JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo untuk mengelola transportasi di Jabodetabek.
Di bawah Pemprov DKI, transportasi di Jabodetabek akan dikelola holding badan usaha.
"Sekarang ini terpisah-pisah ada PT MRT, ada PT KCI (Kereta Commuter Indonesia), ada PT Transjakarta, itu semuanya nanti akan dinaungi menjadi sebuah holding menjadi BUMD di kita," ujar Anies usai rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).
Baca juga: Anies Ajukan Proyek Infrastruktur ke Jokowi Senilai Rp 571 Triliun
Ia mengatakan, saham holding BUMD akan dimiliki pemerintah daerah sekitar Jakarta. Namun, Jakarta akan menjadi pemegang saham mayoritas.
Dengan bersatunya badan usaha transportasi di Jabodetabek, lanjut dia, memungkinkan pengembangan jaringan transportasi terintegrasi.
Pembangunan jaringan transportasi ini telah diajukan Pemprov DKI bersama dengan pembangunan pipa air bersih dan pengolahan limbah ke Presiden Jokowi.
Baca juga: Bertemu Ketua DPRD, Anies Sebut Tarif MRT Disepakati Sebelum 24 April 2019
Nilai investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 571 triliun. Diperkirakan, proyek-proyek infrastruktur ini akan dikebut dalam waktu sepuluh tahun.
"Itu akan dikebut dalam sepuluh tahun. Proposal yang dibawa (Pemprov DKI) Jakarta disetujui," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.