Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Penghapusan Ujian Nasional Membahayakan Kualitas Pendidikan

Kompas.com - 19/03/2019, 16:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, penghapusan Ujian Nasional (UN) membahayakan kualitas pendidikan Indonesia.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi usulan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno soal penghapusan UN dalam debat ketiga Pilpres 2019.

"Jadi kalau mau dihapuskan justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional. Ada Ujian Nasional saja pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: Pemerintah Telah Wacanakan Penggantian Ujian Nasional

Kalla menambahkan UN penting untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Lewat UN, pemerintah bisa memetakan daerah mana saja yang belum mencapai standar sektor pendidikannya.

Saat ditanya usulan Sandiaga yang menghendaki UN diganti dengan penelusuran minat dan bakat, Kalla menilai hal itu tidak realistis.

"Wah itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun, 5 juta, bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?" ujar Kalla lagi.

Baca juga: Pengamat Pendidikan Setuju Wacana Penghapusan Ujian Nasional, tapi...

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menilai, sistem ujian nasional yang saat ini diterapkan pemerintah merupakan sebuah bentuk pemborosan anggaran.

Selain itu, sistem ujian nasional berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap siswa karena sistem pendidikan di sejumlah daerah masih berbeda-beda.

Hal itulah yang menjadi alasan Sandiaga ingin menghentikan sistem ujian nasional, seperti diungkapkannya saat debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019).

Baca juga: Pengamat: Ujian Nasional Masih Perlu untuk Pemetaan Tingkat Pendidikan

"UN kami akan hapus. Itu salah satu bagian dari pemborosan dan tidak berkeadilan karena sistem pendidikan kita tidak sama di setiap wilayah," ujar Sandiaga saat ditemui seusai debat.

Sandiaga berdebat dengan cawapres Ma'ruf Amin. Tema debat ketiga ini ialah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.

Debat ketiga pilpres digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, oleh Trans 7, Trans TV, dan CNN Indonesia TV.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, berjanji jika dirinya dan Prabowo menang dalam pilpres mendatang akan meliburkan sekolah selama satu bulan penuh selama bulan Ramadan dan menghapus ujian nasional. Sandi menegaskan libur sekolah selama bulan Ramadan bukan hal yang baru, karena pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, hal tersebut sudah pernah dilakukan. Selain itu, dirinya bersama Prabowo akan menghapuskan ujian nasional dan menggantinya dengan penerusan minat dan bakat. #MarufAmin #DebatCawapres2019 #SandiagaUno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com