Selain itu, Dedi menyebutkan, problem lainnya adalah masalah lapangan pekerjaan bagi para lulusan pendidikan. Menurutnya, harus ada perencanaan lulusan pendidikan yang dilihat dari kebutuhan kerja.
Kalau Indonesia hendak menghadapi revolusi industri 4.0, pemerintah melalui kementerian tenaga kerja harus memiliki angka kebutuhan kerja. Angka kebutuhan kerja itu, misalnya untuk 20 tahun ke depan, nanti bisa dilihat dari kebutuhan kerja setiap tahun.
"Lalu dikoneksikan dengan angka pendidikan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lapangan kerja," katanya.
Baca juga: Berikut Catatan Janji Ma’ruf Amin dan Sandiaga dalam Debat Cawapres
Untuk melaksanakan hal seperti itu, pemerintah pusat melaksanakan fungsi koordinatifnya, yakni mensinkronkan berbagai lembaga atau pemerintah provinsi dengan kota/kabupaten.
"Misalnya soal balai latihan kerja, itu akan ditempatkan di mana? provinsi atau kota/kabupaten. Jangan menumpuk. Di provinsi ada, kota atau kabupaten juga ada. Kalau lokasinya sudah ditentukan, pemerintah mendorong dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara masalah teknis diurus pemerintah provinsi atau kota/kabupaten," tandas Dedi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.