Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[BERITA POPULER] Survei SMRC: Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen | Ma'ruf Amin Kritik Sandiaga

Kompas.com - 19/03/2019, 05:32 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Berikut berita populer Kompas.com, Selasa (19/3/2019) pagi ini.

1. Survei SMRC: Jokowi-Ma'ruf 57,6 Persen, Prabowo-Sandiaga 31,8 Persen

Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, elektabilitas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin berada di angka 57,6 persen, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 31,8 persen.

Adapun 10,6 persen responden menyatakan tidak tahu/rahasia.

Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah "Seandainya pemilihan presiden dilaksanakan sekarang ini, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih di antara dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berikut?".

Survei ini dilakukan pada 24 Februari-5 Maret 2019 dengan proses wawancara tatap muka.

Baca berita selengkapnya di sini.

2. Ma'ruf Amin kritik Sandiaga

Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.GARRY ANDREW LOTULUNG Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya.
Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin menilai, KTP tak bisa digunakan untuk keperluan banyak hal seperti disampaikan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, calon presiden petahana Joko Widodo menerbitkan tiga kartu baru untuk menjawab permasalahan pendidikan, lapangan kerja, dan pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat.

Ma'ruf mengatakan, ke depan justru bukan KTP yang akan menjadi kartu untuk registrasi berbagai urusan, melainkan ponsel. Namun, kata dia, hal itu tergantung dari budaya masyarakat ke depan.

Baca selengkapnya di tautan ini.

3. Pendaftaran 11.000 lowongan kerja di BUMN diperpanjang

IlustrasiSHUTTERSTOCK Ilustrasi
Pendaftaran program pembukaan lowongan kerja oleh 110 badan usaha milik negara ( BUMN) diperpanjang hingga 24 Maret 2019. Seharusnya, pendaftaran lowongan kerja ini dibuka mulai 8 Maret hingga 17 Maret 2019.

Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, Kementerian BUMN menggandeng Forum Human Capital Indonesia (FHCI). Yang berminat mengikuti program ini bisa langsung mendaftar di portal https://rekrutbersama.fhcibumn.com/.

“Sobat, terima kasih atas antusiasnya mengikuti #rekrutbersamaBUMN ini. Ada kabar gembira nih, pendaftaran dibuka sampai tanggal 24 Maret 2019," demikian bunyi cuitan akun Twitter resmi FHCI, @fhcibumn yang dilihat Kompas.com pada Senin (18/3/2019).

Baca selengkapnya di sini.

4. Pendemo bajak 2 truk tangki Pertamina

Dua truk tangki PT Pertamina (Persero) yang dirampas sejumlah pengunjuk rasa dan dibawa ke Monas, Senin (18/3/2019) di halaman Mapolres Metro Jakarta Utara.KOMPAS.com/ Tatang Guritno Dua truk tangki PT Pertamina (Persero) yang dirampas sejumlah pengunjuk rasa dan dibawa ke Monas, Senin (18/3/2019) di halaman Mapolres Metro Jakarta Utara.
Kapolres Jakarta Utara Kombes Budhi Herdi Susianto menjelaskan, pembajakan dua truk tangki milik PT Pertamina (Persero) terjadi di Gerbang Tol Ancol, Jakarta Utara, Senin (18/3/2019) pukul 05.00. 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com