Kompas.com - 20/03/2019, 21:08 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta dengan terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat terdakwa lainnya yang merupakan anak buahnya di Pemerintah Bekasi.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan tipikor Bandung, Kota Bandung, tersebut, Aher--sapaan akrab Ahmad Heryawan-- mengaku pernah bertemu Neneng di Moskwa.

Saat itu, dirinya diundang Kementerian Perdagangan untuk perhelatan bisnis ekonomi di Moskwa, dirinya tak mengetahui bahwa Neneng turut diundang dalam acara tersebut.

Namun ketika makan pagi di suatu hotel di Moskwa, Aher bertemu Neneng dan berbincang terkait perlu atau tidaknya rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Saat makan pagi kami bertemu dan berbincang. Itu Neneng yang membuka perbincangan, tetapi saya tidak ingat sebelumnya. Tapi intinya perbincangan itu soal apakah perlu soal rekomendasi itu atau tidak,” kata Aher dalam persidangan, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Alasan Ahmad Heryawan Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Dalam perbincangan itu, Aher menjawab bahwa soal Meikarta ini masih dalam kajian pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya bilang sedang dalam kajian staf kita, yang penting gimana kesimpulannya nanti, apakah perlu rekomendasi atau tidak, kita selesaikan sesuai tugas kita. Saya tugas sebagai gubernur dan tugas Anda sebagai bupati, sampai menunggu apakah perlu atau tidak rekomendasi tersebut, khususnya dari provinsi,” kata Aher.

Setelah pertemuan itu, Aher mengaku tidak ada pertemuan berikutnya.

Hakim kembali bertanya soal apakah dirinya pernah mengeluarkan rekomendasi? Aher yang mengenakan batik itu mengakui pernah. Namun bukan rekomendasi gubernur melainkan rekomendasi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Betul, tapi rekomendasi tersebut bukan rekomendasi gubernur tapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh kadis DPMPTSP, atas dasar gubernur memiliki hak untuk memberikan izin dan non izin, kemudian diatur dalam Perpres 2004. Sebelum perizinan dari kepala daerah, izin ditandatangani oleh kepala Dinas DPMTSP, dalam konteks Meikarta ini ketika ada kepentingan luar maka yang harus menandatangani berdasar perpres tersebut adalah kepala dinas. tetapi di pergub lama belum ada, tergantung atas permintaan,” jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tetapkan Desa Sukojati Jadi Desa Antikorupsi, Bupati Ipuk: Ayo Belajar dari Desa Sukojati

KPK Tetapkan Desa Sukojati Jadi Desa Antikorupsi, Bupati Ipuk: Ayo Belajar dari Desa Sukojati

Regional
Lewat Bonebol Half Marathon, Bupati Hamim Dukung Pengembangan Olahraga Bone Bolango

Lewat Bonebol Half Marathon, Bupati Hamim Dukung Pengembangan Olahraga Bone Bolango

Regional
Peduli Kesejahteraan Guru, Bupati Hamim Bakal Terima Anugerah Dwija Praja Nugraha

Peduli Kesejahteraan Guru, Bupati Hamim Bakal Terima Anugerah Dwija Praja Nugraha

Regional
Respons Antusias Rembug Pemuda Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kita Harus Berkolaborasi Bersama

Respons Antusias Rembug Pemuda Banyuwangi, Bupati Ipuk: Kita Harus Berkolaborasi Bersama

Regional
Layad Rawat, Strategi Dinkes Jabar Pangkas Batas Layanan Kesehatan

Layad Rawat, Strategi Dinkes Jabar Pangkas Batas Layanan Kesehatan

Regional
Warga Kota Medan Bisa Berobat Gratis Mulai 1 Desember, Walkot Bobby Minta Jajarannya Sosialisasikan

Warga Kota Medan Bisa Berobat Gratis Mulai 1 Desember, Walkot Bobby Minta Jajarannya Sosialisasikan

Regional
Cegah Stunting di Samarinda, Elnusa Petrofin Gelar Penyuluhan Gizi Seimbang

Cegah Stunting di Samarinda, Elnusa Petrofin Gelar Penyuluhan Gizi Seimbang

Regional
Terima Program Beli Rumah Dapat Rumah dari Ganjar, Masyarakat: Alhamdulilah Punya Rumah

Terima Program Beli Rumah Dapat Rumah dari Ganjar, Masyarakat: Alhamdulilah Punya Rumah

Regional
Kirimkan Bantuan Rp 533 Juta untuk Korban Gempa Cianjur, Gubernur Syamsuar: Uang Paling Dibutuhkan Mereka

Kirimkan Bantuan Rp 533 Juta untuk Korban Gempa Cianjur, Gubernur Syamsuar: Uang Paling Dibutuhkan Mereka

Regional
Bupati Ipuk Berharap Festival Arsitektur Nusantara Lahirkan Arsitek Top dari Banyuwangi

Bupati Ipuk Berharap Festival Arsitektur Nusantara Lahirkan Arsitek Top dari Banyuwangi

Regional
Melirik Program Prioritas Dinkes Jabar, Apa Saja?

Melirik Program Prioritas Dinkes Jabar, Apa Saja?

Regional
Gubernur Syamsuar Serahkan Bantuan kepada Pensiunan PNS Pemprov Riau

Gubernur Syamsuar Serahkan Bantuan kepada Pensiunan PNS Pemprov Riau

Regional
Wadahi Ketangkasan Digital Anak Muda, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar Hacking Day Competition

Wadahi Ketangkasan Digital Anak Muda, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar Hacking Day Competition

Regional
Turnamen Tenis Meja Pemkab Banyuwangi Diikuti 220 Atlet se-Jawa dan Bali

Turnamen Tenis Meja Pemkab Banyuwangi Diikuti 220 Atlet se-Jawa dan Bali

Regional
Gelar Gebyar Ekraf Rumaket Greget, Upaya Pemkab Trenggalek Dorong UMKM dan Industri Kreatif

Gelar Gebyar Ekraf Rumaket Greget, Upaya Pemkab Trenggalek Dorong UMKM dan Industri Kreatif

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.