Dalam Sidang Meikarta, Aher Mengaku Pernah Bertemu dengan Neneng di Moskwa

Kompas.com - 20/03/2019, 21:08 WIB
Mantan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono, bersama Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakik Gubernur Jabar Deddy Mizwar hadis sebagai saksi di sidang suap proyek perizinan pembangunan Meikarta. KOMPAS.com/AGIEPERMADIMantan Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Sumarsono, bersama Mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Wakik Gubernur Jabar Deddy Mizwar hadis sebagai saksi di sidang suap proyek perizinan pembangunan Meikarta.

BANDUNG, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hadir sebagai saksi dalam persidangan lanjutan kasus suap proyek perizinan pembangunan Meikarta dengan terdakwa eks Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat terdakwa lainnya yang merupakan anak buahnya di Pemerintah Bekasi.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan tipikor Bandung, Kota Bandung, tersebut, Aher--sapaan akrab Ahmad Heryawan-- mengaku pernah bertemu Neneng di Moskwa.

Saat itu, dirinya diundang Kementerian Perdagangan untuk perhelatan bisnis ekonomi di Moskwa, dirinya tak mengetahui bahwa Neneng turut diundang dalam acara tersebut.

Namun ketika makan pagi di suatu hotel di Moskwa, Aher bertemu Neneng dan berbincang terkait perlu atau tidaknya rekomendasi dari pemerintah provinsi.

“Saat makan pagi kami bertemu dan berbincang. Itu Neneng yang membuka perbincangan, tetapi saya tidak ingat sebelumnya. Tapi intinya perbincangan itu soal apakah perlu soal rekomendasi itu atau tidak,” kata Aher dalam persidangan, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Alasan Ahmad Heryawan Dua Kali Tak Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Dalam perbincangan itu, Aher menjawab bahwa soal Meikarta ini masih dalam kajian pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya bilang sedang dalam kajian staf kita, yang penting gimana kesimpulannya nanti, apakah perlu rekomendasi atau tidak, kita selesaikan sesuai tugas kita. Saya tugas sebagai gubernur dan tugas Anda sebagai bupati, sampai menunggu apakah perlu atau tidak rekomendasi tersebut, khususnya dari provinsi,” kata Aher.

Setelah pertemuan itu, Aher mengaku tidak ada pertemuan berikutnya.

Hakim kembali bertanya soal apakah dirinya pernah mengeluarkan rekomendasi? Aher yang mengenakan batik itu mengakui pernah. Namun bukan rekomendasi gubernur melainkan rekomendasi kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Betul, tapi rekomendasi tersebut bukan rekomendasi gubernur tapi rekomendasi yang dikeluarkan oleh kadis DPMPTSP, atas dasar gubernur memiliki hak untuk memberikan izin dan non izin, kemudian diatur dalam Perpres 2004. Sebelum perizinan dari kepala daerah, izin ditandatangani oleh kepala Dinas DPMTSP, dalam konteks Meikarta ini ketika ada kepentingan luar maka yang harus menandatangani berdasar perpres tersebut adalah kepala dinas. tetapi di pergub lama belum ada, tergantung atas permintaan,” jelasnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Riset Media Sosial: Netizen Beri Nilai Rapor 66 untuk Kinerja Jokowi

Riset Media Sosial: Netizen Beri Nilai Rapor 66 untuk Kinerja Jokowi

Regional
7 Rumah di Pangandaran Rusak Akibat Diguncang Gempa Magnitudo 5,9

7 Rumah di Pangandaran Rusak Akibat Diguncang Gempa Magnitudo 5,9

Regional
KPU Kota Semarang Sediakan 3.447 Alat Bantu Huruf Braille untuk Pemilih Tunanetra

KPU Kota Semarang Sediakan 3.447 Alat Bantu Huruf Braille untuk Pemilih Tunanetra

Regional
Istri Polisi di Kaltim Jadi Tersangka Investasi Bodong dan Arisan Online Rp 200 Juta

Istri Polisi di Kaltim Jadi Tersangka Investasi Bodong dan Arisan Online Rp 200 Juta

Regional
Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Ketua KPU Positif Covid-19, Debat Pilkada Balikpapan Dibatalkan Mendadak

Regional
[POPULER NUSANTARA] Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap, Bawa Sabu 16 Kg | Demi Membela Diri dan Lindungi Aset Negara, Satpam Ini Dipenjara

[POPULER NUSANTARA] Detik-detik Perwira Polisi Ditangkap, Bawa Sabu 16 Kg | Demi Membela Diri dan Lindungi Aset Negara, Satpam Ini Dipenjara

Regional
 Pinjami Uang Rp 145 Juta, Yulia Dibunuh Rekan Bisnis Secara Sadis

Pinjami Uang Rp 145 Juta, Yulia Dibunuh Rekan Bisnis Secara Sadis

Regional
2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

2 Satpam Dipenjara karena Tak Sengaja Bunuh Terduga Pencuri yang Masuk Obyek Vital Negara

Regional
8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

8 Orang Mengungsi karena Rumah Rusak Diguncang Gempa Pangandaran M 5,9

Regional
Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Keluarga Sengaja Tak Beritahu Pernikahan Siswi SMP ke KUA, Kadus: Takut Dipisahkan

Regional
Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Libur Panjang di Tengah Pandemi, Ini Persiapan Sejumlah Daerah

Regional
Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Pestisida Palsu Marak di Indonesia, Rugikan Petani dan Produsen

Regional
'Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah' 

"Saya Bingung Mau Ngapain, 4 Bulan Tak Sekolah, Tak Punya HP, Saya Mau Ketika Dia Ajak Nikah" 

Regional
Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Asyik Berswafoto di Jembatan Layang, Seorang Pemuda Tewas Terjatuh

Regional
Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Tak Sanggup Hidup Susah, Siswi SMP di Lombok Memutuskan Nikahi Remaja 17 Tahun

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X