Dedi Mulyadi: Materi Debat Cawapres Mirip Debat Calon Gubernur di Pilgub

KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Jokowi-Ma'ruf Amin, Dedi Mulyadi menilai, ke depan materi dan pertanyaan debat harus diperbaiki ke depan.

Sebab, ia melihat, debat cawapres yang digelar di Hotel Sultan pada Minggu (17/3/2019) malam itu mirip debat calon gubernur atau calon bupati/wali kota.

"Saat debat tadi malam, kita tidak bisa lagi membedakan mana debat wakil presiden, mana debat gubernur atau bupati/wali kota. Seluruh pertanyaan debat gubernur dan wali kota yang sering saya lihat dan alami," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (18/3/2019).

Misalnya, kata Dedi, konsep link and match dalam pendidikan. Menurutnya, hal seperti itu merupakan ranah gubernur atau pemerintah provinsi. Sebab, pendidikan menengah itu dikelola oleh provinsi berdasarkan undang-undang. Bukan lagi ranah pemerintah pusat.

"Jadi menurut saya, materi debat itu harus segera diperbaiki. Pengaturan-pengaturan yang bersifat teknis bukan lagi ranah wakil presiden, itu sudah ranah kepala dinas pendidikan provinsi. Link and match, itu kan kewenangan pendidikan SMA," kata mantan bupati Purwakarta dua periode itu.

Menurut Dedi, pemerintah provinsi sudah memiliki otonomi dan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah. Sedangkan pemerintah pusat hanya pada pengelolaan pendidikan tinggi.

Baca juga: Pengamat Pendidikan Sebut Debat Cawapres Tak Ungkap Solusi Konkret

Mestinya, lanjut dia, yang dilakukan pemerintah pusat adalah penyerahan kewenangan pengelolaan kurikulum pendidikan menengah ke provinsi, pendidikan dasar ke kota atau kabupaten.

"Jadi bagi para pakar juga jangan seperti tidak memahami konteks. Bahwa kalau negara ini ingin percepatan kemajuan, presiden dan wakil presiden mengurus hal-hal yang lebih besar, bukan hal teknis," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

"Jadi debat kemarin malah mirip debat kepala dinas provinsi, bukan capres. Itu pemaparan kadis ketika mengikuti open bidding untuk menjadi pejabat eselon II," lanjut Dedi lantas tertawa.

Balai latihan kerja

Dedi juga mengkritik materi debat terkait pelatihan kerja. Dedi menyebut, rumah siap yang diajukan calon wakil presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno. Istilah itu tidak ada dalam birokrasi, terutama kaitannya dengan nomenklatur keuangan. Jika ingin membuat rumah siap kerja, maka harus membuat nomenklatur baru. Sebab, nomenklatur yang ada saat ini adalah balai latihan kerja.

"Kalau rumah siap kerja berarti harus bikin nomenklatur baru, karena nomenklatur beda koma saja itu berdampak pada aspek digitalisasi anggaran. Nggak bisa itu. Jadi, ya sudah optimalisasi balai latihan kerja," katanya.

Optimalisasi balai latihan kerja sendiri sempat dipaparkan oleh cawapres nomor 01 Ma'ruf Amin.

Menurut Dedi, balai latihan kerja saat ini harus dioptimalisasi karena ada problem, yakni ketertinggalan perlengkapan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan industri.

"Jadi yang harus dilakukan adalah peningkatan sarana dan prasrana balai latihan kerja," katanya.

Selain itu, Dedi menyebutkan, problem lainnya adalah masalah lapangan pekerjaan bagi para lulusan pendidikan. Menurutnya, harus ada perencanaan lulusan pendidikan yang dilihat dari kebutuhan kerja.

Kalau Indonesia hendak menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja harus memiliki angka kebutuhan kerja. Angka kebutuhan kerja itu, misalnya untuk 20 tahun ke depan, nanti bisa dilihat dari kebutuhan kerja setiap tahun.

"Lalu dikoneksikan dengan angka pendidikan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lapangan kerja," katanya.

Baca juga: Berikut Catatan Janji Ma’ruf Amin dan Sandiaga dalam Debat Cawapres

Untuk melaksanakan hal seperti itu, pemerintah pusat melaksanakan fungsi koordinatifnya, yakni mensinkronkan berbagai lembaga atau pemerintah provinsi dengan kota/kabupaten. 

"Misalnya soal balai latihan kerja, itu akan ditempatkan di mana? provinsi atau kota/kabupaten. Jangan menumpuk. Di provinsi ada, kota atau kabupaten juga ada. Kalau lokasinya sudah ditentukan, pemerintah mendorong dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara masalah teknis diurus pemerintah provinsi atau kota/kabupaten," tandas Dedi.