Mendag Sebut Masih Banyak Konsumen yang Diperdayai Produsen "Nakal"

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut masih banyak konsumen yang diperdayai. Hal itu ia sampaikan dalam puncak peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2019 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (19/3/2019).

Karena itu, Enggartiasto menyatakan perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mendorong industri agar lebih bertanggung jawab.

"Makin lama konsumen itu sudah mengetahui hak-haknya. Dan cukup banyak konsumen yang masih dalam tanda kutip diperdayai atau apa yang dibeli tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan," kata Enggar, sapaan akrab Enggartiasto Lukita. 

Ada dua hal penting, kata Enggar, yang ditekankan dalam peringatan Harkonas 2019. Pertama, harus ada edukasi soal hak konsumen.

Baca juga: Kantong Plastik Bayar, Sejumlah Konsumen Akhirnya Beli Kantong Ramah Lingkungan

"Kedua kita dorong para produsen kita untuk bertanggung jawab karena kalau kita mau berusaha dengan baik penuhi janji dan komitmennya. Kalau tidak maka pada satu titik dia akan ditinggal," ujarnya.

Ia berharap, peringatan Harkonas jadi momentum konsumen untuk lebih tahu hak-haknya.

"Menyadarkan para konsumen dan meningkatkan konsumen harus diberdayakan punya kemampuan dan tahu atas hak-haknya," ujarnya.

Upaya perlindungan konsumen

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan perlindungan konsumen jadi poin penting dalam upaya peningkatan ekonomi.

Ia mengaku pernah 'dikerjai' salah satu UMKM saat berbelanja online.

"Saya enggak bilang tertipu, tapi kurang kualitas saja. Barangnya dari UMKM, barangnya batik, tadinya motof lingkaran jadi lonjong," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: Enam Provinsi di Indonesia Dinobatkan Terbaik dalam Perlindungan Konsumen

Emil juga bercerita sempat memesan sebuah barang di sebuah pameran, namun barang tersebut tak datang.

"Saya beli barang di pameran, sudah dibayar, barangnya tidak datang. Komplain kemana juga bingung. Beli online sempat barang yang ditampilkan dak dibeli beda. Ini sekadar contoh kecil saya yakin ada ribuan cerita yang sama," tuturnya.

Berkaca dari pengalaman itu, Emil pun berharap kehadiran Balai Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bisa lebih dioptimalkan. Saat ini, Pemprov Jabar telah memiliki 17 BPSK yang tersebar di sejumlah daerah.

"Di sini lembaga untuk komplain ada yang resmi atau sifatnya swadaya, ada juga badan pengadilan di 17 daerah. Salah satu yang tertinggi di Indonesia. Sehingga nanti hasil mediasinya jadi sebuah keputusan yang final. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia akan luar biasa kalau konsumennya berdaya," tuturnya.

"Dan saya titip ke semua produsen di Indonesia atau Jabar pastikan ada nomor hotline, pengaduan. Kalau produsen besar saya yakin, tapi yang UKM kecil akan kami beri penyadaran agar mereka punya pengaduan dan perlindungan konsumen," jelasnya.