Dalam Sidang Meikarta, Aher Mengaku Pernah Bertemu dengan Neneng di Moskwa

Kompas.com - 20/03/2019, 21:08 WIB
Mantan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono, bersama Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakik Gubernur Jabar Deddy Mizwar hadis sebagai saksi di sidang suap proyek perizinan pembangunan Meikarta. KOMPAS.com/AGIEPERMADIMantan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono, bersama Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakik Gubernur Jabar Deddy Mizwar hadis sebagai saksi di sidang suap proyek perizinan pembangunan Meikarta.

BANDUNG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta dengan terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat terdakwa lainnya yang merupakan anak buahnya di Pemerintah Bekasi.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan tipikor Bandung, Kota Bandung, tersebut, Aher--sapaan akrab Ahmad Heryawan-- mengaku pernah bertemu Neneng di Moskwa.

Saat itu, dirinya diundang Kementerian Perdagangan untuk perhelatan bisnis ekonomi di Moskwa, dirinya tak mengetahui bahwa Neneng turut diundang dalam acara tersebut.

Namun ketika makan pagi di suatu hotel di Moskwa, Aher bertemu Neneng dan berbincang terkait perlu atau tidaknya rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Saat makan pagi kami bertemu dan berbincang. Itu Neneng yang membuka perbincangan, tetapi saya tidak ingat sebelumnya. Tapi intinya perbincangan itu soal apakah perlu soal rekomendasi itu atau tidak,” kata Aher dalam persidangan, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Alasan Ahmad Heryawan Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Dalam perbincangan itu, Aher menjawab bahwa soal Meikarta ini masih dalam kajian pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya bilang sedang dalam kajian staf kita, yang penting gimana kesimpulannya nanti, apakah perlu rekomendasi atau tidak, kita selesaikan sesuai tugas kita. Saya tugas sebagai gubernur dan tugas Anda sebagai bupati, sampai menunggu apakah perlu atau tidak rekomendasi tersebut, khususnya dari provinsi,” kata Aher.

Setelah pertemuan itu, Aher mengaku tidak ada pertemuan berikutnya.

Hakim kembali bertanya soal apakah dirinya pernah mengeluarkan rekomendasi? Aher yang mengenakan batik itu mengakui pernah. Namun bukan rekomendasi gubernur melainkan rekomendasi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Betul, tapi rekomendasi tersebut bukan rekomendasi gubernur tapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh kadis DPMPTSP, atas dasar gubernur memiliki hak untuk memberikan izin dan non izin, kemudian diatur dalam Perpres 2004. Sebelum perizinan dari kepala daerah, izin ditandatangani oleh kepala Dinas DPMTSP, dalam konteks Meikarta ini ketika ada kepentingan luar maka yang harus menandatangani berdasar perpres tersebut adalah kepala dinas. tetapi di pergub lama belum ada, tergantung atas permintaan,” jelasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

Regional
Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Regional
15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

Regional
Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Regional
Pilkada Mojokerto, Pasangan 'Yoni' Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Pilkada Mojokerto, Pasangan "Yoni" Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Regional
Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

Regional
Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Regional
Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Regional
Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Regional
Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Regional
Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Regional
Ini Program Pasangan 'Ikbar' di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Ini Program Pasangan "Ikbar" di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Regional
Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Regional
Edy Rahmayadi Ingin Ubah Belawan seperti Tanjung Perak

Edy Rahmayadi Ingin Ubah Belawan seperti Tanjung Perak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X