apakah perlu soal rekomendasi itu atau tidak,” kata Aher dalam persidangan.

Baca Juga: Alasan Ahmad Heryawan Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

3. Pengakuan Aher tentang rekomendasi terkait Meikarta

Hakim kembali bertanya soal apakah dirinya pernah mengeluarkan rekomendasi terkait proyek Meikarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Aher mengakui pernah mengeluarkan rekomendasi, tapi bukan rekomendasi gubernur, melainkan rekomendasi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Betul, tapi rekomendasi tersebut bukan rekomendasi gubernur, tapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh kadis DPMPTSP atas dasar gubernur memiliki hak untuk memberikan izin dan non-izin, kemudian diatur dalam Perpres 2004. Sebelum perizinan dari kepala daerah, izin ditandatangani oleh kepala Dinas DPMTSP. Dalam konteks Meikarta ini ketika ada kepentingan luar, yang harus menandatangani berdasar perpres tersebut adalah kepala dinas. Tetapi di pergub lama belum ada, tergantung atas permintaan,” katanya.

Dikatakannya, rekomendasi yang dikeluarkan tersebut hanya untuk 64,6 hektar.

“Rekomendasi tersebut 84,6 hektar, selebihnya belum,” ujarnya.

Baca Juga: Dalam Sidang Meikarta, Aher Mengaku Pernah Bertemu dengan Neneng di Moskwa

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X