Bawaslu Jabar Bantah Ingin Buat Gaduh soal Hasil Pemantauan Potensi Kurangnya Surat Suara

Kompas.com - 19/03/2019, 09:42 WIB
7 Komisioner Bawaslu Jawa Barat saat konferensi pers di Hotel Harmoni, Senin (18/3/2019) malam ARI MAULANA KARANG/Kompas.com7 Komisioner Bawaslu Jawa Barat saat konferensi pers di Hotel Harmoni, Senin (18/3/2019) malam

GARUT, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Jawa Barat membantah hasil pemantauan mereka soal potensi kurangnya surat suara di wilayah Jabar bukan ingin membuat gaduh penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu 2019.

Dengan pemantaun yang disampaikan Bawaslu saat ini, KPU masih punya waktu untuk bisa memenuhi potensi kekurangan surat suara yang terjadi. 

“Kami bukan ingin membuat gaduh, justru kami ingin Pemilu dan Pilpres ini berjalan lancar tanpa ada kekurangan,” kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaky Hilmi, dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Harmoni, Cipanas Garut, Senin (18/3/2019) malam.

Baca juga: Bawaslu Jabar Ingatkan KPU soal Potensi Kekurangan Surat Suara

Dari data yang dihimpun Bawaslu Jabar hasil pemantauan sejak pengadaan surat suara hingga tanggal 18 Maret 2019, Bawaslu mencatat ada kekurangan surat suara mencapai 205.378 surat suara untuk Pilpres dan DPD.

Sementara, untuk DPR-RI ada potensi kekurangan surat suara sebanyak 16.378 dan DPRD provinsi sebanyak 13.378.

Soal perbedaan cara hitung jumlah surat suara antara Bawaslu dan KPU, menurut Zaky, pihaknya berpegang pada aturan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 350 Ayat 2 yang menegaskan jumlah surat suara di TPS sama dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) ditambah 2 persen cadangan.

Dari hasil pemantauan Bawaslu, lanjut Zaky, pihaknya melihat KPU kabupaten/kota di Jawa Barat, menghitung kebutuhan surat suara dari DPT yang ada di daerah pemilihan ditambah 2 persen cadangan.

Jika menggunakan data ini, maka ada potensi kekurangan surat suara seperti yang disampaikan Bawaslu.

Yulianto, Komisioner Bawaslu Jabar Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa menyampaikan, Bawaslu berharap rekomendasi yang disampaikan dapat segera dilaksanakan oleh KPU Jabar.

Bawaslu sendiri belum melihat potensi kekurangan surat suara ini belum masuk kategori pelanggaran karena belum terjadi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X